Peraturan Menteri Nomor 28-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN

(1) Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut BBP2HP, adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian penerapan hasil perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2) BBP2HP dipimpin oleh seorang Kepala.

BBP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBP2HP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; b. pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; c. pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan; d. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; e. pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional INDONESIA (SNI) hasil perikanan; f. pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BBP2HP terdiri atas: a. Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran; b. Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk; c. Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha; d. Bagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; c. pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Seksi Uji Terap Teknik Pengolahan; dan b. Seksi Uji Terap Teknik Pemasaran.

(1) Seksi Uji Terap Teknik Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan hasil perikanan. (2) Seksi Uji Terap Teknik Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi teknik pemasaran hasil perikanan.

Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, dan penyiapan bahan standardisasi nutrisi produk dan metode pengujian hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan; b. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan; c. pelaksanaan pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium dan sertifikasi produk hasil perikanan; d. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi nutrisi produk dan metode pengujian hasil perikanan; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. Seksi Pengujian; dan b. Seksi Sertifikasi Produk.

(1) Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai, tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk, serta penyiapan bahan standardisasi nutrisi produk dan metode pengujian hasil perikanan. (2) Seksi Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, serta pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium dan sertifikasi produk hasil perikanan.

Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan, pengelolaan data informasi dan publikasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi dan sarana pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan bimbingan teknis sarana pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. pelaksanaan pengelolaan data informasi dan publikasi pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; c. pelaksanaan pelayanan informasi dan sarana pengembangan usaha pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi dan sarana pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Seksi Pelayanan Informasi; dan b. Seksi Sarana Pengembangan Usaha.

(1) Seksi Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pengelolaan data informasi dan publikasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. (2) Seksi Sarana Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan di lingkup BBP2HP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan; b. pelaksanaan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan program dan anggaran. (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan keuangan. (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, barang kekayaan milik negara, dan ketatausahaan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan dan pengujian hasil perikanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas Perekayasa, Pengawas Perikanan, Analis Pasar Hasil Perikanan, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBP2HP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BBP2HP serta dengan instansi lain di luar BBP2HP sesuai tugas masing-masing; dan b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(1) Kepala BBP2HP adalah jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b. (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) BBP2HP membentuk Satuan Kerja nonstruktural di bidang pelayanan pengembangan usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. (2) Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Satuan Kerja.

(1) BBP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlokasi di Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (2) Satuan Kerja BBP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlokasi di Cibinong (Jawa Barat), Palabuhanratu (Jawa Barat), Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Ambon (Maluku).

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja BBP2HP, ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id