Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2011 tentang ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA SANDI NEGARA

(1) Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Sandi Negara dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (2) Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Sandi Negara bersifat ad-hoc. (3) Pejabat dalam Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Sandi Negara diangkat dan/atau ditunjuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Sandi Negara terdiri dari: a. Pengarah; b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; e. Bidang Pengelolaan Informasi; f. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip; g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan h. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

(1) Pengarah dijabat oleh Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dijabat oleh pimpinan dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan Lembaga Sandi Negara. (3) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Sekretaris Utama. (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh pejabat setingkat eselon II yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan informasi. (5) Bidang Pengelolaan Informasi, dijabat oleh pejabat eselon II, perwakilan dari masing-masing unit kerja. (6) Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip diketuai oleh pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan dan penyajian informasi. (7) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa diketuai oleh pejabat eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan hukum. (8) Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh sebanyak- banyaknya 12 pejabat struktural eselon IV dan pejabat fungsional yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan dan penyajian informasi serta pelayanan dan bantuan hukum.

Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu: a. memberi arahan dan petunjuk serta mengambil keputusan atas persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi di Lembaga Sandi Negara; dan b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada PRESIDEN.

Tugas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu: a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lembaga Sandi Negara; b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lembaga Sandi Negara.

Tugas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu: a. mengambil kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; dan b. melaksanakan koordinasi dan meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam mengambil kebijakan.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu: a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Lembaga Sandi Negara; b. mengkoordinasikan pelayanan informasi publik dan informasi yang dikecualikan di Lembaga Sandi Negara; dan c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Tugas Bidang Pengelola Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melakukan kegiatan pengumpulan informasi, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pengarsipan terhadap informasi publik di setiap unit kerjanya.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dalam melakukan kegiatan pelayanan informasi publik, pendokumentasian, dan pengarsipan terhadap informasi publik di Lembaga Sandi Negara.

Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yaitu membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam bidang advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Lembaga Sandi Negara.

Tugas Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h yaitu membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengelola informasi dan dokumen dari seluruh unit kerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara, meliputi: a. identifikasi dan pengumpulan informasi; b. pengolahan, penyeleksian dan pengujian informasi; c. meregister dan advokasi pengaduan, keberatan, dan sengketa informasi; d. penataan, dan penyimpanan informasi; dan e. rekapitulasi pelayanan dan penyusunan laporan.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Sandi Negara.

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 530