Peraturan Badan Nomor per-048-a-j-a-12-2011 Tahun 2012 tentang PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik INDONESIA yang lowong, yang terdiri dari serangkaian kegiatan meliputi penyusunan dan pengusulan formasi, pengumuman lowongan formasi dan sosialisasi Pengadaan, pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, penyerahan hasil

penyaringan, penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman hasil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA. 2. Formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik INDONESIA agar mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia adalah para pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses Pengadaan. 4. Konsultan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Konsultan adalah institusi yang terpilih melalui prosedur pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang berlaku. 5. Tim pengawas Pengadaan adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahap-tahap pelaksanaan tes Pengadaan. 6. Pelamar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Pelamar adalah Warga Negara INDONESIA yang mengajukan lamaran untuk mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik INDONESIA. 7. Peserta Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pelamar yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam Pengadaan. 8. Persyaratan umum adalah persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 9. Persyaratan khusus adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesiadalam rangka memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan berintegritas, disesuaikan dengan kebutuhan Kejaksaan Republik INDONESIA. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Jaksa Agung Republik INDONESIA.

Pelaksanaan Pengadaan berlandaskan pada prinsip-prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.

(1) Pengadaan dilaksanakan dalam rangka mengisi Formasi yang lowong yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai analisis kebutuhan Kejaksaan Republik INDONESIA. (2) Pengadaan dilaksanakan oleh Panitiayang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik INDONESIA. (3) Panitia melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengusulanFormasi, pengumuman lowongan Formasi dan sosialisasi Pengadaan, penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman hasil penyaringan, pengusulan pengangkatan,dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA. (4) Konsultan melaksanakan kegiatan materiil Pengadaan berupa pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan, pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, dan penyerahan hasil penyaringan.

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan membuat analisis kebutuhan pegawai dilingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA untuk tahun anggaran yang akan datang. (2) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik INDONESIA. (3) Hasil analisis kebutuhan pegawai dikirimkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai bahan untuk MENETAPKAN Formasi. (4) Setelah Formasi ditetapkan maka secara proporsional Formasi dialokasikan sesuai analisa kebutuhan satuan kerja masing-masing.

(5) Kegiatan sosialisasi oleh Panitia ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta yang sekurang-kurangnya terakreditasi B termasuk dalam rangkaian perencanaan.

(1) Pengumuman lowongan Formasi diumumkan seluas-luasnya oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik INDONESIA selaku sekretaris Panitia atas perintah pejabat pembina kepegawaian melalui ketua Panitia. (2) Tempat pengumuman pada : a. Kejaksaan Agung Republik INDONESIA; b. Kejaksaan Tinggi di seluruh INDONESIA; c. Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh INDONESIA; d. Perguruan Tinggi; e. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. Media massabaik cetak maupun elektronik berskala nasional dan daerah;dan g. Website resmi Kejaksaan Republik INDONESIA. (3) Panitia segera menentukan waktu pengumuman setelah menerima keputusan mengenai Formasi dari instansi terkait, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum waktu pendaftaran. (4) Pengumuman lowongan Formasi sekurang-kurangnya berisi : a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong; b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar; c. alamat dan tempat lamaran diajukan; dan d. batas waktu pengajuan lamaran.

Persyaratan umum bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-

tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dan/atau tidak dalam proses peradilan perkara pidana; d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil; f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; g. berkelakuan baik; h. sehat jasmani dan rohani; i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; j. bersedia melepaskan jabatan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila yang bersangkutan pada saat melamar menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan k. lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia.

Persyaratan khusus bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Pelamar Pascasarjana (S-2). a. berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat lamaran diajukan; b. belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus

enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter; d. berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan pengoperasian internet; e. menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai Test of English as a Foreign Language (TOEFL) minimal 500 (lima ratus) atau International English Language Testing System (IELTS) minimal 5,5 (lima koma lima); f. telah memiliki ijazah Strata Dua (S-2) sesuai Formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3.00 (tiga koma nol nol); dan g. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi sekurang-kurangnya B. 2. Pelamar Sarjana (S-1). a. berusia setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun pada saat lamaran diajukan; b. belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter; d. berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan pengoperasian internet; e. menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai Test of English as a Foreign Language (TOEFL) minimal 450(empat ratus lima puluh) atau International English Language Testing System(IELTS) minimal 5 (lima); f. telah memiliki ijazah Strata Satu (S-1) sesuai Formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima); dan g. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang sekurang-kurangnya berakreditasi B.

3. Pelamar DiplomaTiga (D-3). a. berusia setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat lamaran diajukan; b. belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter; d. berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan pengoperasian internet. e. menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai Test of English as a Foreign Language (TOEFL) minimal 400 (empat ratus) atau International English Language Testing System (IELTS) minimal 4,5 (empat koma lima), kecuali ditetapkan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; f. telah memiliki Ijazah Diploma Tiga (D-3) sesuai Formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima); dan g. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi sekurang-kurangnya B.
4. Pelamar Lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat. a. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat TMT pengangkatan; b. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;

c. berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan pengoperasian internet atau sertifikat keterampilan tertentu sesuai kompetensi dari Formasi jabatan yang dibutuhkan; dan d. memiliki nilai dalam ijazah rata – rata 7,00 (tujuh koma nol nol).

1. Tempat pendaftaran : a. di Kejaksaan Agung untuk Pelamar yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sesuai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; b. di masing-masing Kejaksaan Tinggi untuk Pelamar yang bertempat tinggal di daerah hukum Kejaksaan Tinggi sesuai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; atau c. tempat pendaftaran selain tersebut pada huruf a dan b akan ditetapkan oleh Panitia atas perintah Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Waktu pendaftaran : a. dalam tenggang waktu seperti yang disebutkan di dalam pengumuman, kecuali karena sesuatu hal dapat diperpanjang dengan seizin Pejabat Pembina Kepegawaian. b. penerimaan berkas lamaran sebelum atau sesudah tenggang waktu pendaftaran dianggap tidak ada lamaran.
3. Tata cara pendaftaran : a. Pelamar dapat mengajukan lamaran secara tertulis atau melalui media online yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan U.p. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik INDONESIA dengan disertai beberapa lampiran seperti yang disebutkan di dalam pengumuman. b. Pelamar yang mengajukan lamaran secara langsung kepada Panitia, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan akan diberi Kartu Tanda Peserta Ujian. c. Pelamar yang mengajukan lamaran secara langsung kepada Panitia, dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan- alasannya. d. Pelamar yang mengajukan lamaran melalui media online, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan akan dipanggil melalui surat elektronik (e-mail) untuk verifikasi data.

(1) Tahapan penyaringan: a. penyaringan calon pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA melalui 2 (dua) tahap seleksi dengan sistem gugur. b. penyaringan tahap I berupa tes pengetahuan akademik. c. penyaringan tahap II meliputi pemeriksaan kesehatan, tes bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, psikotes, wawancara, serta tes komputer dan/atau tes keterampilan lainnya sesuai keahlian yang disyaratkan dengan ketentuan :

1. psikotes diberikan kepada Pelamar dengan latar belakang pendidikan Strata Satu (S-1) dan Pascasarjana (S-2).
2. tes Keterampilan diberikan kepada Pelamar dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga (D-3), SMU, atau sederajat. (2) Tempat pelaksanaan penyaringan : a. penyaringan bagi Pelamar untuk mengisi Formasi Golongan III dilaksanakan sebagai berikut :
3. penyaringan tahap I di kantor Kejaksaan Agung bagi Pelamar yang mendaftar di Kejaksaan Agung dan di masing-masing Kantor Kejaksaan Tinggi bagi Pelamar yang terdaftar di Kejaksaan Tinggi setempat.
4. penyaringantahap II di sentra-sentra yang ditetapkan. b. penyaringan bagi Pelamar untuk mengisi Formasi Golongan II dilaksanakan sebagai berikut :
5. penyaringan tahap I dan II di Kantor Kejaksaan Agung bagi Pelamar yang mendaftar di Kejaksaan Agung.
6. penyaringan tahap I dan II di masing-masing Kantor Kejaksaan Tinggi bagi Pelamar yang terdaftar di daerah hukum Kejaksaan Tinggi setempat. (3) Konsultan dalam melaksanakan kegiatan pembuatan, penggandaan dan distribusi soal penyaringan bersifat tertutup dan rahasia. (4) Pemeriksaan Penyaringan: a. Konsultan melakukan pemeriksaan penyaringan tahap I pada waktu yang berkelanjutan setelah proses penyaringan tahap I selesai dilaksanakan, bertempat di tempat yang sama dengan penyaringan tahap I dilaksanakan, menggunakan fasilitas

teknologi informasi berupa alat scanning atau teknologi lainnya, yang dapat memberikan hasil pemeriksaan secara langsung, transparan dan akuntabel. b. Konsultan melakukan penyerahan hasil penyaringan tahap I kepada Panitia. c. Pelamar yang dinyatakan lulus penyaringan tahap I berhak mengikuti penyaringan tahap II. d. Konsultanmelakukan pemeriksaan penyaringantahap II dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Panitia dan menyerahkan hasil pemeriksaan ujian tahap II kepada Panitia.

(1) Konsultan menyusun hasil penyaringan tahap I dalam bentuk daftar peringkat kelulusan (ranking). (2) Konsultan menyusun hasil penyaringan tahap II bagi para Peserta yang lulus dalam bentuk daftar peringkat kelulusan (ranking) yang mengacu dari hasil penyaringan tahap I. (3) Penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan dan pengumuman hasil penyaringan tahap I dan II dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel oleh Panitia berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Hasil penyaringan disampaikan kepada Wakil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan DIKLAT dan para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh INDONESIA. (5) Pengumuman dilakukan di tempat pengumuman seperti yang tersebut pada pasal 5 ayat (2).

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila : a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik; b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan c. telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat berlaku surut.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan dan Formasi yang diisi. Pasal14 (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang bersangkutan.

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : a. mengajukan permohonan berhenti; b. tidak memenuhi syarat kesehatan; c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan; d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana

kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan dengan hormat. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h, dan i diberhentikan tidak dengan hormat. (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini berlaku maka Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-035/A/J.A/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 064/A/JA/07/2007 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik INDONESIA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN