Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2013 tentang TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Jaringan adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.

2. Penyangga adalah menara, tiang atau tower yang dipergunakan untuk menyangga Jaringan.

3. Serat Optik adalah saluran yang terbuat dari kaca atau plastik berisolasi untuk menyalurkan data digital.

4. Konduktor adalah pilinan kawat telanjang, kabel udara, kabel dalam tanah dan kabel dasar laut yang dipergunakan untuk menyalurkan tenaga listrik.

5. Kabel Pilot adalah kabel yang dibentangkan antara tiang transmisi/distribusi pada saluran udara tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi, tegangan menengah, atau tegangan rendah yang digunakan sebagai sistem telekomunikasi untuk pengendali Jaringan.

6. Komunikasi Data Sistem Pengendali Supervisory Control and Data Acquisition yang selanjutnya disebut SCADA adalah kegiatan pertukaran dan/atau penyampaian data untuk kepentingan sistem pengendali tenaga listrik.

7. Pemanfaat Jaringan adalah pihak yang memanfaatkan Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.

8. Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas/minimum sepanjang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.

9. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.

10. Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika yang selanjutnya disebut IPJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

(1) Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika yang IPJ Telematikanya diberikan oleh Menteri. (2) IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik Jaringan yang mempunyai izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dari Menteri.

(1) Jaringan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. (2) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan: a. Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan; b. Serat Optik pada Jaringan; c. Konduktor pada Jaringan; dan d. Kabel Pilot pada Jaringan. (3) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. ketersediaan kapasitas Jaringan yang masih dapat dimanfaatkan; dan
2. kekuatan konstruksi Penyangga; b. untuk pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kanal dan/atau Serat Optik yang masih dapat dimanfaatkan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. untuk pemanfaatan Konduktor pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan frekuensi dan spesifikasi Konduktor; d. untuk pemanfaatan Kabel Pilot pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi Kabel Pilot. (4) Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh IPJ Telematika dari Menteri.

(1) Pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika dapat dilakukan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), Jaringan tegangan menengah (JTM) dan Jaringan tegangan rendah (JTR). (2) Pemanfaatan Penyangga dan/atau jalur sepanjang Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kekuatan konstruksi Penyangga.

(1) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika dapat dilakukan baik pada Serat Optik yang menyatu dan/atau menjadi bagian dari komponen Jaringan maupun pada Serat Optik yang terpisah dan/atau terpasang pada Penyangga. (2) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kapasitas Serat Optik dalam mendukung sistem operasi penyaluran tenaga listrik.

(1) Pemanfaatan Konduktor pada Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika wajib www.djpp.kemenkumham.go.id

memperhatikan fungsi utama dari Konduktor untuk menyalurkan tenaga listrik. (2) Pemanfaatan Konduktor pada Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatu dan/atau bersamaan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik wajib memenuhi standar dan prosedur baku di bidang ketenagalistrikan.

Pemanfaatan Kabel Pilot pada Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika wajib memperhatikan fungsi utama Kabel Pilot sebagai SCADA.

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang Jaringannya akan dimanfaatkan oleh Pemanfaat Jaringan wajib memiliki IPJ Telematika. (2) Pemanfaat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang bergerak di bidang telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.

(1) Untuk memanfaatkan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon Pemanfaat Jaringan harus mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan Jaringan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan dengan melampirkan: a. identitas pemohon; b. akte pendirian badan usaha; c. profil badan usaha; d. nomor pokok wajib pajak; e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan f. surat izin usaha dari instansi yang berwenang di bidang telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Calon Pemanfaat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat rancangan pemanfaatan Jaringan. (3) Rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang akan digunakan. (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan melakukan analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan Ruang Bebas dan Keselamatan Ketenagalistrikan. (5) Hasil analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan dituangkan dalam dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan Jaringan.

(1) Dalam hal hasil analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dinyatakan laik dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan harus mengajukan permohonan IPJ Telematika. (2) Permohonan IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa: a. identitas pemohon; b. identitas calon Pemanfaat Jaringan dan surat permohonan dari calon Pemanfaat Jaringan; c. profil calon Pemanfaat Jaringan; d. akte pendirian calon Pemanfaat Jaringan, serta pengesahan sebagai badan hukum INDONESIA; e. nomor pokok wajib pajak calon Pemanfaat Jaringan; f. surat keterangan domisili calon Pemanfaat Jaringan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat; g. dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan Jaringan; h. cakupan Jaringan yang akan dimanfaatkan; i. jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di Jaringan; dan j. rancangan perjanjian pemanfaatan Jaringan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Permohonan IPJ Telematika diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan IPJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan permohonan IPJ Telematika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal permohonan IPJ Telematika ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

(1) IPJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Permohonan perpanjangan IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IPJ Telematika berakhir. (3) Permohonan perpanjangan IPJ Telematika harus memenuhi persyaratan dan mengikuti tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

IPJ Telematika berakhir karena: a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; b. dikembalikan oleh pemegang IPJ Telematika; atau c. dicabut oleh Menteri.

Pemasangan alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika wajib dilaksanakan sesuai dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. rancangan pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan b. ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika tidak boleh mengganggu penyaluran tenaga listrik.

(1) Setiap Jaringan yang dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika wajib diberi tanda yang jelas. (2) Tanda yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya menunjukan identitas Pemanfaat Jaringan dan jenis perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. (3) Pemberian tanda dan peringatan dilaksanakan oleh Pemanfaat Jaringan.

(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang digunakan dalam pemanfaatan Jaringan wajib dipelihara. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bagian-bagian yang mudah dan tidak mudah dilihat; b. bagian-bagian yang mudah dan tidak mudah terkena gangguan; c. tanda-tanda dan alat-alat pengaman; dan d. alat-alat pelindung beserta alat pelengkap lainnya. (3) Pelaksanaan pemeliharaan wajib memperhatikan fungsi Jaringan yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemeliharaan alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi tanggung jawab pemegang IPJ Telematika dan Pemanfaat Jaringan sesuai dengan kesepakatan. (2) Pemanfaat Jaringan wajib memberitahukan rencana pemeliharaan alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika kepada pemegang IPJ Telematika.

(1) Pemegang IPJ Telematika berhak memanfaatkan Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika sesuai dengan IPJ Telematika yang diberikan. (2) Pemegang IPJ Telematika berhak melaksanakan penertiban terhadap Pemanfaat Jaringan yang tidak sesuai dengan persetujuan pemanfaatan Jaringan antara pemegang IPJ Telematika dengan Pemanfaat Jaringan. (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembongkaran kabel, alat, dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika pada Jaringan. (4) Ketentuan penertiban atas pemanfaatan Jaringan ditetapkan oleh pemegang IPJ Telematika atau pihak yang diberikan kewenangan oleh pemegang IPJ Telematika.

Pemegang IPJ Telematika wajib memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai penyelenggaraan pemanfaatan Jaringan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir laporan berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan IPJ Telematika dilakukan oleh Direktur Jenderal. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pemenuhan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. persyaratan keteknikan; dan

b. kewajiban dalam IPJ Telematika. (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat: a. melakukan pemeriksaan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan IPJ Telematika; dan c. melakukan analisis dan evaluasi atas laporan pelaksanaan IPJ Telematika. (4) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

(1) Setiap pemegang IPJ Telematika yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 huruf a atau huruf b, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), atau Pasal 20 dikenai sanksi administratif oleh Menteri. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara pemanfaatan Jaringan; dan/atau c. pencabutan IPJ Telematika. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Dalam hal tertentu, teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali apabila kegiatan pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dilakukan membahayakan Keselamatan Ketenagalistrikan. (5) Dalam hal pemegang IPJ Telematika yang dikenai sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (7) Sanksi administratif berupa pencabutan IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenai kepada pemegang IPJ Telematika yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Pencabutan IPJ Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghapus kewajiban pemegang IPJ Telematika kepada pihak ketiga.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 048 Tahun 2006 tanggal 22 September 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id