Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri.

3. Bagian Penilaian Kompetensi adalah unit organisasi di Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri (Robinkar SSDM Polri) yang mempunyai tugas menyelenggarakan penilaian kompetensi Polri mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

4. Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi atau prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan yang dilakukan oleh beberapa Asesor.

5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu personel Polri berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.

6. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki individu personel Polri dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu.

7. Assessor Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat Assessor yang ditetapkan oleh Kapolri untuk menyelenggarakan Assessment Center di lingkungan Polri.

8. Assessor Non Polri (associate) adalah Assessor di luar lingkungan Polri yang ditetapkan oleh Kapolri untuk bersama-sama Assessor Polri menyelenggarakan Assessment Center di lingkungan Polri dengan peran dan tanggung jawab yang diatur dalam kesepakatan bersama.

9. Assessee adalah orang yang dinilai kompetensinya melalui Assessment Center.

Tujuan dari peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Assessment Center di lingkungan Polri; b. terselenggaranya Assessment Center di lingkungan Polri secara tertib, transparan, objektif, dan akuntabel; dan c. diperolehnya individu personel Polri yang memiliki profil kompetensi sesuai dengan profil jabatan yang dipersyaratkan.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: a. legal, yaitu Assessment Center dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. objektif, yaitu pelaksanaan dan hasil Assessment Center menggambarkan kompetensi sesungguhnya yang dimiliki Assessee; c. akuntabel, yaitu pelaksanaan dan hasil Assessment Center dapat dipertanggungjawabkan; d. nesesitas, yaitu Assessment Center dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi Polri; e. transparan, yaitu Assessment Center dilaksanakan secara terbuka; dan f. independen, yaitu proses dan hasil Assessment Center tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Penyelenggaraan Assessment Center di lingkungan Polri menggunakan: a. multi metode/tools, yaitu penggunaan beberapa metode atau alat uji kompetensi untuk menilai Assessee; b. multi Assessor, yaitu penilaian kompetensi dilaksanakan oleh beberapa Assessor dengan menggunakan multi metode; dan c. integrasi, yaitu proses penggabungan hasil penilaian dari multi metode dan multi Assessor untuk mendapatkan simpulan nilai kompetensi dari Assessee.

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Assessment Center antara lain: a. psikometri; b. tes kepribadian/kuesioner; c. simulasi in tray; d. wawancara; e. diskusi kelompok tanpa pemimpin; f. presentasi; g. analisa kasus; dan h. bermain peran.

(1) Dalam penyelenggaraan Assessment Center para Assessor berpedoman pada kamus dan profil kompetensi. (2) Profil kompetensi disusun dan ditentukan dalam rapat para Assessor melalui proses penelitian dokumen, observasi, wawancara dan diskusi sesuai dengan kaidah yang berlaku. (3) Kamus dan profil kompetensi Polri tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Prosedur penyelenggaraan Assessment Center meliputi: a. tahap persiapan:

1. penyusunan dan penentuan profil kompetensi;
2. penentuan metode pengujian, dengan cara memilih dan menentukan metode yang akan digunakan, menyusun simulasi, serta melakukan uji coba simulasi;
3. penyusunan jadwal penyelenggaraan Assessment Center;
4. penyiapan sarana dan prasarana; dan
5. penunjukan dan penjelasan kepada para Assessor;

b. tahap pelaksanaan:

1. penjelasan kepada para Assessee;
2. pengisian daftar riwayat hidup;
3. tes atau pengujian;
4. perekaman data;
5. analisis data dan penilaian hasil oleh Assessor;
6. rapat Assessor guna mengintegrasikan hasil penilaian; dan
7. pembuatan laporan individual (profil kompetensi individu);

c. tahap akhir:

1. penyusunan laporan lengkap penyelenggaraan Assessment Center;

2. menyampaikan hasil Assessment Center kepada Asisten SDM Kapolri;

3. mempresentasikan hasil Assessment Center kepada Asisten SDM Kapolri (bila diperlukan);

4. memberikan umpan balik kepada Assessee; dan

5. melakukan analisis dan evaluasi hasil Assessment Center.

(1) Assessment Center di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Bagian Penilaian Kompetensi Biro Binkar SSDM Polri.

(2) Tim penilai uji kompetensi Assessee dilaksanakan oleh: a. Assessor Polri; dan b. Assessor Non Polri (associate).

(3) Assessor Non Polri (associate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan penilaian uji kompetensi bersama-sama dengan Assessor Polri berdasarkan kebutuhan dan permintaan Polri.

(1) Peserta Assessment Center Polri terdiri atas: a. Pegawai Negeri pada Polri yang ditunjuk oleh As SDM Kapolri; b. bukan Pegawai Negeri pada Polri berdasarkan permintaan dari instansi atau organisasinya setelah mendapat persetujuan Kapolri.

(2) Penunjukan oleh As SDM Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kepentingan organisasi Polri, usulan Kasatker/Kasatwil atau permintaan instansi pengguna anggota Polri.

(1) Penyelenggaraan Assessment Center bagi Pegawai Negeri pada Polri berdasarkan rencana kerja tahunan dan sesuai kepentingan organisasi dengan biaya dari anggaran Polri sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

(2) Biaya penyelenggaraan Assessment Center bagi peserta yang bukan pegawai negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b oleh instansi atau organisasi peminta.

(1) Hasil Assessment Center dapat menggambarkan profil kompetensi Assessee yang berkorelasi pada jabatan tertentu dengan kategori:

a. sangat memenuhi syarat; b. memenuhi syarat; c. cukup memenuhi syarat; d. masih memenuhi syarat; dan e. belum memenuhi syarat.

(2) Kategori hasil Assessment Center dituangkan dalam formulir profil kompetensi individu Assessee dan dilaporkan kepada: a. As SDM Kapolri untuk hasil penilaian Pegawai Negeri pada Polri; dan b. pimpinan instansi pengguna atau peminta bagi yang bukan Pegawai Negeri pada Polri.

(3) Hasil Assessment Center berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakan Assessment Center.

(4) Assessee dapat mengikuti Assessment Center kembali paling cepat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Assessment Center sebelumnya.

(1) Laporan hasil Assessment Center pegawai negeri pada Polri ditandatangani oleh Kepala Bagian Penilaian Kompetensi (Kabag Penkompeten) Robinkar SSDM Polri.

(2) Laporan hasil Assessment Center diperlakukan sebagai dokumen terbatas.

Hasil Assessment Center dapat dimanfaatkan untuk: a. MENETAPKAN Pegawai Negeri pada Polri untuk menduduki jabatan tertentu; b. MENETAPKAN prioritas pengembangan kemampuan Pegawai Negeri pada Polri melalui pendidikan atau pelatihan; c. kepentingan individu untuk pengembangan diri.

Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain: a. jabatan eselon I dan eselon II; b. kepala biro, direktur, kepala bidang pada Polda; dan c. Kapolres.

(1) Hasil Assessment Center tidak diberikan kepada Assessee, namun dapat diketahui oleh Assessee melalui umpan balik (feedback) dari Assessor.

(2) Umpan balik (feedback) diberikan secara langsung oleh Assessor kepada Assessee melalui pertemuan langsung atau sarana komunikasi.

(1) Berkas Assessment Center merupakan dokumen penting yang wajib disimpan di tempat khusus pada Bag Penkompeten Robinkar SSDM Polri. (2) Berkas Assessment Center yang disimpan terdiri atas: a. standar Kompetensi Jabatan; b. matriks Metode Assessment Center; c. alat Ukur Assessment Center; dan d. laporan Hasil Assessment Center. (3) Kabag Penkompeten Robinkar SSDM Polri bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan berkas Assessment Center.

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Assessment Center dilakukan terhadap: a. metode/tools; b. Assessor; c. kinerja individu yang telah mengikuti Assessment Center; dan d. proses Penyelenggaraan Assessment Center.

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap metode/tools yang digunakan, dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali untuk menjamin validitas dan reliabilitas. (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Assessor dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali melalui sistem penilaian guna mengetahui kemampuan Assessor selama melaksanakan tugas Assessment Center pada kurun waktu tersebut. (3) Monitoring dan evaluasi kinerja individu yang telah mengikuti Assessment Center dilakukan secara acak (random sampling) melalui proses penilaian 360 (tiga ratus enam puluh) derajat guna mengetahui kesesuaian antara kompetensi individu dengan pelaksanaan tugas. (4) Monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan Assessment Center dilakukan setiap saat setelah selesai penyelenggaraan Assessment Center.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dijadikan bahan kaji ulang untuk penyempurnaan penyelenggaraan Assessment Center selanjutnya.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas