Pasal 2

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

C. PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 99. Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan dilakukan dengan: www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Menteri Pertahanan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Pertahanan. 100. Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan dapat dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 101. Jika Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Menteri Pertahanan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah. 102. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a.
Pasal I memuat Judul Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah, dengan menyebutkan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Contoh: Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor ..... Tahun .... tentang ......(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ......Nomor....) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut......
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .....
3. dan seterusnya ..... b.
   Jika Peraturan Menteri Pertahanan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 97 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Menteri Pertahanan perubahan yang ada serta Berita www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.114 Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh: Pasal I

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor .... Tahun .... tentang ......(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ....Nomor ....) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan : a. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor .....); b. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor .....); c. Nomor ..... Tahun ..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor .....); c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu Pasal II juga dapat memuat Ketentuan Peralihan dari Peraturan Menteri Pertahanan Perubahan, yang maksudnya berbeda dengan Ketentuan Peralihan dari Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah. 103. Jika dalam Peraturan Menteri Pertahanan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
Contoh penyisipan bab:

15. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A

sehingga berbunyi sebagai berikut: