Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENERTIBAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang bertempat tinggal di INDONESIA.
2. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Penduduk Wajib KTP adalah Warga

dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah. 3. Warga Negara INDONESIA, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai Warga Negara INDONESIA.

4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara INDONESIA.

5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

6. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk INDONESIA.

9. Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional adalah Kartu Tanda Penduduk yang memiliki spesifikasi dan format Kartu Tanda Penduduk Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

10. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru, atau penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena pindah datang, rusak atau hilang.

11. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.

12. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk.

13. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.

14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.

15. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

16. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Penduduk di luar domisili adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi penduduk yang dilakukan di kabupaten/kota yang berbeda dengan alamat pada Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimilikinya.

17. Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perekaman baru atau penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena rusak atau hilang.

18. Server Integrated Database Management System Pusat yang selanjutnya disebut server IDMS Pusat adalah sistem informasi komputer di Pusat Data Kependudukan yang menyimpan dan menyediakan layanan distribusi database kependudukan dari server di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan server IDMS Pusat.

19. Petugas adalah petugas yang melayani administrasi kependudukan di Instansi Pelaksana.

20. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi penduduk WNI yang belum memiliki KTP-el: a. penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:

1. NIK; dan 2) Fotokopi Kartu Keluarga. b. Petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
2. merekam isi formulir permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan;
3. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
4. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata;
5. membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP-el pada Formulir Permohonan;
6. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4) sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3);
7. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP-el;
8. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6) dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server

Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri; 8) data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7) disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang; 9) hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8), apabila: a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP-el;dan b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP-el. 10) dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a ke dalam blangko KTP-el; 11) setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP-el ke tempat pelayanan KTP-el; 12) menerima KTP-el dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1; 13) hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12): a) apabila datanya sama, maka KTP-el diberikan kepada penduduk; dan b) apabila datanya tidak sama, maka KTP-el tidak diberikan kepada penduduk. 14) dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 13) huruf b, Petugas di tempat pelayanan KTP-el mengembalikan KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.

c. penduduk dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4).; dan d. database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7), dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri. (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi penduduk WNI yang sudah memiliki KTP-el dan pindah alamat: a. penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:

1. KTP-el dengan alamat tempat tinggal asal;
2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;dan 3) fotocopy Kartu Keluarga. b. petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
3. merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan alamat yang lama kepada pemiliknya;
4. memproses pencetakan/personalisasi KTP-el dengan alamat yang baru; dan 3) menyerahkan KTP-el dengan alamat yang baru kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP-el dengan alamat yang lama.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang belum memiliki KTP-el a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:

1. NIK;

2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan 3) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap. b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memproses dengan tata cara:

3. merekam isi formulir permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan;

4. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;

5. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk Orang Asing;

6. membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Formulir Permohonan;

7. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4), sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3);

8. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

9. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6) dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;

10. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7) disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;

11. hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 8), apabila: a) identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a) ke dalam blangko KTP-el; dan 11) setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10), petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;

13. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 10): a) apabila datanya sama maka KTP-el diberikan kepada penduduk; dan b) apabila datanya tidak sama maka KTP-el tidak diberikan kepada penduduk.

14. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 12) huruf b), petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengembalikan KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan. c. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4). d. Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7), dikonsolidasikan dan

disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri. 4. BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

(1) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP-el dilakukan di tempat pelayanan KTP-el secara massal dan tempat pelayanan KTP-el secara reguler. (2) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. (4) Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan. (5) Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam chip KTP-el.

Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP-el, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

(1) Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

Dalam perekaman dan penerbitan KTP-el penduduk di luar domisilinya, Instansi Pelaksana dilarang melakukan perubahan data penduduk.

(1) Penduduk dapat melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana di luar domisili; dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan perekaman dan penerbitan KTP-el ke Instansi Pelaksana di luar domisili;dan b. melampirkan fotocopy kartu keluarga penduduk yang bersangkutan. (2) Perekaman dan penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat kepemilikan KTP-el bagi seluruh penduduk wajib KTP.

(1) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili, dilakukan dengan ketentuan: a. telah melakukan perekaman data; b. kehilangan KTP-el di luar domisili; dan c. rusak KTP-el di luar domisili. (2) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana di luar domisili;dan b. melampirkan fotocopy kartu keluarga penduduk yang bersangkutan. (3) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana di luar domisili; b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian di kabupaten/kota di tempat hilangnya KTP-el; dan c. surat pernyataan kehilangan bermaterai. (4) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana di luar domisili;dan b. melampirkan KTP-el yang rusak.

(1) Perekaman dan penerbitan penduduk di luar domisili berlaku secara mutantis mutandis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (2) Seluruh transaksi data hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di Instansi Pelaksana di luar domisili dan Instansi Pelaksana di daerah asal penduduk serta di server IDMS Pusat

(1) Penerbitan KTP-el penduduk di luar domisili dilakukan dengan tata cara: a. penduduk melapor kepada petugas penerbitan KTP-el di luar domisili pada Instansi Pelaksana di luar domisili penduduk dengan mengisi formulir permohonan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan KTP-el di luar domisili; b. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan pencarian data biometrik penduduk dengan menggunakan sidik jari atau iris mata penduduk untuk memastikan penduduk sudah pernah melakukan perekaman sebelumnya; c. petugas pada Instansi Pelaksana memindai surat keterangan kehilangan KTP-el dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) untuk dikirimkan ke server IDMS Pusat; d. petugas pada Instansi Pelaksana di daerah asal penduduk melakukan verifikasi data penduduk yang bersangkutan; e. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d pada blangko KTP-el; f. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan penyimpanan data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam cip KTP-el; g. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1; h. KTP-el diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari sama dengan sidik jari yang bersangkutan:

i. KTP-el tidak diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari tidak sama dengan sidik jari yang bersangkutan;dan j. Dalam hal penggantian KTP-el yang rusak, penduduk menyerahkan KTP-el yang rusak pada saat menerima KTP-el yang baru. (2) Seluruh transaksi data hasil penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di server IDMS Pusat 5. Bab V diubah sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA