Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 tentang ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah Warga Negara Republik INDONESIA.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan unsur Pemerintah di bidang pertahanan negara.
3. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional INDONESIA.
4. Penyediaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional

INDONESIA sesuai dengan persyaratan yang ditentukan meliputi kampanye, penerimaan, pendidikan pertama, pengangkatan, dan ikatan dinas pertama. 5. Kampanye adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung proses penerimaan. 6. Penerimaan adalah proses Warga Negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA. 7. Calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA adalah Warga Negara yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan. 8. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. 9. Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA. 10. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan. 11. Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang dibuat guna menjalani Dinas Keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier. 12. Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.

Jumlah Warga Negara yang akan diterima menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebutuhan Tentara Nasional INDONESIA.

(1) Kampanye dilaksanakan dengan kegiatan publikasi dan bimbingan kepada Warga Negara dalam rangka memberi kesempatan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA. (2) Publikasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan terus menerus sepanjang Tahun Anggaran, dikaitkan dengan kegiatan penerimaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Seseorang Warga Negara dapat diangkat menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA apabila: a. memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional INDONESIA dan Pasal 7 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA; b. memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5; c. lulus dalam seleksi dan terpilih; dan d. lulus pendidikan pertama.

(1) Persyaratan usia pada saat masuk pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA, yaitu : a. Prajurit Karier:

1. perwira berusia paling tinggi : a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga; c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi.
2. bintara dan tamtama, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun. b. Prajurit Sukarela Dinas Pendek:
3. perwira berusia paling tinggi a.) 22 (dua puluh dua) tahun bagi yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; b.) 26 (dua puluh enam) tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga;

c.) 30 (tiga puluh) tahun bagi yang berijazah Strata Satu; dan d.) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang berijazah Strata Satu Profesi. 2) bintara, paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun. (2) Persyaratan tinggi badan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA : a.) paling rendah 163 (seratus enam puluh tiga) sentimeter bagi pria ; dan b.) 157 (seratus lima puluh tujuh) sentimeter bagi wanita dengan persyaratan berat badan yang seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Persyaratan pendidikan untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA adalah: a. perwira:

1. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit Karier yang dibentuk melalui Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara;
2. berijazah paling rendah Diploma. Tiga bagi Perwira Prajurit Karier yang dibentuk melalui Sekolah Perwira Prajurit Karier; dan
3. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek. b. bintara, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan c. tamtama, berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. (4) Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, clan persyaratan tambahan/ khusus sesuai kebutuhan iebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.

(1) Penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan di bawah supervisi Kementerian Pertahanan.

b. Panitia Penerimaan Daerah dan c. Sub Panitia Penerimaan Daerah. (2) Susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima.

Panitia Penerimaan mengeluarkan pengumuman yang seluas-luasnya dengan tenggang waktu yang cukup tentang penerimaan Warga Negara menjadi calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA sesuai dengan Program Kerja Tentara Nasional INDONESIA Tahun Anggaran yang bersangkutan.

(1) Setiap Warga Negara yang berminat untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA dan memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaan Daerah dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan u.p. Ketua Panitia Penerimaan Daerah dilampiri persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

(1) Penelitian persyaratan dilakukan untuk menentukan keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi agar dapat dipanggil mengikuti pemeriksaan dan/atau pengujian. (2) Keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penentuan jumlah yang akan dipanggil, dilakukan oleh Panitia Penerimaan Daerah dan Sub Panitia Penerimaan Daerah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah memanggil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk mengikuti pemeriksaan dan/ atau pengujian.

(1) Panitia Penerimaan melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA untuk menentukan yang lulus seleksi. (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA meliputi bidang kesehatan, mental ideologi, kesemaptaan jasmani, psikologi, dan pengetahuan akademik sesuai kebutuhan. (3) Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian tingkat daerah dan Panitia Penerimaan Pusat melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian tingkat pusat. (4) Panitia Penerimaan MENETAPKAN dan menyusun daftar peringkat calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA.

(1) Panitia Penerimaan melaksanakan sidang untuk memilih yang terbaik dari calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA yang lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berdasarkan alokasi yang ditentukan. (2) Panitia Penerimaan mengumumkan calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama dan mengembalikan calon yang tidak terpilih ketempat daerah asal pendaftaran.

Pengangkatan calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi Prajurit Siswa ditetapkan dengan Keputusan Panglima.

(1) Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diharuskan mengikuti pendidikan pertama. (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

(1) Pengangkatan menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA dan pemberian pangkat pertama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Letnan Dua, bagi lulusan pendidikan pertama perwira; b. Sersan Dua, bagi lulusan pendidikan pertama bintara; dan c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua, bagi lulusan pendidikan pertama tamtama. (2) Khusus bagi lulusan pendidikan pertama Perwira Prajurit Karier, diangkat menjadi Prajurit Sukarela dan diberi pangkat Letnan Dua, serta ditambah masa dinas keprajuritan penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut: a. minus satu tahun, bagi lulusan Diploma Tiga; b. nol tahun, bagi lulusan Strata Satu; dan c. satu tahun, bagi lulusan Strata Satu Profesi.

(1) Prajurit Karier menjalani dinas keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pertama yang dapat dilanjutkan dengan Ikatan Dinas Lanjutan. (2) Lamanya masa Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. bagi Perwira 10 (sepuluh) tahun; b. bagi Bintara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan

c. bagi Tamtama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglirna.

(1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek menjalani dinas keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pendek yang berlaku terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama dan tidak dapat diperpanjang. (2) Lamanya masa Ikatan Dinas Pendek ditetapkan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan lamanya pendidikan pertama dan kepentingan yang khas masing-masing Matra Angkatan.

(1) Formulir untuk Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ikatan Dinas Pertama dan Ikatan Dinas Pendek dibuat dan ditandatangani bersama oleh calon Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA terpilih dan Menteri atas nama Negara Republik INDONESIA,dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi yang terpilih menjadi perwira dilakukan oleh yang bersangkutan dan Menteri ; dan b. bagi yang terpilih menjadi bintara dan tamtama dilakukan oleh yang bersangkutan dan masing-masing Kepala Staf Angkatan sebagai pejabat yang menerima delegasi wewenang dari Menteri.

Biaya pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pertahanan.

Biaya kegiatan penerimaan Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA yang meliputi pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan dan/atau pengujian, dan pengembalian yang tidak lulus atau yang tidak terpilih dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pertahanan.

(1) Warga Negara, pada saat mengikuti kegiatan pcnyediaan yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan, mengalami musibah yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia, diberikan santunan kecelakaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur kemudian dengan keputusan sendiri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor 01 Tahun 1991 tentang Administrasi Penyediaan Prahjurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA sepanjang ketentuan yang mengatur tentang administrasi penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional INDONESIA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri inii mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN