Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penataan organisasi dan tata kerja adalah proses penetapan organisasi baru, penyempurnaan nomenklatur, titelatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselonisasi, perubahan lokasi dan wilayah kerja, serta penghapusan organisasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Satker/Subsatker dan/atau Pegawai Negeri.

3. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

4. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

5. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

6. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

7. Visi adalah suatu tujuan organisasi yang ingin diwujudkan pada rencana strategis lima tahunan sampai dengan dua puluh lima tahunan atau lebih.

8. Misi adalah suatu tahapan atau langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

9. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, kondisi organisasi saat ini, aspek legalitas, sasaran yang ingin diwujudkan, dan dampak penataan organisasi.

10. Kementerian Pertahanan Republik INDONESIA selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan organisasi dan tata kerja Kemhan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun penataan organisasi dan tata kerja Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penataan organisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip organisasi sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. pembagian habis tugas; c. perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas; d. fungsionalisasi; e. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; f. kontinuitas; g. lini dan staf; h. sederhana; i. fleksibilitas; j. pendelegasian wewenang yang jelas; k. pengelompokan yang homogen; l. rentang kendali; dan m. akordion.

Prinsip visi dan misi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dirumuskan sehingga penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam suatu organisasi jelas dan terukur.

Prinsip pembagian habis tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pembagian tugas pokok, fungsi, dan uraian jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara berjenjang sesuai dengan jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tugas pokok dan fungsi dirumuskan secara rinci dan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadi duplikasi dan tumpang tindih. www.djpp.kemenkumham.go.id

Prinsip fungsionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, suatu unit kerja tertentu yang bekerja secara fungsional dan bertanggung jawab atas tugas sesuai dengan kewenangannya.

Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, tugas dan fungsi dilaksanakan secara tim kerja, selaras dan terpadu, baik internal maupun eksternal.

Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, penyiapan berbagai sarana prasana untuk mendukung aktivitas kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara terus menerus dan tidak tergantung sepenuhnya pada figur kepemimpinan atasan.

Prinsip lini dan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, pembagian kewenangan dan tugas dirumuskan secara seimbang antara tugas dan tanggung jawab, serta struktur organisasi saling melengkapi antara unsur pelaksana dan unsur pendukung.

Prinsip sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, struktur organisasi sederhana, jelas dan mudah dipahami, sehingga tugas pokok dan fungsi dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, organisasi mampu menyesuaikan tugas dan fungsinya, serta beradaptasi dengan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Prinsip pendelegasian wewenang yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, setiap penugasan, pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada bawahan harus transparan dan akuntabel serta mudah dipahami dan dilaksanakan.

Prinsip pengelompokan yang homogen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, tugas, fungsi dan wewenang dalam organisasi dihimpun dalam satuan rumpun tugas, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Prinsip rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, jarak pengendalian tugas dan fungsi organisasi dapat dikendalikan oleh atasan terhadap bawahan secara efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup. www.djpp.kemenkumham.go.id

Prinsip akordion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, tugas dan fungsi organisasi dapat dikembangkan atau diperkecil sesuai tuntutan tugas dan beban kerja.

Penataan organisasi di lingkungan Kemhan memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam rangka menciptakan suatu susunan organisasi yang mampu merefleksikan dan mentransformasikan tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi.

Persyaratan penataan organisasi sebagai berikut: a. sebagai amanah peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; b. ruang lingkup tugas organisasi yang bersifat strategis dan berskala nasional, regional, dan internasional yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; c. ketersediaan sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; d. hasil analisis beban kerja; dan e. memiliki standar operasional dan prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, serta tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang.

Mekanisme penataan organisasi di lingkungan kementerian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap pengusulan; b. tahap pembahasan internal kementerian; c. tahap pembahasan antarkementerian; dan d. tahap penetapan.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kasatker/Kasubsatker mengidentifikasi adanya permasalahan dalam organisasi antara lain: visi, misi, tugas pokok dan fungsi, rencana kerja, program kerja, beban kerja, dan atau hasil kerja organisasi; b. permasalahan tersebut di atas perlu dibahas dan dirumuskan, dievaluasi dan dianalisa, serta disiapkan oleh Satker/Subsatker sebagai bahan pemecahan masalah organisasi; c. berdasarkan hasil pembahasan dan perumusan pemecahan masalah, disusun rancangan awal pokok-pokok pikiran dan rancangan awal Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai bahan usulan penataan organisasi; dan d. Kasatker/Kasubsatker mengusulkan penataan organisasi kepada Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan, diajukan kepada Menteri.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pembahasan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas: a. Menteri memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dan pejabat Eselon I Kemhan, terkait dengan usulan penataan organisasi dari Satker/Subsatker pengusul; b. Sekretariat Jenderal Kemhan memberikan arahan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemhan selaku pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan organisasi dan tata laksana untuk mengkaji usulan yang diajukan Satker/Subsatker pengusul; c. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan membentuk tim kelompok kerja guna membahas permasalahan organisasi yang diusulkan Satker/ Subsatker di lingkungan Kemhan; d. Biro Perencanaan Setjen Kemhan, akan menyampaikan Pokok-pokok Pikiran Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan dan Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan berdasarkan hasil-hasil pembahasan tim kelompok kerja kepada Sekretaris Jenderal Kemhan; e. Hasil tim kelompok kerja berupa Pokok-pokok Pikiran Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan dan Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan kepada Menteri; f. Menteri menyampaikan usulan penataan organisasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan melampirkan Pokok-pokok Pikiran Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan, dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. Format Pokok-pokok Pikiran Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan h. Tehnik penulisan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Pertahanan.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pembahasan antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas: a. pembahasan antarkementerian dilakukan oleh Kemhan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan b. pembahasan ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dan penataan organisasi yang diusulkan, dengan pengharmonisasian usulan dengan peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian nomenklatur, titelatur, eselonisasi, dan rumusan tugas dan fungsi organisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas: a. Biro Perencanaan Setjen Kemhan selaku penanggungjawab di bidang kelembagaan dan tata laksana menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. b. Kasatker/Kasubsatker yang terkait, mengoreksi Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, serta membubuhkan tanda paraf persetujuan pada halaman akhir, dengan urutan sebagai berikut:

1. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan penataan kelembagaan dan tata laksana;
2. Direktur Hukum dan Strategi Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan bertanggung jawab di bidang perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan;
3. Kasatker/Kasubsatker yang terkait, dan/atau yang mengusulkan penataan organisasi; dan 4) Sekretaris Jenderal Kemhan bertanggung jawab di bidang pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana. c. setelah mendapatkan paraf persetujuan dari pejabat terkait, Sekretaris Jenderal Kemhan mengajukan Rancangan Peraturan Menteri tersebut, untuk ditetapkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan yang ditetapkan oleh Menteri, diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. e. Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan didistribusikan oleh Biro Perencanaan Setjen Kemhan kepada Kasatker/Kasubsatker di lingkungan Kemhan untuk dilaksanakan. f. menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sosialisasi, baik ke dalam maupun ke luar Kemhan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Pembiayaan pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kemhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

FORMAT POKOK-POKOK PIKIRAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pokok-pokok pikiran Organisasi dan Tata Kerja disusun dengan kerangka sebagai berikut: Bab I Pendahuluan a. Latar belakang b. Permasalahan c. Maksud dan Tujuan Bab II Visi dan Misi Organisasi a. Visi dan Misi Organisasi Saat Ini b. Visi dan Misi Organisasi Setelah Penataan Bab III Kondisi Organisasi Saat Ini a. Kedudukan b. Tugas dan Fungsi c. Susunan Organisasi d. Eselonering e. Jumlah Pegawai f. Beban Kerja g. Anggaran Pembiayaan Bab IV Landasaan Hukum Bab V Usulan Penataan Organisasi a. Kedudukan b. Tugas dan Fungsi c. Susunan Organisasi d. Eselonering e. Jumlah Pegawai f. Beban Kerja g. Anggaran Pembiayaan Bab VI Dampak Penataan Organisasi a. Dampak pada sumber daya manusia b. Dampak pada sarana dan prasarana c. Dampak pada anggaran pembiayaan, dan d. Nilai tambah bagi masyarakat. Bab VII Penutup

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA www.djpp.kemenkumham.go.id