Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 tentang BANTUAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN INFORMAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan tata kelola layanan satuan pendidikan.

(1) Jenis bantuan terdiri atas: a. bantuan modal; b. bantuan barang; dan c. bantuan sosial.

(2) Bantuan dapat diberikan dalam bentuk barang dan/atau uang.

Bantuan dapat diberikan kepada: a. satuan pendidikan anak usia dini jalur formal; b. satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal; c. lembaga kursus dan lembaga pelatihan; d. pusat kegiatan belajar masyarakat; e. kelompok belajar; f. satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya; g. lembaga kemasyarakatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan h. unit pelaksana teknis pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal dipersamakan dengan satuan pendidikan.

Persyaratan satuan pendidikan formal untuk memperoleh bantuan paling sedikit adalah sebagai berikut: a. mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang; b. memiliki domisili yang jelas; c. memiliki rekening bank atas nama lembaga; d. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga; dan e. sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan satuan pendidikan nonformal untuk memperoleh bantuan paling sedikit adalah sebagai berikut: a. mempunyai ijin pendirian dari pejabat yang berwenang; b. memiliki domisili yang jelas; c. memiliki rekening bank atas nama lembaga; d. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga; e. memiliki rekomendasi dari kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; f. memiliki akta pendirian badan hukum yang sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi satuan pendidikan nonformal yang berbadan hukum; dan g. memiliki kartu tanda penduduk bagi satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh orang perseorangan.

Persyaratan lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang dapat memperoleh bantuan paling sedikit adalah sebagai berikut: a. memiliki penyelenggara yang berbentuk organisasi; b. memiliki ijin pendirian dari pejabat yang berwenang; c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; d. memiliki akses serta sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi warga negara INDONESIA; e. memilik program kerja; dan f. penyelenggara sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan unit pelaksana teknis pemerintah daerah yang dapat memperoleh bantuan paling sedikit adalah sebagai berikut: a. mempunyai surat penetapan struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pemerintah daerah; b. pada tahun yang sama tidak menerima bantuan dari instansi lain untuk program dan sasaran yang sama; c. memiliki pamong belajar atau tenaga pendidik dengan bidang keahlian sesuai dengan program yang diselenggarakan; d. memiliki rekening bank dan nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga/ unit pelaksana teknis pemerintah daerah.

(1) Penyelenggara, satuan pendidikan atau lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal menyampaikan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut: a. latar belakang; b. tujuan; c. rencana kegiatan; d. anggaran yang menunjukkan dana yang diperlukan; e. hambatan dan permasalahan; f. kesimpulan; dan g. penutup. (2) Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan formal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang diketahui oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan. (3) Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan nonformal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan khusus untuk lembaga kursus dan lembaga pelatihan harus diketahui oleh pemimpin penyelenggara lembaga kursus atau lembaga pelatihan. (4) Proposal permohonan bantuan untuk lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi. (5) Proposal permohonan bantuan untuk unit pelaksana teknis pemerintah daerah ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis pemerintah daerah.

(1) Penilaian proposal terhadap kelayakan permohonan bantuan untuk satuan pendidikan dan lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. (2) Besarnya bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran yang tersedia. (3) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pemberian bantuan.

Penerima bantuan wajib: a. menggunakan bantuan sesuai dengan rencana penggunaan yang tercantum dalam proposal; b. menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk; dan c. mengembalikan dana bantuan apabila tidak dipergunakan sesuai dengan persyaratan pemberian bantuan melalui kantor kas negara.

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka melakukan pengendalian pemberian bantuan untuk satuan pendidikan dan lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. (2) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan penggunaan bantuan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal.

Menteri atau Direktur Jenderal dapat melakukan pemberhentian bantuan kepada satuan pendidikan dan lembaga kemasyarakatan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak diketahui domisilinya, ditutup, dibubarkan, atau tidak sesuai dengan proposal.

Petunjuk teknis mengenai persyaratan dan mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN