Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2009 tentang TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

(1) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan unsur pembantu Dewan Energi Nasional. (2) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (3) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja; c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional; d. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terdiri dari: a. Biro Umum; b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan c. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi administrasi umum; b. penyiapan rencana kerja dan anggaran; c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan dan bantuan hukum; e. pengelolaan kepegawaian dan organisasi, serta pengurusan keanggotaan Dewan Energi Nasional; f. pengelolaan perkantoran, perlengkapan, penatausahaan, dan rumah tangga; g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.

Biro Umum terdiri dari : a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Hukum dan Kepegawaian; c. Bagian Rumah Tangga; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kerja dan anggaran, serta pengelolaan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran; b. penyiapan bahan rencana kerja, program, dan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja, serta penyusunan akuntabilitas kinerja;

c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; d. pelaksanaan sistem akuntansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran, serta pengelolaan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan; dan b. Subbagian Keuangan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyusunan bahan rencana kerja, program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, sistem akuntansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penanganan urusan hukum dan keanggotaan Dewan Energi Nasional, serta kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi urusan hukum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan dan bantuan hukum, serta tata naskah hukum; c. penyiapan bahan pelaksanaan penyaringan, pengangkatan, kinerja, dan pemberhentian keanggotaan Dewan Energi Nasional; d. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengembangan, kepangkatan, pemberhentian, penggajian, kesejahteraan, dan tata naskah pegawai, serta urusan organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan hukum dan keanggotaan Dewan Energi Nasional, serta kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Hukum dan Kepegawaian terdiri dari : a. Subbagian Hukum; dan b. Subagian Kepegawaian dan Organisasi.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyusunan peraturan perundang- undangan, telaahan dan bantuan hukum, serta tata naskah hukum. (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengelolaan administrasi keanggotaan Dewan Energi Nasional, serta kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja; b. pelayanan kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan, serta kegiatan upacara; c. penyiapan rencana kebutuhan serta pengadaan sarana dan prasarana kerja; d. penyediaan akomodasi persidangan Dewan Energi Nasional dan rapat Kelompok Kerja; e. pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana kerja, serta pemeliharaan, kebersihan dan keamanan; f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perlengkapan, urusan dalam dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Rumah Tangga terdiri dari : a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Urusan Dalam; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja Dewan Energi Nasional, serta urusan pengadaan, distribusi penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

(2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan akomodasi persidangan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan serta kegiatan upacara di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan-bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam rangka perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi persidangan Dewan Energi Nasional; b. pengelolaan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja; c. pengelolaan kajian kebijakan dan perencanaan energi; d. penyusunan bahan persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional; e. penyusunan bahan persidangan untuk penelaahan atas rumusan Rencana Umum Energi Nasional yang disiapkan oleh Pemerintah, serta perencanaan energi daerah; f. penyelenggaraan persidangan dan penyusunan notulen persidangan Dewan Energi Nasional;

g. penyelenggaraan keprotokolan dan kehumasan Dewan Energi Nasional; h. evaluasi dan pelaporan fasilitasi persidangan untuk penyusunan bahan perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi.

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan terdiri dari : a. Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi; b. Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi; c. Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan persidangan kebijakan energi untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan Dewan Energi Nasional dan kegiatan Kelompok Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi untuk penyusunan bahan persidangan kebijakan energi; b. pelaksanaan kajian untuk perancangan kebijakan energi; c. penyiapan bahan untuk perancangan kebijakan energi dalam persidangan Dewan Energi Nasional dan kegiatan Kelompok Kerja; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan bahan persidangan kebijakan energi untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan Dewan Energi Nasional dan kegiatan Kelompok Kerja.

Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi terdiri dari: a. Subbagian Fasilitasi Kebijakan Penyediaan Energi; dan b. Subbagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi.

(1) Subbagian Fasilitasi Kebijakan Penyediaan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyiapan perumusan kebijakan energi di sisi penyediaan energi. (2) Subbagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyiapan perumusan kebijakan energi di sisi pemanfaatan energi.

Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan energi untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan Dewan Energi Nasional dan kegiatan Kelompok Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi untuk penyusunan bahan persidangan perencanaan energi; b. pelaksanaan kajian perencanaan energi nasional dan daerah; c. penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Umum Energi Nasional; d. penyiapan bahan untuk penelaahan neraca energi; e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan energi untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan Dewan Energi Nasional dan kegiatan Kelompok Kerja.

Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi terdiri dari: a. Subbagian Fasilitasi Rencana Umum Energi Nasional; dan b. Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional.

(1) Subbagian Fasilitasi Rencana Umum Energi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan untuk penetapan Rencana Umum Energi Nasional yang disusun oleh Pemerintah. (2) Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional, serta urusan perencanaan energi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan menyeleng-garakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyelenggaraan hubungan masyarakat dan persidangan; b. pelaksanaan keprotokolan Sidang Paripurna dan Sidang Anggota Dewan Energi Nasional, serta kegiatan Kelompok Kerja; c. pelaksanaan fasilitasi Sidang Paripurna dan Sidang Anggota Dewan Energi Nasional, serta kegiatan Kelompok Kerja; d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan;

e. pelaksanaan dokumentasi dan pengumpulan bahan persidangan Dewan Energi Nasional, serta kegiatan Kelompok Kerja; f. penyusunan notulen persidangan Dewan Energi Nasional; g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hubungan masyarakat keprotokolan, dan persidangan Dewan Energi Nasional, serta kegiatan Kelompok Kerja.

Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan terdiri dari: a. Subbagian Dokumentasi; b. Subbagian Keprotokolan; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas dokumentasi persidangan dan penyusunan notulen persidangan Dewan Energi Nasional. (2) Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan keprotokolan yang meliputi penyiapan jadwal, agenda, undangan dan penyelenggaraan persidangan Dewan Energi Nasional. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan data, pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan komunikasi kemasyarakatan, siaran dan konferensi pers, publikasi dan hubungan kelembagaan kegiatan Dewan Energi Nasional.

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memfasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi untuk fasilitasi penanggulangan krisis dan pengawasan energi; b. pelaksanaan fasilitasi teknis dan administrasi untuk perumusan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; c. pemberian dukungan teknis untuk penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi untuk penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi terdiri dari : a. Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi; b. Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis dan administrasi untuk perumusan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi untuk perumusan langkah- langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; b. pelaksanaan kajian untuk pemetaan dan permasalahan kondisi krisis dan darurat energi; c. penyiapan bahan untuk perumusan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi teknis dan administrasi untuk perumusan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.

Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi terdiri dari: a. Subbagian Identifikasi Krisis Energi; dan b. Subbagian Fasilitasi Perumusan Penanggulangan.

(1) Subbagian Identifikasi Krisis Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyiapan bahan identifikasi kondisi krisis dan darurat energi. (2) Subbagian Fasilitasi Perumusan Penanggulangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyiapan bahan perumusan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.

Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis dan administrasi untuk penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi untuk penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral; b. penyiapan bahan untuk perencanaan dan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral; c. penyiapan bahan untuk penilaian kinerja pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi teknis dan administrasi untuk penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral.

Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi terdiri dari: a. Subbagian Fasilitasi Pengawasan Penyediaan Energi; dan b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Energi.

(1) Subbagian Fasilitasi Pengawasan Penyediaan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengawasan pelaksanaan kebijakan di sisi penyediaan energi. (2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan Permanfaatan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengawasan kebijakan di sisi pemanfaatan energi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2009 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal31 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA