Pasal 5

Penyelenggaraan, tanggung jawab, dan peran pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi peningkatan: a. kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan; b. kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. dukungan kepada bupati/walikota dalam:

1. MENETAPKAN kelas air pada sungai prioritas di wilayahnya;

2. menurunkan beban pencemaran pada air, udara, dan tanah;

3. MENETAPKAN kebijakan pengurangan volume sampah;

4. menambah luas ruang terbuka hijau;

5. pemulihan fungsi sumber-sumber air, mata air, sungai, danau dan pesisir dan pantai;

6. meyelenggarakan sistem informasi lingkungan hidup;

7. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;

8. menunjang program unggulan, antara lain: a) Adiwiyata; b) Adipura; c) Prokasih; d) Langit Biru; e) MIH; f) Bank Sampah; dan g) Proklim.