Peraturan Daerah Nomor 013 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAKKANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota

Bandung.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

7. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.

8. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.

10. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.

11. Jalur …

12. Jalur Prestasi Nilai Ujian adalah jalur yang menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

13. Jalur Prestasi Perlombaan adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.

14. Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga miskin dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

15. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.

16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

17. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat/swasta yang terdiri atas: a. Sekolah Dasar;

b. Sekolah Menengah Pertama; dan

c. Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan mencakup Paket A, B dan C.

17. Sekolah …

18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

19. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

21. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C. Paket A setara SD; Paket B setara SMP; dan Paket C setara SMA.

22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

23. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.

24. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

25. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan Standar Nasional.

26. Nilai …

27. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang terdiri sejumlah mata pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.

28. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil USBN yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.

29. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US dan USBN pada tingkat Satuan Pendidikan.

30. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subtansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

33. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang dituju dalam zona yang tertentu.

34. Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan Sekolah.

BAB …

(1) PPDB dilakukan berdasarkan: a. nondiskriminatif;

b. objektif;

c. transparan;

d. akuntabel; dan e. berkeadilan. (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah Kota melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun. (2) Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.

(3) Pelaksanaan …

(3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimulai dari tahap:

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; b. pendaftaran;

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan e. daftar ulang. (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Dinas dan Sekolah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

(1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Satu

Sistem PPDB online.

(2) PPDB online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi PPDB yang dikembangkan Dinas berdasarkan norma PPDB yang ditetapkan Wali Kota dan Dinas, dipergunakan untuk PPDB SD, dan PPDB SMP. (3) Hasil PPDB online merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data online sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah, diumumkan serempak, transparan, dan akuntabel secara online.

(4) Hasil …

(4) Hasil PPDB online diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai peserta didik di Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Sekolah yang dituju secara individual.

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendaftaran

PPDB melalui jalur:

a. zonasi;

b. prestasi; dan

c. perpindahan tugas orang tua/wali.

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, didasarkan pada zona. (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona A, zona B, zona C dan zona D, yang memuat daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. (3) Bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam radius 500 meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda zona maka termasuk satu zona dengan Sekolah tersebut.

(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam satu zona.

(2) Selain ...

(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zona domisili peserta didik. (3) Calon Peserta Didik berhak memilih Sekolah negeri paling banyak 2 (dua) pilihan dalam 1 (satu) zona. (4) Calon Peserta Didik jalur zonasi dapat mendaftar ke

Sekolah swasta sebagai pilihan ketiga.

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. (2) Kuota Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili; b. paling banyak 20% (dua puluh persen) kuota zonasi terdekat berdasarkan kombinasi); dan c. paling sedikit 20% (dua puluh persen) kuota zonasi terdekat berdasarkan RMP. (3) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk kuota PDBK paling banyak 3 orang. (4) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga yang terdekat dengan Sekolah. (5) Kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan kartu keluarga dan SHUSBN.

(6) Kuota …

(6) Kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota dan kartu keluarga yang terdekat dengan Sekolah.

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dapat menerima calon peserta didik kuota jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. (2) Kuota jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuota prestasi nilai ujian dan kuota prestasi perlombaan atau penghargaan dibuktikan dengan sertifikat yang dilegalisasi oleh pihak berwenang. (3) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dapat menerima calon peserta didik kuota jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. (2) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

(3) Dalam …

(3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

(1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas dan Sekolah. (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah harus menyediakan kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam sistem PPDB online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota PPDB online bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai pengajuan dari penyelenggara pendidikan.

(1) Persyaratan usia calon peserta didik baru pada TK

adalah:

a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima)

tahun untuk kelompok A; dan

b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam)

tahun untuk kelompok B.

(2) Persyaratan …

(2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru TK

adalah:

a. kutipan akta kelahiran; dan

b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia: a. 7 (tujuh) tahun; atau

b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah. (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD

adalah:

a. kutipan akta kelahiran;

b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal …

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD

atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru

SMP adalah:

a. kutipan akta kelahiran; dan

b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

(1) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dikecualikan bagi PDBK. (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) berlaku juga bagi peserta didik RMP.

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. usia …

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1); dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota. (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan. (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah. (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua.

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal. (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan kombinasi dilakukan dengan penjumlahan pembobotan skor jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan dan nilai USBN.

(4) Jika …

(4) Jika total penjumlahan pembobotan jarak tempat tinggal dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal. (5) Skor jarak berdasarkan kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran II Peraturan Wali Kota ini (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan RMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan. (7) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi nilai ujian dilakukan berdasarkan nilai USBN. (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi nilai ujian, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki nilai USBN sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat. (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan. (4) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat. (5) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III Peraturan Wali Kota ini. Pasal …

(1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke Sekolah, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(1) Hasil sementara PPDB ditayangkan secara online, sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari. (2) Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada sistem PPDB online sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.

(1) Hasil akhir sistem PPDB online ditetapkan oleh

Kepala Dinas.

(2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru MENETAPKAN calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB online menjadi peserta didik sekolah masing-masing.

(3) Calon …

(3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB online diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima. (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB online tidak melakukan daftar ulang di Sekolah, maka pengisian kuota dilakukan oleh Sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah. (5) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Jawa Barat, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju. (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. (4) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan.

Pasal …

(1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju. (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP di Daerah Kota setelah menunjukkan: a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju. (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Daerah Kota wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

(1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan. (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Sekolah …

(3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan. (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

(1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:

a. panitia PPDB tingkat Daerah Kota; dan

b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.

(2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

(1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan …

(2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas. (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

(1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan. (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan. (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kota.

(1) Calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah

Kota hanya dapat memilih pada Sekolah perbatasan. (2) Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain. (3) Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

(4) Kuota …

(4) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SD bagi calon peserta didik dari luar Daerah Kota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah total kuota keseluruhan. (5) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SMP bagi calon peserta didik dari luar Daerah Kota paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah total kuota keseluruhan. (6) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kota dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

(1) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, pada tahun ajaran 2019/2020 wajib melaksanakan sistem PPDB online, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1). (2) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal …

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 29 Maret 2019

WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H NIP.19650715 198603 1 027

No Zona Nama Sekolah Kecamatan 1 A TK. Negeri Sadang Serang Kec. Coblong 2 C TK. Negeri Centeh Kec. Batununggal 3 D TK. Negeri Citarip. Kec. Bojong Loa Kaler 4 C Rintisan TK Negeri Batununggal Kec. Batununggal 5 B Rintisan TK Negeri Panyileukan Kec. Panyileukan No Zona Nama Sekolah Kecamatan 1 A SDN 001 MERDEKA KOTA BANDUNG Kec. Sumur Bandung 2 SDN 007 CIPAGANTI KOTA BANDUNG Kec. Coblong 3 SDN 010 CIDADAP KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 4 SDN 018 SUKAGALIH KOTA BANDUNG Kec. Sukajadi 5 SDN 022 CICADAS KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 6 SDN 024 COBLONG KOTA BANDUNG Kec. Coblong 7 SDN 025 CIKUTRA KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kaler 8 SDN 027 CICADAS KOTA BANDUNG Kec. Cibeunying Kidul 9 SDN 030 CIRATEUN KOTA BANDUNG Kec. Cidadap 10 SDN 031 PELESIRAN KOTA BANDUNG Kec. Coblong 11 SDN 032 TILIL KOTA BANDUNG Kec. Coblong LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR : 013 TAHUN 2019 TANGGAL : 29 Maret 2019

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA