Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2018 tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bogor.

5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

6. Kantong plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.

3

7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.

8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.

9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

4

13. Penyedia kantong plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab;

b. kelestarian dan keberlanjutan;

c. keserasian dan keseimbangan;

d. keterpaduan;

e. manfaat;

f. kesadaran;

g. keselamatan;

h. keadilan; dan

i. partisipatif.

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

a. melindungi wilayah Daerah Kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;

5

b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah Kota dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunan kantong plastik;

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah Kota akibat penggunaan kantong plastik.

Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;

2. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;

3. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat,

dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

6

Dalam menyelenggarakan progam pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan:

a. MENETAPKAN kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;

b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;

b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;

c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

(1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi penggunaan kantong plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

7

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:

a. jenis kantong pastik yang dimanfaatkan;

b. bentuk penggunaan kantong plastik;

c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan;

d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

(1) Wali Kota MENETAPKAN kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.

(2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pusat Perbelanjaan;

b. pertokoan modern;

(1) Wali Kota menyusun rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.

(2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, instansi terkait, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

8

(3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

a. kampanye;

b. talk show;

c. kegiatan ilmiah; dan

d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.

(2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Terhitung tanggal 1 Desember 2018 seluruh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

(1) Pemerintah Daerah Kota berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.

9

(2) Pemerintah Daerah Kota dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:

a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;

b. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;

c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;

d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;

e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;

f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan

g. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.

(1) Pengguna kantong plastik berhak:

a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan; b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;

10

c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan

pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;

d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.

(2) Pengguna kantong plastik berkewajiban:

a. mengurangi penggunaan kantong plastik;

b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.

(2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat

(1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:

a. produsen;

b. pelaku usaha.

11

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:

a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan; b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan

c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. sosialisasi;

b. konsultasi;

c. pelatihan.

(1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap :

a. Pelaku Usaha;

b. Pusat Perbelanjaan;

c. Toko Modern.

(2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

(3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka Wali Kota melakukan pembinaan.

12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 23 Juli 2018

WALI KOTA BOGOR, Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor

pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 43 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001

13