Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK Bidang LH, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Pertimbangan Rakyat.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturandaerah.

4. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

5. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

6. Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya,dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3 R (reduce, reuse, recycle), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

8. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulansampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

9. Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut IPAL UMKM adalah perangkat untuk memproses atau mengolah sisa proses produksi dari kegiatan usaha mikro kecil menengah, sehingga layak dibuang ke lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.

10. Instalasi PengolahanAir Limbah Domestik adalah perangkat untuk memproses atau mengolah sisa/limbah dari kegiatan masyarakat pada pemukiman padat penduduk sehingga layak dibuang ke media lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.

11. Instalasi PengolahanAir Limbah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut IPAL Puskesmas adalah perangkat untuk memproses atau mengolah sisa/limbah dari kegiatan Puskesmas yang melaksanakan rawat inap (IPAL Puskesmas) sehingga layak dibuang kemedia lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.

12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat IPAL TPA adalah perangkat untuk memproses atau mengolah Limbah yangdihasilkan dari sampah/air leached sehingga layak dibuang ke media lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.

13. ProgramAdiwiyataadalah salah satu program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mewujudkanpengembangan pendidikan lingkungan hidup.

14. Program Adipura adalah program untuk membantu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota, Kabupaten dan Provinsi, meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Government/GEG).

15. Program Kali Bersih yang selanjutnya disebut Prokasih adalah program kerja pengendalian air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar berfungsi sesuai peruntukannya.

16. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.

17. Program Menuju INDONESIA Hijau,yang selanjutnya disebut Program MIH,adalah program pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim yang

dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah. 18. Program Kampung Iklim, yang selanjutnya disebut Proklim, adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. 19. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 20. Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat SILHD, adalah berbagai komponen yang berkaitan satu dan yang lainnya secara terpadu dan terkoordinasi yang memuat paling sedikit status lingkungan hidup daerah, peta rawan lingkungan dan informasilingkungan hidup lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 21. Status Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat SLHD, adalah laporan tahunan pemerintah daerah kepada publik yang berisi analisis mengenai kondisi, tekanan dan respon terhadap lingkungan hidup serta data dan informasi pendukungnya. 22. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten/Kota, adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. 23. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi. 24. Kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, adalah kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. 25. Kepala SKPD Lingkungan Hidup Provinsi, adalah kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi.

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan.

DAK Bidang LH bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dalam: a. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota; b. mendukung pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan; c. pelaksanaan sistem informasi lingkungan hidup daerah; d. mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; e. mendukung infrastruktur hijau; dan f. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAK Bidang LH mempunyai sasaran untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. kegiatan DAK Bidang LH; b. anggaran DAK Bidang LH; c. pembinaan; dan d. pelaporan.

Penyelenggaraan, tanggung jawab, dan peran pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi peningkatan: a. kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan; b. kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. dukungan kepada bupati/walikota dalam:

1. MENETAPKAN kelas air pada sungai prioritas di wilayahnya;

2. menurunkan beban pencemaran pada air, udara, dan tanah;

3. MENETAPKAN kebijakan pengurangan volume sampah;

4. menambah luas ruang terbuka hijau;

5. pemulihan fungsi sumber-sumber air, mata air, sungai, danau dan pesisir dan pantai;

6. meyelenggarakan sistem informasi lingkungan hidup;

7. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;

8. menunjang program unggulan, antara lain: a) Adiwiyata; b) Adipura; c) Prokasih; d) Langit Biru; e) MIH; f) Bank Sampah; dan g) Proklim.

(1) Kegiatan DAK Bidang LH meliputi: a. pengadaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; b. pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup; c. pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan d. pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengadaan: a. peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, dan tanah/sedimen; b. peralatan portable yang terdiri dari peralatan sampling air, sampling udara emisi sumber tidak bergerak dan udara emisi sumber bergerak, serta pengujian pencemaran tanah/sedimen; c. pengadaan peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang sudah melakukan uji profisiensi dan potensial untuk menjadi laboratorium penguji kualitas lingkungan di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Id) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Peralatan dukungan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) dan dukungan untuk pelaporan E-Monev DAK terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, perangkat pendukung koneksi internet untuk pertukaran data, dan perangkat pendukung pengaman pasokan listrik (UPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (II.2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (I) untuk kegiatan laboratorium dan Lampiran I (II) untuk kegiatan SILHD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk:

1. IPAL UMKM;
2. IPAL Domestik;
3. IPAL untuk Puskesmas Rawat Inap;
4. IPAL Sederhana untuk Sekolah Adiwiyata; dan 5) IPAL untuk Pengolahan Leachate di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). b. sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di TPS, TPA, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sekolah, serta mendukung pelaksanaan Program Unggulan khususnya Adiwiyata, Bank Sampah dan Kampung Iklim. (5) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau; b. penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai; c. pembuatan model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat; d. pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; dan

e. pengadaan unit pengumpul gas landfill (biogas) di TPA. (7) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. sumur resapan; b. lubang resapan biopori; c. embung (kolam tampungan air); d. penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau dan area kritis; e. pengolah gulma (tanaman pengganggu), dan pembuatan media tanam (bitumen); f. penangkap endapan (jebakan sedimen) vegetatif; dan g. bangunan pencegah longsor, dan turap ramah lingkungan. (9) Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Pembatasan-pembatasan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kabupaten/Kota dalam memilih kegiatan DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mempertimbangkan: a. target nasional dalam menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup, menurunkan laju kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi; c. kondisi lingkungan hidup setempat; d. kemanfaatan dan keberlanjutan kegiatan; e. kesesuaian dengan perencanaan daerah;

f. jumlah alokasi anggaran; dan g. ketersediaan sumber daya manusia. (2) Bagi Kabupaten/Kota dalam wilayah 15 (lima belas) danau dan 13 (tiga belas) Daerah Aliran Sungai prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling sedikit memilih kegiatan DAK Bidang LH yang termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 6 ayat (7), disamping kegiatan-kegiatan lain yang dipilih.

Kegiatan DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dana DAK Bidang LH tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan: a. administrasi proyek; b. penyiapan proyek fisik; c. penelitian; d. pelatihan; e. honor; f. perjalanan pegawai daerah, pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air, udara, dan tanah; g. pengambilan data; dan h. penyusunan laporan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana pendamping paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota.

(1) Pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan DAK Bidang LH dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. (2) Kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengoordinasikan pemanfaatan DAK Bidang LH Kabupaten/Kota.

(1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH melalui koordinasi berdasarkan wilayah ekoregion dalam bentuk: a. rapat kerja teknis berkala; b. bimbingan teknis; c. evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan d. penilaian hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan. (2) Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi dengan SKPD Lingkungan Hidup Provinsi dalam melaksanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan DAK Bidang LH. (3) Biaya pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan DAK Bidang LH 2015 yang dilaksanakan oleh SKPD Lingkungan Hidup Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi. (4) Kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala SKPD Lingkungan Hidup Provinsi dalam menyusun RKA-DAK Bidang Lingkungan Hidup untuk mensinergikan terhadap program/kegiatan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kepala SKPD lingkungan hidup Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH yang terdiri atas: a. laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2015; b. laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan; c. laporan output dan outcome pelaksanaan kegiatan; dan d. laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Menteri; dan b. Kepala SKPD Lingkungan Hidup Daerah Provinsi.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelaporan on-line pemantauan dan evaluasi (e-monev) pelaksanaan DAK Bidang LH. (4) Pengisian dan kelengkapan data pemanfaatan DAK Bidang LH kedalam sistem e-monev, menjadi pertimbangan dan penilaian kinerja pelaksanaan DAK Bidang LH di Kabupaten/Kota. (5) Bagi SKPD lingkup lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan dengan menggunakan sistem pelaporan on- line pemantauan dan evaluasi (e-monev) pelaksanaan DAK Bidang LH Tahun 2015 akan dikenakan sanksi (Punishment) berupa pengurangan terhadap pengalokasian anggaran DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai denganPetunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantumdalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, R SYAMSUDIN YASONNA H. LAOLY