Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu adalah serangkaian upaya penyelenggaraan pada saat status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
2. Kondisi adalah persyaratan atau keadaan yang harus dipenuhi.
3. Tata Cara adalah aturan atau langkah demi langkah pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu.

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi: a. kondisi keadaan tertentu; b. tata cara pelaksanaan penyelenggaraan; c. rapat koordinasi; d. peran pemerintah dan pemerintah daerah; e. kemudahan akses; dan f. pendanaan.

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu dilakukan pada kondisi terdapat adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/ pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. (2) Potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya: a. peringatan dini yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang, yang terdiri atas:

1. ancaman bencana erupsi gunung berapi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peningkatan aktivitas vulkanik, tingkat pencemaran udara, abu vulkanik, dan status level siaga ataupun awas;

2. ancaman bencana tanah longsor akibat hujan dan/atau akibat gempa, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan rekahan tanah;

3. ancaman bencana banjir, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan;

4. ancaman bencana banjir bandang, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi kritis;

5. kebakaran lahan dan hutan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap titik api dan tingkat pencemaran udara;

6. ancaman bencana gempa bumi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi yang terkini dan skala intensitas gempa;

7. ancaman bencana tsunami, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi dan tsunami terkini serta intensitas gempa bumi dan tsunami;

8. ancaman bencana gelombang pasang/badai, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap cuaca yang berdampak kepada gelombang laut ;

9. ancaman bencana kekeringan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap terjadinya kemarau panjang; dan

10. ancaman bencana wabah, epidemi, kegagalan teknologi, ledakan nuklir, kejadian antariksa/benda-benda angkasa, yang menghasilkan dampak kepada masyarakat, b. ancaman bencana yang masih berlangsung; dan c. ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b berpotensi dan/atau berdampak menimbulkan korban, pengungsi, kerusakan dan gangguan pelayanan umum yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan. (3) Telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat, yang berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/masyarakat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang paling sedikit meliputi: a. adanya korban meninggal dunia dan luka berat; b. adanya pengungsian yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar; c. adanya kerusakan sarana prasarana vital jalan, bandara, pelabuhan dan terminal; d. adanya gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan e. perlunya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(1) Tata Cara pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, meliputi: a. telah diterima informasi dan rekomendasi peringatan dini/status ancaman bencana dari kementerian/lembaga yang berwenang secara teknis; dan b. telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak. (2) Hasil kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan rapat koordinasi kementerian/lembaga/daerah terkait dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk menentukan penetapan status keadaan tertentu.

(1) Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menentukan penetapan Status Keadaan Tertentu. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Susunan anggota rapat koordinasi meliputi: a. Kementerian Koordinator; b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. Kementerian Dalam Negeri; d. Kementerian Keuangan; e. Kementerian Kesehatan; f. Kementerian Sosial; g. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; i. Kementerian Perhubungan; j. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; k. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Kementerian Komunikasi dan Informatika; m. Tentara Nasional INDONESIA; n. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; o. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; p. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; q. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; r. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; s. Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdampak; dan t. kementerian/lembaga terkait lainnya.

(1) Penentuan Status Keadaan Tertentu berdasarkan keputusan yang diambil pada rapat koordinasi. (2) Berdasarkan keputusan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNPB MENETAPKAN Status Keadaan Tertentu dengan surat keputusan. (3) Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan waktu dimulai dan diakhirinya Status Keadaan Tertentu.

Dalam hal Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana berwenang mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.

(1) Pemerintah daerah terdampak bencana merupakan penanggung jawab utama terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu tidak mengurangi kewenangan Kepala Daerah.

(1) Pada saat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain meliputi: a. pengerahan sumber daya manusia; b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. imigrasi, cukai dan karantina; e. perizinan; f. pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; h. penyelamatan; dan i. komando untuk mengoordinasikan sektor/lembaga.

(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan APBN/APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat untuk melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Tata Cara penggunaan APBN/APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA