Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan

Sebagai peserta Penjaminan setiap Bank wajib: a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank;

2. salinan dokumen perizinan Bank;

3. surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank; dan

4. surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali, kantor pusat dari cabang Bank Asing, Direksi, dan Komisaris; b. membayar kontribusi kepesertaan; c. membayar premi Penjaminan; d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS; e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Penjaminan; f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor Bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai:

5. maksimum tingkat bunga penjaminan yang wajar yang ditetapkan LPS; dan

6. maksimum nilai Simpanan yang dijamin LPS;dan h. mencantumkan pernyataan Bank merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan.

7. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank wajib memiliki dan memelihara data dan informasi mengenai: a. Nasabah Penyimpan; b. Simpanan dari setiap Nasabah Penyimpan; dan c. kewajiban dari setiap Nasabah Penyimpan; untuk memenuhi ketentuan Penjaminan. (2) Data dan informasi Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat nama Nasabah Penyimpan, nomor identitas untuk nasabah perorangan atau nomor izin usaha dari instansi berwenang untuk nasabah badan usaha, dan alamat Nasabah Penyimpan. (3) Data dan informasi Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nomor rekening, saldo rekening, tingkat bunga, dan tanggal pembukaan rekening. (4) Data dan informasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat nomor rekening dan saldo rekening. (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan profil nasabah secara terpadu (single customer identification file) dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

(1) Bank wajib melakukan pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. (2) Bank wajib membuat surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian

laporan keuangan tahunan Bank kepada LPS. (4) Penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kali wajib disampaikan kepada LPS bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Bank tahun 2018. (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

(1) LPS melakukan pemeriksaan kepatuhan Bank atas kepemilikan dan pemeliharaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1). (2) Dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS berkoordinasi dengan LPP.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 wajib dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) LPS melakukan persiapan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) pada saat Bank mengalami permasalahan solvabilitas.

(2) LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi berdasarkan data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan yang tidak layak dibayar, apabila LPP mencabut izin usaha Bank. (3) LPS dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. (4) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap. (5) Penentuan Simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari LPP dan/atau Bank yang dicabut izin usahanya. (2) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain. (3) LPS mengumumkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi di situs resmi www.lps.go.id, kantor Bank yang dicabut izin usahanya, atau media lain yang dapat

menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kewajiban Nasabah Penyimpan yang dikategorikan macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. (3) Simpanan Nasabah Penyimpan yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai Simpanan yang dijamin dan layak dibayar oleh LPS. (4) Dalam hal masih terdapat sisa Simpanan setelah dilakukan perhitungan dengan kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank yang dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sisa Simpanan nasabah dinyatakan sebagai Simpanan yang tidak layak dibayar.

7. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

8. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) LPS mengubah status Simpanan yang layak dibayar menjadi Simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan: a. bukti baru yang menyebabkan Simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar; dan/atau b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan dimaksud memenuhi kriteria tidak layak dibayar. (2) Dalam hal status Simpanan Nasabah Penyimpan diubah oleh LPS dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah Penyimpan wajib mengembalikan Simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank apabila dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama Nasabah Penyimpan, saldo Simpanan, dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening Simpanan. (2) Pembukuan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan sejak dimulainya transaksi sampai dengan pelaporan dalam neraca dan/atau daftar nominatif. (3) Dalam rangka Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memeriksa bukti aliran dana dari Simpanan.

10. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal LPS menemukan bukti yang mengakibatkan suatu Simpanan dalam pembukuan Bank menjadi Simpanan fiktif, Simpanan tersebut tidak diakui sebagai Simpanan. (2) Simpanan fiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Simpanan pada bank yang tidak memenuhi syarat sebagai Simpanan. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. hasil pemeriksaan atau investigasi oleh LPS dan/atau LPP; b. hasil pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan oleh aparat penegak hukum; dan/atau c. hasil rekonsiliasi dan verifikasi LPS.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) LPS MENETAPKAN tingkat bunga penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar yang dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk penetapan Simpanan layak dibayar. (2) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain apabila Nasabah Penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemberian berupa uang dari Bank yang diterima Nasabah Penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana oleh Bank diperhitungkan sebagai bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan yang bersangkutan.

(4) Hadiah dalam bentuk apapun yang diterima Nasabah Penyimpan dari program undian berkaitan dengan penghimpunan dana oleh Bank yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak termasuk dalam perhitungan bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan yang bersangkutan. (5) LPS MENETAPKAN tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September. (6) Dalam hal terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan, LPS dapat MENETAPKAN tingkat bunga penjaminan diluar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Dewan Komisioner. (8) LPS mengumumkan tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) setiap bulan.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar oleh LPS dengan ketentuan kriteria sebagai berikut: a. untuk tabungan dan giro, apabila tingkat bunga terakhir yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan pada periode pembebanan bunga tersebut; b. untuk deposito yang belum pernah diperpanjang (roll over), apabila tingkat bunga pada saat pembukaan yang diperoleh Nasabah

Penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan pada periode pembukaan deposito tersebut; c. untuk deposito yang sudah diperpanjang (roll over), apabila tingkat bunga pada saat perpanjangan terakhir yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan pada periode perpanjangan terakhir deposito tersebut; dan/atau d. untuk sertifikat deposito, apabila tingkat bunga pada penerbitan sertifikat deposito yang diperoleh Nasabah Penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan pada periode penerbitan sertifikat deposito tersebut. (2) Ketentuan mengenai Nasabah Penyimpan yang dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk Simpanan lain yang dipersamakan dengan tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito.

13. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Nasabah Penyimpan juga dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila: a. tingkat bunga Simpanan berupa deposito yang sebelumnya melebihi tingkat bunga penjaminan, diturunkan oleh Bank menjadi sama atau lebih rendah dari tingkat bunga penjaminan sebelum jatuh tempo pada saat bank dalam pengawasan khusus; atau b. saldo Simpanan berupa deposito yang nilainya di atas nilai yang dijamin LPS dilakukan pemecahan saldo sebelum jatuh tempo pada saat bank dalam pengawasan khusus tanpa adanya alasan

(underlying) transaksi dan/atau dokumen pendukung.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Nasabah Penyimpan dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dalam hal: a. Nasabah Penyimpan memiliki kewajiban kepada Bank yang dapat dikategorikan macet; b. Nasabah Penyimpan yang diindikasikan atau diduga oleh LPP, LPS, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; atau c. Nasabah Penyimpan yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank. (2) Kewajiban kepada Bank dapat dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank, pihak yang bersangkutan tidak melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo. (3) Pembayaran Klaim Penjaminan setelah pelunasan kewajiban yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (4) Status Simpanan yang dimiliki oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah dari Simpanan yang tidak

layak dibayar menjadi Simpanan yang layak dibayar dalam hal: a. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang MEMUTUSKAN bahwa Nasabah Penyimpan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; b. terdapat surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan perkara dari penegak hukum; atau c. keberatan dari pihak yang bersangkutan diterima oleh LPS.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat: a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan. (2) Jangka waktu pengajuan keberatan oleh Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut. (3) Jika LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS MENETAPKAN perubahan status Simpanan nasabah tersebut dari Simpanan yang tidak layak dibayar menjadi Simpanan yang layak dibayar. (4) LPS hanya membayar Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan nilai Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak

Simpanan tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan ditetapkan layak dibayar. (5) Bunga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

16. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku: a. rekonsiliasi dan verifikasi Simpanan dan/atau pembayaran Klaim Penjaminan yang masih dalam proses; dan b. Simpanan layak dibayar yang telah ditetapkan ditunda pembayarannya; penyelesaiannya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah disampaikan kepada LPS berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor

2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan harus disampaikan kembali sesuai dengan Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.

Kewajiban Bank dalam mencantumkan pernyataan Bank merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA