Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumusan Kebijakan adalah pokok-pokok kebijakan tentang pengelolaan keuangan haji yang didasarkan kepada kemampuan keuangan haji, perkembangan ekonomi dan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

2. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi paling sedikit memuat visi, misi dan tujuan, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pengembangan keuangan haji.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelolaan keuangan haji.

4. Program adalah penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan atau beberapa kegiatan untuk menghasilkan outcome.

5. Outcome atau hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.

6. Sub Program adalah bagian dari penjabaran program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan atau beberapa kegiatan untuk menghasilkan yang mendukung pencapaian outcome.

7. Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk menunjang program yang telah ditetapkan.

8. Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan untuk mendukung capaian sasaran Kegiatan.

9. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

10. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

11. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

12. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

13. Bidang adalah satuan kerja di lingkungan BPKH yang dipimpin oleh anggota BPKH sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Penyusunan RKAT bertujuan untuk: a. memberikan panduan kepada Badan Pelaksana dalam rangka menyusun RKAT; dan

b. memberikan panduan kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penelaaahan terhadap rancangan RKAT yang diajukan oleh Badan Pelaksana.

(1) BPKH menyusun RKAT setiap tahun anggaran. (2) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. renstra BPKH; b. evaluasi kinerja dan anggaran, dan kebijakan anggaran.

(1) RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat dokumen perencanaan anggaran tahunan yang paling sedikit berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelolaan keuangan haji. (2) Penyusunan RKAT dilakukan secara berjenjang berdasarkan usulan dari masing-masing Bidang.

(1) Penyusunan RKAT dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan, berdasarkan klasifikasi bidang dan program. (2) Instrumen utama dalam menyusun RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator kinerja/target kinerja, evaluasi kinerja, dan standar biaya.

(3) Rincian RKAT disusun menurut bidang, program, sub program, kegiatan, dan sumber pendanaan. (4) Ketentuan mengenai bidang, program, sub program, Kegiatan, jenis belanja dan sumber pendanaan diatur dengan Peraturan Badan Pelaksana.

(1) Berdasarkan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), masing masing Bidang melakukan evaluasi pelaksanaan Program, sub program, dan Kegiatan pada tahun anggaran berjalan, dan tahun anggaran sebelumnya. (2) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masing-masing Bidang menyusun RKAT Bidang dalam bentuk yang akan dibiayai maupun Kegiatan berkelanjutan dan Kegiatan baru. (3) Dasar pengalokasian dalam menyusun Kegiatan berkelanjutan dan Kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan indikasi kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Renstra. (4) Dalam menyusun RKAT Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing Bidang harus mempertimbangkan Renstra, Rumusan Kebijakan, standar biaya dan hubungan logis antara program, sub program, Kegiatan, Outcome, dan Output yang dihasilkan. (5) Rancangan RKAT pada masing masing Bidang disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana paling lambat akhir bulan Juni sebelum tahun anggaran berjalan. (6) Format rancangan RKAT Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Rancangan RKAT masing-masing Bidang yang telah disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dibahas bersama dalam rapat anggota Badan Pelaksana. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan: a. konsistensi pencantuman Program, sub program, Kegiatan, Outcome, dan Output dengan Renstra serta pokok-pokok kebijakan penyusunan RKAT; b. kesesuaian pagu masing-masing Bidang dengan pagu yang telah ditetapkan dalam indikasi kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Renstra;

c. standar biaya yang telah ditetapkan dan kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran; dan d. kelengkapan dokumen pendukung, yaitu kerangka acuan kerja/term of refferrence (TOR) dan rencana anggaran biaya (RAB). (3) Rancangan RKAT masing-masing Bidang yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digabung menjadi rancangan RKAT BPKH oleh Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pengembangan. (4) Rancangan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pengembangan kepada Kepala Badan Pelaksana untuk mendapat persetujuan.

(1) Kepala Badan Pelaksana dapat melakukan koordinasi dengan masing-masing Bidang sebelum pembahasan rancangan RKAT di Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota menyetujui Rancangan RKAT oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pertengahan bulan Juli sebelum tahun anggaran berjalan. (3) Rancangan RKAT yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan penilaian dan persetujuan.

(1) Dalam rangka memberi penilaian dan persetujuan Rancangan RKAT yang disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Dewan Pengawas dapat meminta penjelasan kepada Kepala Badan Pelaksana. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terkait dengan: a. konsistensi antara Program, sub program, Kegiatan, Outcome, dan Output dengan Renstra; dan b. kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yaitu kepatuhan terhadap penggunaan standar biaya yang telah ditetapkan, kelayakan anggaran dengan ouput yang akan dihasilkan, dan kepatuhan terhadap prinsip prinsip pengelolaan keuangan BPKH. (3) Format penilaian dan persetujuan Dewan Pengawas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Rancangan RKAT yang telah dinilai dan disetujui oleh Dewan Pengawas, diajukan oleh Badan Pelaksana kepada DPR paling lambat pada tanggal 1 Agustus sebelum tahun berjalan, untuk mendapat persetujuan.

(1) Rancangan RKAT yang telah mendapat persetujuan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi RKAT BPKH.

(2) Format RKAT yang akan ditetapkan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pada tahun anggaran berjalan, Badan Pelaksana dapat melakukan perubahan RKAT apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. perubahan kegiatan dalam suatu bidang; b. perpindahan kegiatan dan/atau program ke bidang lain; c. perubahan kebijakan penganggaran; d. kegiatan atau program baru dalam suatu Bidang; dan/atau e. penambahan anggaran operasional BPKH. (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan persetujuan dari anggota Bidang sebagai kuasa pengguna anggaran dan dilaporkan kepada Badan Pelaksana. (3) Perpindahan kegiatan dan/atau program ke bidang lain dan perubahan kebijakan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf (c) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Badan Pelaksana. (4) Dalam hal terdapat jenis kegiatan atau program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, perubahan dilakukan berdasarkan persetujuan dari Badan Pelaksana. (5) Penambahan penambahan anggaran operasional BPKH sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf e, dilakukan berdasarkan persetujuan dari DPR. (6) Format rancangan rencana kerja dan anggaran perubahan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Rancangan RKAT Perubahan dinilai dan disetujui oleh Badan Pelaksana di Rapat Anggota paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan. (2) Rancangan perubahan RKAT yang telah ditetapkan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan penilaian dan persetujuan. (3) Dalam hal rancangan perubahan RKAT memerlukan persetujuan DPR, diajukan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.

(1) Badan Pelaksana melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAT tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. (2) Pengukuran dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. tingkat Output; b. tingkat Outcome; c. tingkat efisiensi; dan d. konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. (3) Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAT yang telah didiskusikan oleh Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(1) Dalam rangka mendukung terciptanya penyusunan RKAT yang baik, perlu diselenggarakan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan RKAT. (2) Penyelenggaraan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan RKAT dilakukan secara integrasi. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2018

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA