Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2008 tentang TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

(1) Peraturan Menteri Pertahanan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan. (2) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan dilaksanakan dengan peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang meliputi: a. Panglima TNI; b. Sekretaris Jenderal; c. Inspektur Jenderal; d. Direktur Jenderal; e. Kepala Badan; atau f. Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan tertentu dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

C. PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 99. Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan dilakukan dengan: www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Menteri Pertahanan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Pertahanan. 100. Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 101. Jika Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Menteri Pertahanan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah. 102. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a.
Pasal I memuat Judul Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah, dengan menyebutkan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Contoh: Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ..... Tahun .... tentang ......(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ......Nomor....) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut......
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .....
3. dan seterusnya ..... b.
   Jika Peraturan Menteri Pertahanan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 97 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Menteri Pertahanan perubahan yang ada serta Berita www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh: Pasal I

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor .... Tahun .... tentang ......(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ....Nomor ....) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan : a. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor .....); b. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor .....); c. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor .....); c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu Pasal II juga dapat memuat Ketentuan Peralihan dari Peraturan Menteri Pertahanan Perubahan, yang maksudnya berbeda dengan Ketentuan Peralihan dari Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah. 103. Jika dalam Peraturan Menteri Pertahanan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
Contoh penyisipan bab:

15. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 a. kejelasan tujuan adalah bahwa penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; b. kelembagaan atau organ penyusun yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Menteri Pertahanan harus dibuat oleh Satker/Subsatker
Penyusun yang berwenang;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam Peraturan Menteri Pertahanan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenisnya;
d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan harus memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Menteri Pertahanan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur tugas pokok dan fungsi Dephan; f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Menteri Pertahanan harus memenuhi persyaratan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan g. keterbukaan adalah bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasannya bersifat transparan.

(1) Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus disusun berdasarkan perumusan norma dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
(2) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal:

a. mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan; b. mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. melaksanakan ketentuan yang diperintahkan Peraturan Menteri Pertahanan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan dalam hal pendelegasian tersebut materi muatannya harus diatur dalam Peraturan Menteri; atau
d. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Instansi lain. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 (3) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan tidak boleh hanya berisi pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut materi muatan tersebut dalam Peraturan Menteri.

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

135. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

136. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan.

137. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Menteri Pertahanan masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan Peraturan Menteri Pertahanan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis peraturan yang bersangkutan).

138. Jika Peraturan Menteri Pertahanan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali ....

Contoh :

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ...(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

     MENTERI PERTAHANAN, 



        







        JUWONO SUDARSON 

Paraf :

1. Sekjen

: 2. Irjen

: Dirjen Ranahan : www.djpp.depkumham.go.id

(1) Peraturan Menteri Pertahanan yang telah ditetapkan, wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (2) Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
(3) Kelengkapan administrasi Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Pertahanan dicetak dalam kertas conqueror yang ditandatangani oleh Menteri sebanyak 2 (dua) eksemplar; b. fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) eksemplar; c. fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) eksemplar dilengkapi paraf Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan d. softcopy Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) buah dalam bentuk disket. (4) Penyampaian Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan

Penyebarluasan Peraturan Menteri Pertahanan yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui:
a. penggandaan dan pendistribusian oleh Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan;
b. media cetak dan media elektronik oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan; dan
c. sosialisasi oleh satuan kerja atau sub satuan kerja selaku pemrakarsa.

(1) Satu permintaan pendaftaran merk hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.

(2) Permintaan pendaftaran merk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan.

32. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dengan bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Pertahanan Nomor: SE/33/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pemberlakuan Bentuk Tulisan Dinas Peraturan Menteri Pertahanan di Lingkungan Departemen Pertahanan pada: a. angka 2 huruf b yang mengatur tentang muatan materi Peraturan Menteri Pertahanan; b. angka 2 huruf c yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan oleh Menteri Pertahanan yang tidak dapat didelegasikan; c. angka 2 huruf d yang mengatur tentang pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertahanan; d. Lampiran 1 yang mengatur tentang contoh penulisan Peraturan Menteri Pertahanan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)
......... (2)
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Departemen www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 Pertahanan ditetapkan oleh Sekjen/Irjen/Dirjen/ Kabadan/Pejabat Eselon II.
88. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan. 89. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya. 90. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko. Contoh: Pasal..... Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
91. Peraturan Pelaksanaan Menteri Pertahanan hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari. 92. Di dalam peraturan pelaksanaan sedapat mungkin dihindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya. B. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 93. Jika ada Peraturan Menteri Pertahanan lama yang tidak diperlukan lagi diganti dengan Peraturan Menteri Pertahanan baru, Peraturan Menteri Pertahanan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Pertahanan yang tidak diperlukan itu. 94. Peraturan Menteri Pertahanan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Menteri Pertahanan, atau dengan peraturan yang lebih tinggi. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 95. Peraturan Pelaksanaan dapat dicabut oleh Peraturan Menteri Pertahanan, jika Peraturan Menteri Pertahanan tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Pelaksanaan yang dicabut itu.

96. Jika Peraturan Menteri Pertahanan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Menteri Pertahanan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
97. Pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan yang sudah ditetapkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Pertahanan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
98. Jika pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan dilakukan dengan Peraturan Menteri Pertahanan pencabutan tersendiri, Peraturan Menteri Pertahanan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut: a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan yang sudah ditetapkan. b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan pencabutan yang bersangkutan. Contoh:

(1) …….. (2) ……. a. ….; b…...; (dan, atau, dan/atau) c…..;

1. …..;
2. …..; (dan, atau, dan/atau)
3. …... c. Jika suatu rincian lebih lanjut, memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya. Contoh:

(1) ... .

(2) ... . (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.
www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114

132. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ....

133. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Menteri Pertahanan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

134. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang:

a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan b. telah terdaftar pada daftar pemilih.

33. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka; b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda titik; www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil; d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma; e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam; f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua; g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan Pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.

34. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

35. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.

36. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.

37. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya. Contoh:

(1)
.............

(2) Dihapus

(3)
.............
www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 106. Jika suatu perubahan Peraturan Menteri Pertahanan dapat mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Menteri Pertahanan berubah; b. materi Peraturan Menteri Pertahanan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
c. esensinya berubah Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang baru mengenai masalah tersebut. 107. Jika suatu Peraturan Menteri Pertahanan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna, sebaiknya Peraturan Menteri Pertahanan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada : a. urutan, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; b. penyebutan-penyebutan; dan c. ejaan, jika Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

(1) …….. (2) ……. a. ….; b…...; (dan, atau, dan/atau) c…...:

1. …..;
2. …..; (dan, atau, dan/atau)
3. …...:
   a) . ….; b) …...; (dan, atau, dan/atau) c) …...: 1). …..; www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 2). …..; (dan, atau, dan/atau)

3. ….. .. D.1 Ketentuan Umum

38. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Menteri Pertahanan tidak dilakukan pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal-pasal awal.
39. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
40. Ketentuan Umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencermikan asas, maksud, dan tujuan. 41. Frase pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pertahanan berbunyi:
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan: 42. Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 43. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal. 44. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, tetapi kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi. 45. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. 46. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. D.2 Materi Pokok yang Diatur 47. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab Ketentuan Umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal Ketentuan Umum. 48. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Contoh: a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 1. kejahatan terhadap keamanan negara; 2. kejahatan terhadap martabat Presiden; 3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya; 4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; 5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya; b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam Hukum Acara Pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

D.3 Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 49. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pertahanan yang sudah ada pada saat Peraturan Menteri Pertahanan baru mulai berlaku, agar peraturan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

50. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan sebelum bab ketentuan penutup. Jika dalam peraturan tersebut tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

51. Pada saat suatu Peraturan Menteri Pertahanan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Menteri Pertahanan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan baru.

52. Di dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat:
    a. penyimpangan sementara;
    b. penundaan sementara bagi tindakan hukum; atau c. hubungan hukum tertentu.

53. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

54. Jika suatu Peraturan Menteri Pertahanan diberlakukan surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku penetapannya.

Contoh : Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Menteri ini

dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal penetapan

Peraturan Menteri ini.

www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 55. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan
peraturan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh : Izin memproduksi bahan peledak yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor ........... Tahun ................ masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

D.4 Ketentuan Penutup

56. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir.

57. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :

a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan; b. nama singkat; c. status peraturan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku peraturan.

58. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat :

a. menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain; b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.

59. Bagi nama Peraturan Menteri Pertahanan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. nomor dan tahun pengeluaran Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan tidak dicantumkan; b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

60. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 61. Hindari memberikan nama singkat bagi nama peraturan yang sebenarnya sudah singkat.

62. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

63. Jika materi dalam Peraturan Menteri Pertahanan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Menteri Pertahanan lama, di dalam Peraturan Menteri Pertahanan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Menteri Pertahanan lama.

64. Rumusan pencabutan diawali dengan frase pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Pertahanan pencabutan tersendiri.

65. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Pertahanan mana yang dicabut.

66. Untuk mencabut Peraturan Menteri Pertahanan yang telah ditetapkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh untuk nomor 65, 66 dan 67:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Nomor ........... Tahun ......... tentang ............... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

67. Pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan yang dicabut.

Contoh:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

28. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat.

29. Penulisan ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114

30. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

31. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh: