Peraturan Badan Nomor 2-pojk-03-2022 Tahun 2022 tentang PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

4. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif.

5. Aset Produktif adalah penyediaan atau penyaluran dana Bank untuk memperoleh pendapatan.

6. Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antarkantor, atau rekening tunda yang memiliki potensi kerugian.

7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

8. Penempatan pada Bank Lain adalah penanaman dana Bank pada Bank lain dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pembiayaan, dan penanaman dana lain yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

9. Tagihan Spot dan Forward adalah tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi spot dan forward berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal laporan.

10. Surat Berharga Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah oleh pihak yang dapat menerbitkan Surat Berharga Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset Surat Berharga Syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

11. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

12. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa- menyewa jasa, transaksi jual-beli, dan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, ujrah, margin, atau tanpa imbalan.

13. Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudarabah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha

antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 14. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. 15. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 16. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiyyah bi al-tamlik yang selanjutnya disebut Pembiayaan IMBT adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 17. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 18. Pembiayaan berdasarkan akad istishna’ yang selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna’ adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah

dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 19. Pembiayaan berdasarkan akad qardh yang selanjutnya disebut Pembiayaan Qardh adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 20. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah termasuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. 21. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada nasabah berbentuk perusahaan untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 22. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain berdasarkan Prinsip Syariah. 23. Sertifikat Bank INDONESIA Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA dan berjangka waktu pendek. 24. Proyeksi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat PBH adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dengan nasabah. 25. Realisasi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat RBH adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah

atas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil. 26. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajiban kepada Bank. 27. Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. 28. Rekening Antarkantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antarkantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 29. Rekening Tunda adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya. 30. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank. 31. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. 32. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

33. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank umum bagi Unit Usaha Syariah.
34. Direksi adalah organ Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
35. Dewan Komisaris adalah organ Bank Umum Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
36. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

(1) Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. (2) Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik.

(1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset. (2) Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Aset yang berlaku yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam: a. laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. laporan publikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank, pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bagi: a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan/atau ayat (3); dan/atau b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal: a. Bank dan/atau Direksi telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan/atau ayat (3); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa

pembekuan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal: a. Bank dan/atau Direksi telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan/atau ayat (3); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Jenis Aset Produktif terdiri atas: a. penempatan pada Bank INDONESIA; b. Penempatan pada Bank Lain; c. Tagihan Spot dan Forward; d. Surat Berharga Syariah; e. Tagihan Akseptasi; f. Pembiayaan; g. Penyertaan Modal; h. Penyertaan Modal Sementara; i. Transaksi Rekening Administratif; dan

j. bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan Aset Produktif. (2) Bank wajib MENETAPKAN kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif yang diberikan oleh 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai: a. 1 (satu) nasabah; atau b. 1 (satu) proyek yang sama. (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah. (4) Dalam hal penilaian kualitas terhadap Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda, Bank dapat tidak mengikuti kualitas Aset paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Bank wajib melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai: a. 1 (satu) nasabah; atau b. 1 (satu) proyek yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama; b. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) nasabah yang merupakan 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank tersebut, sepanjang Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah tersebut lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau

c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama. (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh setiap Bank mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah. (4) Dalam hal penilaian kualitas terhadap Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda, Bank dapat tidak mengikuti kualitas Aset paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Bank dapat MENETAPKAN kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang nasabah memenuhi persyaratan paling sedikit: a. nasabah memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek. (2) Bank yang MENETAPKAN kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menginformasikan daftar yang memuat nama nasabah beserta rincian masing-masing Aset Produktif kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. mendokumentasikan hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas Aset Produktif ditetapkan sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a atau Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama setiap 3 (tiga) bulan untuk posisi akhir bulan Maret, akhir bulan Juni, akhir bulan September, dan akhir bulan Desember.

(1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan. (2) Bank wajib mencantumkan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian antara Bank dan nasabah. (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kualitas Aset Produktif dari nasabah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian: a. prospek usaha; b. kinerja nasabah; dan c. kemampuan membayar.

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup. (2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen: a. profitabilitas; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar. (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen: a. ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil/ujrah/margin; b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah; c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan; e. kesesuaian penggunaan dana; dan f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. (4) Kriteria masing-masing komponen dalam penetapan kualitas Pembiayaan mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan. (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi: a. lancar; b. dalam perhatian khusus; c. kurang lancar; d. diragukan; atau e. macet.

(1) Penilaian kualitas Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH. (2) Perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan. (3) PBH dihitung dalam periode tertentu berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah.

(4) Dalam hal terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang memengaruhi usaha nasabah, Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. (5) Bank wajib mencantumkan PBH dan/atau perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah antara Bank dan nasabah.

(1) Pembayaran angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dapat dilakukan secara berkala maupun di akhir Pembiayaan. (2) Bank wajib melakukan langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala. (3) Bank wajib mencantumkan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dan nasabah.

(1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ditetapkan memiliki kualitas lancar, sepanjang memenuhi persyaratan: a. aktif diperdagangkan di bursa efek di:

1. INDONESIA; dan/atau
2. negara lain yang termasuk dalam bursa utama; b. terdapat informasi nilai wajar secara transparan;

c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan d. belum jatuh tempo. (2) Kualitas Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, atau diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi ditetapkan: a. lancar, apabila:

1. memiliki peringkat layak investasi atau lebih tinggi;
2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
3. belum jatuh tempo; b. kurang lancar, apabila:
4. memiliki peringkat layak investasi atau lebih tinggi;
5. terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/ujrah/margin berkala dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan
6. belum jatuh tempo, atau
7. memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah peringkat layak investasi;
8. tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/ujrah/margin berkala dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan
9. belum jatuh tempo; atau c. macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. (3) Dalam hal Bank memiliki Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan

macet. (4) Kualitas Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad dan/atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Prinsip Syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(1) Peringkat Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki peringkat.

Surat Berharga Syariah yang dimiliki oleh Bank yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA atau pemerintah pusat Republik INDONESIA ditetapkan memiliki kualitas lancar.

(1) Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari yang berbentuk saham. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati- hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Bank yang memiliki Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari wajib: a. memiliki bukti atas aset yang mendasari; b. memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari; c. memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian atas aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset yang mendasari, termasuk setiap perubahannya; dan d. menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

(1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan: a. untuk Surat Berharga Syariah yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari dan tidak dapat dibeli kembali (non- redemption) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:

1. kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau
2. kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah dalam hal Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat; atau b. untuk Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari

aset yang mendasari. (3) Dalam hal aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualitas yang berbeda-beda, kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan kualitas masing- masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional. (4) Untuk Surat Berharga Syariah dalam bentuk reksa dana, penetapan kualitas didasarkan pada: a. kualitas reksa dana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau b. kualitas aset yang mendasari reksa dana dan kualitas penerbit reksa dana, dalam hal reksa dana tidak memiliki peringkat.

(1) Kualitas Surat Berharga Syariah dengan penerbit atau pemberi endorsemen berupa bank diatur: a. dalam hal Surat Berharga Syariah memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di INDONESIA, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:

1. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau

2. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada Bank Lain dari bank penerbit atau bank pemberi endorsemen; atau b. dalam hal Surat Berharga Syariah yang tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitas Surat Berharga Syariah:

3. yang diterbitkan atau diendorse oleh bank di INDONESIA ditetapkan berdasarkan kualitas Penempatan pada Bank Lain; atau

4. yang diterbitkan atau diendorse oleh bank di luar INDONESIA ditetapkan berdasarkan: a) kualitas Penempatan pada Bank Lain untuk Surat Berharga Syariah berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; atau b) kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk Surat Berharga Syariah berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal Surat Berharga Syariah dengan penerbit berupa bank lain berbentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari, Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (3) Kualitas Surat Berharga Syariah dengan penerbit bukan bank di INDONESIA yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (4) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar INDONESIA yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Kualitas wesel yang diambil alih dan tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(1) Kualitas Penempatan pada Bank Lain ditetapkan: a. lancar, dengan kriteria:

1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; dan
2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan; b. kurang lancar, dengan kriteria:
3. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; dan
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan sampai dengan 5 (lima) hari kerja; atau c. macet, dengan kriteria:
5. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
6. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu;
7. bank yang menerima penempatan dicabut izin usahanya; dan/atau
8. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan lebih

dari 5 (lima) hari kerja. (2) Kualitas Penempatan pada Bank Lain kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam rangka penyaluran Pembiayaan melalui linkage program dengan pola executing ditetapkan: a. lancar, dengan kriteria:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah; dan
2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan; b. kurang lancar, dengan kriteria:
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah; dan
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; atau c. macet, dengan kriteria:
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pemenuhan modal inti bank pembiayaan rakyat syariah;
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status

dalam pengawasan khusus atau telah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha; 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerima penempatan dicabut izin usahanya; dan/atau 4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/bonus/imbalan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

Seluruh bentuk penempatan pada Bank INDONESIA ditetapkan memiliki kualitas lancar.

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan: a. kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan merupakan bank lain; atau b. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan merupakan nasabah.

(1) Kualitas tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan berdasarkan:

a. kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga Syariah merupakan bank lain; atau b. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga Syariah merupakan bukan bank. (2) Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa surat perbendaharaan negara syariah, ijarah fixed rate, dan/atau instrumen lain sejenis berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan memiliki kualitas lancar.

Kualitas Tagihan Spot dan Forward ditetapkan berdasarkan: a. penetapan kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak lawan transaksi merupakan bank lain; atau b. kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan transaksi bukan merupakan bank.

(1) Pengukuran dan/atau pencatatan Penyertaan Modal dilakukan dengan menggunakan: a. biaya perolehan; b. nilai wajar; atau c. metode ekuitas, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. (2) Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan biaya perolehan ditetapkan:

a. lancar, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian secara kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. kurang lancar, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; c. diragukan, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; atau d. macet, dengan kriteria pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat Bank Umum Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. (3) Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan nilai wajar atau metode ekuitas ditetapkan lancar.

(1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan: a. lancar, dengan kriteria jangka waktu Penyertaan Modal Sementara sampai dengan 1 (satu) tahun; b. kurang lancar, dengan kriteria jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;

c. diragukan, dengan kriteria jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau d. macet, dengan kriteria:

1. jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 5 (lima) tahun; atau
2. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali. (2) Dalam hal: a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai tercatat; dan/atau b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan, Bank wajib menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan: a. penetapan kualitas Penempatan pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal pihak lawan Transaksi Rekening Administratif merupakan bank; atau b. penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan Transaksi Rekening Administratif merupakan nasabah. (2) Penilaian terhadap Transaksi Rekening Administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang bersifat komitmen maupun kontinjensi.

(1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas; b. SBIS, sukuk Bank INDONESIA, surat berharga syariah negara, penempatan dana lain pada Bank INDONESIA, dan/atau penempatan dana lain pada pemerintah pusat. c. jaminan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. standby letter of credit dari prime bank, yang diterbitkan sesuai dengan uniform customs and practice for documentary credits atau international standby practices. (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan: a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin, atau agunan dilengkapi dengan surat kuasa penjualan; b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan

penjaminan yang jelas; dan d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disimpan pada Bank penyedia dana. (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan: a. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan; b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; c. tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan prime bank; dan d. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin; atau e. dapat dicairkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin. (5) Prime bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan memiliki: a. peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah:

1. AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
2. Aa3 berdasarkan penilaian Moody’s;
3. AA- berdasarkan penilaian Fitch; atau
4. peringkat layak investasi setara dengan angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang; dan

b. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia.

(1) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah nasabah wanprestasi. (2) Nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. memiliki tunggakan pokok, bagi hasil/ujrah/margin, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; b. tidak melakukan pembayaran pokok, bagi hasil/ujrah/margin, dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau c. tidak memenuhi persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin.

(1) Penetapan kualitas Aset Produktif dapat didasarkan hanya atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin, untuk: a. Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha yang berada di daerah tertentu dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

berdasarkan penetapan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; c. Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah:

1. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria: a) memiliki predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit paling rendah memadai (satisfactory); dan b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; atau
2. lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria: a) memiliki predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai (strong); dan b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. (2) Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Unit Usaha Syariah: a. predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko Unit Usaha Syariah;

dan b. rasio KPMM mengacu pada rasio KPMM bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah tersebut. (3) Predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit dan rasio KPMM Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan. (4) Hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diketahui oleh Bank melalui prudential meeting antara Bank dan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Februari sampai dengan bulan Juli; dan b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Agustus sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya. (6) Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian untuk posisi bulan Desember atau bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Otoritas Jasa Keuangan, penilaian yang digunakan merupakan penilaian terkini yang telah disesuaikan. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan: a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau

b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank. (8) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan. (9) Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada: a. nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan b. termasuk dalam 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh bank lain untuk membiayai 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b. (10) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip Pembiayaan yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(1) Aset Produktif yang berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. (2) Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan

tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): a. dimiliki oleh pemerintah pusat; b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan c. ditetapkan oleh UNDANG-UNDANG dengan status sovereign. (4) Jaminan dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan; b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin; c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan d. tidak dijamin kembali (counter guarantee). (5) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak nasabah wanprestasi. (6) Nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila: a. memiliki tunggakan pokok, bagi hasil/ujrah/margin, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; b. tidak melakukan pembayaran pokok, bagi hasil/ujrah/margin, dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau c. tidak memenuhi persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal: a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal: a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun

berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terhadap AYDA. (2) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki. (3) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bank wajib MENETAPKAN kualitas Aset Produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambilalihan agunan.

(1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambilalihan agunan. (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kantor jasa penilai publik yang memenuhi persyaratan: a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank; b. tidak merupakan kelompok nasabah penerima fasilitas dengan nasabah Bank; c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sebagai kantor jasa penilai publik; dan f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang.

(1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ditetapkan memiliki kualitas: a. lancar, dengan kriteria AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. kurang lancar, dengan kriteria AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. diragukan, dengan kriteria AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau d. macet, dengan kriteria AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan

ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas AYDA satu tingkat dari kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. (2) Properti yang tidak termasuk dalam Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. properti yang dikategorikan sebagai aset Bank dalam Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT; b. properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar; c. properti yang digunakan untuk sarana pendidikan; dan d. properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat. (3) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. (4) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. (5) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.

(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas: a. lancar, dengan kriteria Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. kurang lancar, dengan kriteria Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. diragukan, dengan kriteria Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau d. macet, dengan kriteria Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas Properti Terbengkalai satu tingkat dari kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda. (2) Kualitas Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda ditetapkan: a. lancar, dengan kriteria Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda tercatat dalam pembukuan Bank

sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau b. macet, dengan kriteria Rekening Antarkantor dan Rekening Tunda tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal: a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal: a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), Pasal 41, dan/atau Pasal 43 ayat (1); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Bank wajib menghitung dan membentuk PPKA terhadap Aset Produktif dan Aset Nonproduktif. (2) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penyisihan umum untuk Aset Produktif; dan b. penyisihan khusus untuk Aset Produktif dan Aset Nonproduktif.

(1) Penyisihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar. (2) Penyisihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk: a. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif; b. SBIS, sukuk Bank INDONESIA, surat berharga syariah negara, Surat Berharga Syariah lain yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA, Surat Berharga

Syariah lain yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan/atau penempatan dana lain pada Bank INDONESIA; c. bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan/atau d. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT. (3) Penyisihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b ditetapkan paling sedikit: a. 5% (lima persen) dari Aset dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas persen) dari Aset dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh persen) dari Aset dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau d. 100% (seratus persen) dari Aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. (4) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 harus menghitung dan membentuk PPKA sebesar 100% (seratus persen). (5) Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan pembentukan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif.

Perhitungan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan: a. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna’, Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok; b. Pembiayaan Qardh, Pembiayaan Mudarabah, dan Pembiayaan Musyarakah dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan c. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.

Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas Aset Produktif untuk: a. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi Aset yang sejenis; dan/atau b. Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan: a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di INDONESIA atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat layak investasi dan diikat secara gadai; b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; c. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan; d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia; dan/atau g. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

(1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib: a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah; b. diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan hak preferensi atau hak jaminan yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi Bank; dan c. dilindungi asuransi dengan banker’s clause yang memiliki jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi Prinsip Syariah; b. memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; c. memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan d. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan nasabah Bank. (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan secara menyeluruh, Bank dapat menggunakan jasa perusahaan asuransi konvensional sebagai tambahan perlindungan asuransi. (4) Dalam hal tidak terdapat produk asuransi pada perusahaan asuransi yang memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat memberikan perlindungan asuransi terhadap

jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bank dapat menggunakan produk asuransi konvensional. (5) Penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau produk asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan surat pernyataan Bank dan opini dewan pengawas syariah.

(1) Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit harus dinilai oleh: a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas dengan jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif.

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan: a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di INDONESIA atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat layak investasi, paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai tercatat Surat Berharga Syariah;

b. tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal serta satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan, paling tinggi:

1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian apabila: a) penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir;
3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; dan
4. 0% (nol persen) dari penilaian apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 24 (dua puluh empat)

bulan terakhir; atau c. tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, paling tinggi:

1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir;
3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
4. 0% (nol persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. (2) Dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern, Bank wajib menggunakan nilai yang terendah. (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.

(1) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 dan/atau Pasal 53, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPKA. (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPKA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM dan/atau laporan publikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. (3) Perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 55 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal: a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 55; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal: a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 55; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Restrukturisasi Pembiayaan harus memenuhi kriteria: a. nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin Pembiayaan; dan b. nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk: a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; dan/atau b. menghindari peningkatan pembentukan PPKA, tanpa memenuhi kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank wajib memperhatikan prinsip: a. objektivitas; b. independensi; c. menghindari benturan kepentingan; dan d. kewajaran.

Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan. (2) Kebijakan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. (3) Prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(1) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan. (2) Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh: a. pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari pihak yang MEMUTUSKAN pemberian Pembiayaan; dan b. pihak yang berbeda dengan pihak yang MEMUTUSKAN pemberian Pembiayaan. (2) Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui keputusan dalam rapat Direksi. (3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian keputusan Pembiayaan yang direstrukturisasi. (4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum.

(1) Bank wajib menganalisis Pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. (2) Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi ulang.

(1) Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan: a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, apabila nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan; b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

1. setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan. (2) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran ditetapkan:

1. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang tergolong diragukan atau macet; atau
2. tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar, sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; dan b. setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin. (3) Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan Bank tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan. (5) Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi ulang. (6) Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.

(1) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin ditetapkan: a. selama tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin, kualitas Pembiayaan mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan b. setelah tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. (2) Dalam hal Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah direstrukturisasi, perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan sejak perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.

(1) Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku pula bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi. (2) Dalam hal Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas Pembiayaan tidak dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank lain kepada nasabah atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara. (2) Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

(1) Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila: a. perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif; atau b. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (2) Bank wajib melakukan hapus buku dari laporan posisi keuangan Bank terhadap Penyertaan Modal Sementara yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hal: a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; b. Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha nasabah;

c. nasabah tidak melaksanakan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; dan/atau d. Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dan perhitungan PPKA.

(1) Bagi: a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69; b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan/atau ayat (5); dan/atau c. Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal: a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal: a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan. (2) Kebijakan mengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. (3) Prosedur tertulis mengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur tertulis mengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(1) Dalam hal Bank melakukan hapus buku terhadap Aset Produktif, Bank harus membentuk CKPN sebesar 100% (seratus persen) dan kualitas Aset Produktif telah ditetapkan macet sebelum dilakukan hapus buku. (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aset Produktif.

(1) Hapus buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku. (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku.

(1) Bagi: a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat

(2), dan/atau ayat (3); b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan/atau ayat (5); dan/atau c. Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal: a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 74 ayat (2), dan/atau ayat (3); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal: a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 74 ayat (2), dan/atau ayat (3); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Tata cara penyampaian laporan perbedaan kualitas Aset Produktif dilakukan dalam bentuk laporan tidak terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Penyampaian laporan perbedaan kualitas Aset Produktif ditujukan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank Syariah atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten. (4) Format laporan perbedaan kualitas Aset Produktif mengacu pada Lampiran III bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (6) Dalam hal: a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. (7) Dalam hal: a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan setiap bulan untuk posisi akhir bulan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dalam bentuk

laporan terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Format laporan Restrukturisasi Pembiayaan mengacu pada Lampiran III bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.

Kewajiban penyesuaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Maret tahun 2022.

Laporan perbedaan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi data setelah kewajiban penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif dilakukan untuk pertama

kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6251) dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY