Peraturan Menteri Nomor p-39-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERTUKARAN JENIS TUMBUHAN ATAU SATWA LIAR DILINDUNGI DENGAN LEMBAGA KONSERVASI DI LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

2. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

3. Tumbuhan dilindungi adalah jenis tumbuhan baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang- undang yang berlaku ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi.

4. Satwa dilindungi adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.

5. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa liar secara ex-situ (di luar habitatnya), baik yang berbentuk lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

6. Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri adalah pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi yang bersumber dan sudah dipelihara di lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri yang dalam pelaksanaanya dilakukan antara tumbuhan dengan tumbuhan dan satwa dengan satwa yang mempunyai nilai konservasi jenis yang seimbang.

7. Keseimbangan nilai konservasi adalah keseimbangan tingkat keterancaman terhadap kepunahan dan nilai intrinsik suatu jenis (spesies) tumbuhan atau satwa yang akan dipertukarkan dengan memperhatikan pertimbangan status konservasi jenis, karismatik jenis dan berbagai aspek/kriteria yang relevan mengenai tujuan pengelolaan dan pertukan dimaksud.

8. Tim penilai keseimbangan nilai konservasi tumbuhan dan satwa dilindungi adalah tim yang melakukan penilaian terhadap keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan atau satwa dilindungi yang akan dipertukarkan oleh dan antar lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri melalui Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemerintah Luar Negeri.

9. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

11. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Balai Besar atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi jenis secara ex-situ, menambah keanekaragaman jenis koleksi, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan.

(1) Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, hanya dapat dilakukan melalui izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada lembaga konservasi yang telah memperoleh registrasi dari Kementerian Kehutanan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. (4) Dalam hal tertentu Menteri dalam memberikan izin pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

(1) Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bagi jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai berikut: a. Raflesia; b. Anoa (Anoa depressicornis, Anoa quarlesi); c. Babirusa (babyrousa babyrussa); d. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus); e. Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis); f. Biawak Komodo (Varanus komodoensis); g. Cenderawasih (seluruh jenis dari famili Paradiseidae); h. Elang Jawa (Spizaetus bartelsi); i. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae); j. Lutung Mentawai (Presbytis potenziani); k. Orangutan (Pongo pygmaeus); dan l. Owa Jawa (Hylobates moloch ). (2) Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diberikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), untuk jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan PRESIDEN Republik INDONESIA.

Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan : a. permohonan langsung lembaga konservasi yang telah mempunyai mitra lembaga konservasi di luar negeri; atau

b. permohonan langsung lembaga konservasi luar negeri dan/atau melalui perwakilan diplomatik (diplomatic channel) kepada Pemerintah.

(1) Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi, hanya dapat dilakukan antara satwa dengan satwa, atau tumbuhan dengan tumbuhan. (2) Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap jenis tumbuhan atau satwa liar yang sudah dipelihara atau merupakan spesimen koleksi Lembaga Konservasi.

(1) Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi yang dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga konservasi yang telah teregistrasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (2) Penunjukan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian lembaga konservasi yang dilakukan secara internal dan secara eksternal. (3) Lembaga konservasi yang ditunjuk Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga konservasi yang telah dinilai dengan predikat sangat baik (A) dan baik (B). (4) Penilaian lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi antar lembaga konservasi dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang mempunyai keseimbangan nilai konservasi. (2) Keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk rekomendasi dari tim penilai keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. (3) Tim penilai keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri.

(4) Penilaian keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Permohonan izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi luar negeri diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, bagi jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Permohonan izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: a. perjanjian kerjasama; b. rekomendasi tim penilai keseimbangan nilai konservasi jenis; c. rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA, bagi jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dan termasuk apendiks I CITES; d. rekomendasi Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dilengkapi berita acara pemeriksaan tumbuhan atau satwa liar; e. surat keterangan kesehatan jenis tumbuhan atau satwa liar dari instansi yang berwenang; dan f. dokumen catatan silsilah.

(1) Direktur Jenderal dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri kepada Menteri. (2) Atas dasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan. (3) Dalam hal permohonan izin pertukaran : a. disetujui, Direktur Jenderal dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja, menyampaikan konsep Keputusan Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelaahan.

b. ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja, menyampaikan konsep surat penolakan. (4) Berdasarkan hasil telaahan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan telah memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi tertentu dengan lembaga konservasi di luar negeri kepada Menteri. (5) Berdasarkan telaahan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan Keputusan tentang Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi tertentu dengan lembaga konservasi di Luar Negeri.

(1) Permohonan izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Teknis. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal. (3) Atas dasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan. (4) Dalam hal permohonan izin pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. disetujui, Direktur Teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan konsep Keputusan Menteri kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dilakukan penelaahan. b. ditolak, Direktur Teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan. (5) Berdasarkan telaahan Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a permohonan telah memenuhi persyaratan, Sekretaris Direktorat Jenderal dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyampaikan konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang pemberian izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri kepada Direktur Jenderal.

(6) Direktur Jenderal berdasarkan telaahan Sekretaris Direktorat Jenderal dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan tentang izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri.

Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (5) termasuk izin pengangkutannya.

Pemegang izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi, mempunyai hak: a. mengkoleksi, memelihara dan mengelola jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran sesuai kaedah etika dan kesejahteraan satwa; b. memperagakan kepada umum jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran di dalam areal pengelolaannya atau di luar areal pengelolaannya peraturan perundang-undangan; c. melakukan penelitian terhadap jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran; dan d. turunan hasil pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dapat dipertukarkan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemegang izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi wajib: a. melaporkan hasil realisasi pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran kepada Direktur Jenderal; b. memelihara jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran sesuai kaidah kesejahteraan satwa; dan c. menjamin pengelolaan jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran dalam lingkungan yang terkontrol untuk menghindari dampak jenis tersebut menjadi impasif.

Pemegang izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dilarang melakukan kegiatan : a. memperjualbelikan jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran; b. memindahtangankan izin pertukaran pada pihak lain; c. menelantarkan satwa; dan d. menyilangkan satwa.

(1) Lembaga Konservasi pemegang izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi pencabutan izin. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

(1) Pengawasan terhadap lembaga konservasi dalam melakukan kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dilakukan oleh Kepala UPT setempat. (2) Kepala UPT melakukan pemeriksaan jenis yang akan dipertukarkan dan jenis hasil pertukaran yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Teknis.

Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN