Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENHUT Berlaku

Peraturan Menteri Nomor p-44-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI

Pasal 7

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.319 a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; b. izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; dan e. pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk:

  1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri;
  3. membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan untuk perkebunan.
  4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan prinsip, menerbitkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan tata batas HPK yang disetujui. 3. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(2) Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah melalui peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.319 4. Ketentuan Pasal 21 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 huruf d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: d. persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK yang telah diterbitkan oleh Menteri dan telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih namun pemegang persetujuan prinsip tidak melaksanakan kewajibannya, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK tanpa didahului surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). Pasal II Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

Referensi Silang (15)
UU 41/1999 — KEHUTANAN
UU 19/2004 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 12/2008 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU 26/2007 — PENATAAN RUANG
PP 44/2004 — Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004...
PP 45/2004 — PERLINDUNGAN HUTAN
PP 60/2009 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004
PP 38/2007 — PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PP 26/2008 — RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 10/2010 — TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
PP 11/2010 — PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
PP 15/2010 — PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PERPRES 47/2009 — Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang...
PERPRES 24/2010 — Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang...