Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2010 tentang TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri

adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri. 3. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat II yang selanjutnya disingkat UDKP Tk. II adalah ujian yang diwajibkan bagi PNS yang akan naik pangkat Penata tingkat I golongan/ruang III/d ke pangkat Pembina golongan/ruang IV/a. 4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 5. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. 6. Nilai Persentasi yang selanjutnya disebut NPR adalah hasil yang diperoleh peserta UDKP Tk. II dari jumlah jawaban yang benar dikali 100 (seratus) dibagi dengan jumlah soal. 7. Nilai Patokan yang selanjutnya disebut NP adalah angka yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk masing-masing mata pelajaran. 8. Nilai Tertimbang yang selanjutnya disebut NT adalah NPR dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100 (seratus) dengan rumus :

9. Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga PNS yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

10. Berijazah Sarjana Strata selanjutnya disebut berijazah S1/S1 Profesi/S2 adalah lulusan S1/S1 Profesi/S2 pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

11. Berijazah Diploma yang selanjutnya disebut berijazah D-III/D-IV adalah lulusan D-III/D-IV pada Perguruan Tingggi Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang. NT= NPR X NP 100

12. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah Panitia UDKP Tk. II bagi PNS Polri pada Tingkat Pusat.

13. Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah Panitia UDKP Tk. II bagi PNS Polri pada Tingkat Daerah/Kepolisian Daerah.

14. Tim Penguji Kesehatan adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA untuk menguji kesehatan seseorang PNS Polri.

15. Penemuan baru adalah hasil kegiatan dan/atau proses yang meliputi pengungkapan, perekaan, pembaruan, penyesuaian, pengalihan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memiliki derajat orisinalitas yang tinggi.

Tujuan Peraturan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan UDKP Tk. II, sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai prosedur.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. transparan, yaitu proses hasil penilaian UDKP Tk. II dapat diketahui oleh peserta UDKP Tk. II; b. bersih, yaitu pelaksanaan dan penilaian UDKP Tk. II dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga diperoleh hasil yang objektif dan optimal sesuai yang diharapkan oleh institusi Polri; c. akuntabel, yaitu seluruh proses pelaksanaan UDKP Tk. II harus bisa dipertanggung jawabkan oleh panitia pelaksanaan baik Panpus, Panda dan Sub Panpus; dan d. humanis, pelaksanaan UDKP Tk. II memperhatikan asas-asas kemanusiaan dan hak-hak PNS di lingkungan Polri.

PNS Polri yang akan mengikuti UDKP Tk. II harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan b. khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari: a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bernilai baik paling sedikit dengan nilai 76 (tujuh puluh enam);

b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; dan c. tidak sedang dalam keadaan:

1. menerima uang tunggu;
2. cuti di luar tanggungan negara; dan
3. diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dan/atau dalam proses penyidikan.

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari: a. memiliki pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d dan mempunyai Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar; dan b. memiliki ijazah sarjana minimal D-IV; (2) PNS yang memangku jabatan struktural atau fungsional yang pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk suatu jabatan, dapat menempuh UDKP Tk. II, bila paling sedikit telah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

PNS Polri yang dikecualikan dari UDKP Tk. II, sebagai berikut: a. menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya; b. menemukan penemuan baru dan bermanfaat bagi negara; c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:

1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun; dan
3. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri; d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. III (Diklat Pim Tk III); dan e. telah memperoleh ijazah dokter, apoteker, magister (S2) dan Doktor (S3) dari fakultas yang telah terakreditasi.

Kepanitiaan UDKP Tk. II terdiri: a. Panpus, yang diketuai oleh Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri); b. Panda, yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda); dan c. sub Panpus, yang diketuai oleh Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Polri.

(1) Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. (2) Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kapolda. (3) Sub Panpus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan dengan Keputusan De SDM Kapolri.

(1) Untuk penentuan kelulusan UDKP Tk. II dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian dengan tahapan sebagai berikut : a. pemeriksaan administrasi awal; b. ujian tertulis; c. ujian keterampilan mengoperasionalkan komputer minimal tiga program yaitu Microsoft Word, Exel dan Power Point; d. pembobotan ujian tertulis/akademik 80 %, kompetensi 20 %; e. pemeriksaan administrasi akhir; dan f. penentuan kelulusan.

(2) Ujian dinas tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Pancasila; b. UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun1945; c. kebijakan Pemerintah; d. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; e. Korps Pegawai Negeri Republik INDONESIA (Korpri); f. teori kepemimpinan ; g. fungsi manajemen ; h. organisasi Polri; i. administrasi umum Polri; j. Bahasa INDONESIA; k. sejarah INDONESIA; l. perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan; m. perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama assosiation of South East Asia Nation (ASEAN ); n. karya tulis sesuai bidang tugas masing-masing peserta minimal sebanyak 8 (delapan) - 10 (sepuluh) lembar halaman depan kertas folio bergaris; dan o. paparan karya tulis.

(1) Tata cara pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselenggarakan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. (2) Kelulusan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panda dan Ketua Sub Panpus. (3) Materi ujian dinas dapat berubah, bila ada ketentuan baru sesuai kebijakan dari pengemban fungsi terkait.

Sistim penilaian UDKP Tk. II sebagai berikut: a. unsur materi UDKP Tk. II ditetapkan NP dan batas waktu mengerjakan soal ujian dinas; b. materi UDKP Tk. II diberikan NPR dan NT; dan c. materi UDKP Tk. II diberikan nilai prosentasi paling tinggi 100 (seratus) dan paling rendah 10 (sepuluh).

Nilai batas lulus bagi peserta ujian adalah 70 (tujuh puluh) untuk jumlah NT dari semua mata ujian dengan ketentuan bahwa : a. NPR mata pelajaran Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar 1945 paling sedikit 70 (tujuh puluh); dan b. NPR mata pelajaran ujian dinas lainnya paling sedikit 40 (empat puluh).

(1) PNS Polri yang lulus UDKP Tk .II diberi surat tanda lulus UDKP Tk. II (STL UDKP TK. II). (2) STL UDKP Tk. II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panpus. (3) STL UDKP Tk. II diberikan kepada PNS Polri yang lulus UDKP Tk. II paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus. (4) PNS Polri yang tidak lulus dalam UDKP Tk. II, diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam UDKP Tk. II pada kesempatan berikutnya.

(1) Panpus dalam penyelenggaraan UDKP Tk. II bertugas sebagai berikut: a. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan UDKP Tk. II; b. membentuk sub Panpus untuk menerima pendaftaran dari calon peserta yang memenuhi syarat secara hierarki melalui Kepala Satuan (Kasat) Induk Organisasi atau Kasat Organisasi; c. melaksanakan supervisi pengawasan terhadap pelaksanaan UDKP Tk. II; d. melaksanakan analisa dan evaluasi (anev) atau mengkaji ulang terhadap pelaksanaan UDKP Tk. II; dan e. mengesahkan kelulusan dari hasil penilaian dan Keputusan sub Panpus dan Panda. (2) Dalam pelaksanakan tugasnya, Panpus bertanggung jawab kepada Kapolri.

(1) Panda dan Sub Panpus dalam penyelenggaraan UDKP Tk. II bertugas sebagai berikut: a. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu akhir seleksi UDKP Tk. II yang telah ditetapkan oleh Panpus; b. menyusun dan MENETAPKAN materi bahan ujian/bahan ujian;

c. MENETAPKAN kelulusan hasil pemeriksaan dan pengujian dengan Keputusan Ketua Sub Panpus dan Panda; dan d. d. melaksanakan pengujian dan mengoreksi/menilai hasil kegiatan seleksi meliputi materi ujian urutan kegiatan. (2) Urutan kegiatan pengujian dan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. pemeriksaan persyaratan administrasi;

b. pemeriksaan ujian dinas; dan

c. pengiriman laporan nilai hasil seleksi dan daftar nominatif calon peserta yang telah dinyatakan lulus oleh Panda/Sub Panpus ke Panpus. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panda dan Sub Panpus bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

(1) Pengawasan UDKP Tk. II bagi PNS Polri dilaksanakan secara internal terhadap seluruh rangkaian kegiatan ujian. (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Itwasum/Itwasda dan Propam Polri; b. Panpus terhadap Panda dalam bentuk supervisi; dan c. Panpus dalam bentuk analisa, evaluasi, dan kaji ulang.

Dalam hal terjadi penyimpangan pada proses penyelenggaraan maupun penetapan hasil ujian, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan pelaksanaan UDKP Tk. II dibebankan pada anggaran Polri.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR