Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2016 tentang PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung.

4. Hakim adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung serta Hakim, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial dan Hakim Non Palu pada badan- badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

5. Bawahan adalah Hakim atau aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang menjadi objek pengawasan atasan langsung.

6. Aparatur adalah seluruh aparat pengadilan yang bukan berstatus sebagai Hakim di seluruh pengadilan di INDONESIA dalam semua lingkungan peradilan serta satuan kerja di bawah Mahkamah Agung kecuali aparatur pengadilan pajak.

7. Kode Etik Aparat Peradilan adalah kode etik dan pedoman perilaku Hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita, peraturan perilaku pegawai Mahkamah Agung serta norma perilaku aparat pengawas.

8. Atasan Langsung adalah pejabat yang berdasarkan struktur organisasi berada satu tingkat atau langsung membawahi Hakim atau pegawai pengadilan yang menjadi objek pengawasan dan pembinaan.

9. Atasan Langsung, meliputi para Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung, pengadilan dan seluruh satuan kerja di bawahnya.

10. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, para Wakil Ketua serta para Ketua Muda/Kamar di Mahkamah Agung.

11. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding adalah Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala pengadilan tingkat banding di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

12. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala pengadilan tingkat pertama di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

13. Pejabat Struktural adalah pemangku jabatan struktural setingkat eselon I sampai dengan eselon IV di lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan peradilan di bawahnya.

14. Pengadilan Tingkat Banding adalah pengadilan- pengadilan yang menangani perkara-perkara di tingkat banding di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

15. Pengadilan Tingkat Pertama adalah pengadilan- pengadilan yang menangani perkara-perkara di tingkat pertama di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Setiap atasan langsung wajib: a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus. b. mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling sedikit dengan: a. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna; b. meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan; c. mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya; d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah- langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan e. berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan:

a. menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala; b. MENETAPKAN dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan; c. menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan d. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

(1) Pengawasan perilaku bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan memantau: a. ketaatan bawahan atas disiplin kerja yang ditetapkan; dan b. ketaatan atas kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku. (2) Atasan Langsung wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku. (3) Atasan Langsung merekomendasikan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada atasannya secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan di luar kewenangannya.

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2), meliputi: a. petunjuk untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahan;

b. tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin; c. merekomendasikan kepada pimpinan pengadilan untuk menghentikan pembayaran gaji bawahan yang tidak masuk kerja selama 2 (dua) bulan berturut-turut; d. tuntutan/gugatan perdata antara lain tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain; e. pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan pimpinan; dan f. mengusulkan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan. (2) Bentuk-bentuk penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f: a. promosi dan mutasi; dan b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung ditemukan bahwa bawahan melakukan pelanggaran disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku yang dapat dijatuhi sanksi berat, atasan langsung melakukan tindakan sementara serta merekomendasikan kepada pimpinan agar yang bersangkutan dibebastugaskan sementara dari tugas jabatannya sampai dengan ditetapkannya hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. (4) Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan ayat (3) tersebut di atas, wajib:

a. menonaktifkan sementara Hakim dengan tidak memberikan perkara dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan disertai usul untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim yang bersangkutan ditarik ke pengadilan tingkat banding; dan b. menonaktifkan dari jabatan bagi aparatur disertai pemeriksaan lanjutan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. (5) Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan ayat (3) tersebut di atas, wajib: a. menarik Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diikuti dengan pemeriksaan lanjutan oleh Pengadilan Tingkat Banding; b. menarik Hakim pengadilan tingkat pertama berdasarkan usulan ketua pengadilan tingkat pertama diikuti dengan pemeriksaan lanjutan oleh Pengadilan Tingkat Banding; c. menonaktifkan sementara Hakim tingkat banding dengan tidak memberikan perkara dan segera melaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan dengan disertai usul untuk dilakukan pemeriksaan; d. menonaktifkan dari jabatan dan menarik aparatur pengadilan tingkat pertama apabila dianggap perlu disertai pemeriksaan lanjutan oleh Pengadilan Tingkat Banding; dan e. menonaktifkan dari jabatan bagi aparatur pengadilan tingkat banding disertai pemeriksaan oleh Pengadilan Tingkat Banding. (6) Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Madya wajib menonaktifkan sementara pejabat struktural, pejabat fungsional dan aparatur di Mahkamah Agung yang ada di bawah wewenangnya yang diduga melanggar disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku dan mengusulkan pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pengawasan.

(7) Ketua Mahkamah Agung wajib menonaktifkan Panitera/Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Madya yang diduga melanggar disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku dan kemudian membentuk tim pemeriksa. (8) Jika diperlukan, atasan langsung dapat menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas jabatan aparat yang dibebastugaskan sementara.

(1) Ketua Muda/Kamar mengusulkan Hakim Agung yang diduga melanggar disiplin kerja atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Wakil Ketua Bidang Yudisial/Non Yudisial mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan atas Ketua Muda/Kamar yang diduga melanggar disiplin kerja atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim. (3) Ketua Mahkamah Agung menyelenggarakan Rapat Pimpinan untuk MENETAPKAN tim pemeriksa atas Wakil Ketua Mahkamah Agung yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim. (4) Atas usul setengah ditambah satu unsur pimpinan Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung menyelenggarakan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung untuk MENETAPKAN tim pemeriksa atas Ketua Mahkamah Agung, dalam hal Ketua Mahkamah Agung diduga melanggar disiplin kerja atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Tata cara dan susunan Tim Pemeriksa atas pelanggaran berdasarkan peraturan ini, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang penanganan pengaduan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran perilaku Hakim dan aparat pengadilan.

(1) Hasil pengawasan dan pembinaan atasan langsung sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk tertulis agar dapat dipergunakan sewaktu-waktu dalam pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung. (2) Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada atasan dari atasan langsung secara berjenjang.

(1) Tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana diatur dalam BAB II Peraturan Mahkamah ini adalah pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi ringan, sedang atau berat setelah diperiksa oleh pejabat yang berwenang. (2) Bentuk-bentuk sanksi ringan yang dapat dijatuhkan terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Bentuk-bentuk sanksi sedang yang dapat dijatuhkan terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; c. pembebasan dari jabatan/Hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan; d. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; dan e. pembatalan atau penangguhan promosi.

(4) Bentuk-bentuk sanksi berat yang dapat dijatuhkan terdiri dari: a. pembebasan dari jabatan/Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan; b. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun; c. pemberhentian dengan hormat; dan d. pemberhentian tidak dengan hormat. (5) Tunjangan kinerja untuk pegawai yang dibebaskan dari jabatannya, tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Tunjangan jabatan Hakim dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, tidak dibayarkan selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksaan atau pemantuan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan: a. dalam setiap pemeriksaan yang bersifat rutin oleh aparat pengawasan fungsional, Hakim tinggi pengawas daerah di pengadilan tingkat banding atau Hakim pengawas bidang di pengadilan tingkat pertama dan banding; b. terhadap atasan langsung dari Hakim dan aparatur yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, pelanggaran disiplin kerja, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. (2) Dalam hal atasan langsung selaku terperiksa lalai memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6). (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diusulkan oleh Tim

Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang dapat dikenakan kepada Terperiksa.

(1) Terhadap atasan langsung yang telah melaksanakan kewajiban pengawasan dan pembinaannya dengan baik sesuai dengan peraturan, dapat diusulkan untuk diberikan penghargaan oleh pejabat yang berwenang. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. promosi dan mutasi; dan b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

Pada saat Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA /SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA