Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kode Etik Intelijen Negara

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
2. Personel Intelijen Negara adalah warga negara INDONESIA yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara;
3. Kode Etik Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik Intelijen adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap personel Intelijen Negara dalam bersikap, berbicara, bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari;
4. Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen adalah tim yang dibentuk oleh masing-masing Penyelenggara Intelijen Negara dan bersifat ad hoc, yang mempunyai tugas memeriksa dan memberikan penilaian terhadap pelanggaran Kode Etik Intelijen yang dilakukan oleh Personel Intelijen Negara;
5. Pelanggaran Kode Etik Intelijen adalah segala bentuk sikap, ucapan, tindakan dan perilaku Personel Intelijen Negara yang bertentangan dan tidak selaras dengan Kode Etik Intelijen;
6. Pernyataan Secara Tertutup adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam forum tertutup; dan
7. Pernyataan Secara Terbuka adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum secara resmi dan terbuka.

Kode Etik Intelijen dimaksudkan sebagai pedoman dalam bersikap, berbicara, bertindak dan berperilaku bagi Personel Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Kode Etik Intelijen bertujuan: a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Intelijen Negara; b. membentuk sikap keteladanan dan sopan santun dalam melaksanakan tugas dan bermasyarakat; c. memantapkan integritas dan tanggungjawab Personel Intelijen Negara; dan d. meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Nilai-nilai dasar yang wajib dipegang teguh oleh setiap Personel Intelijen Negara meliputi: a. setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. memiliki jiwa patriotisme dan semangat nasionalisme; d. berani, jujur dan pantang menyerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban; e. menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum; f. memegang teguh asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (solus populi suprema lex); g. cepat tanggap terhadap setiap perkembangan situasi dan kondisi yang berpotensi mengancam keamanan dan

kepentingan nasional; h. menerapkan prinsip cek (check), cek ulang (recheck), dan cek silang (cross check) dalam setiap pembuatan laporan Intelijen; i. melaksanakan prinsip cepat, tepat dan akurat (velox et exactus); dan j. mematuhi Sumpah Intelijen Negara.

Kode Etik Intelijen: a. memegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan Intelijen; b. memegang segala rahasia Intelijen dalam keadaan bagaimanapun; c. memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada perintah serta putusan pimpinan; d. melaksanakan prinsip-prinsip intelijen secara benar sesuai kaidah yang berlaku; e. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen; f. menggunakan atau memanfaatkan sumber daya Intelijen secara efektif dan efisien; g. tidak membuat laporan Intelijen tanpa berdasarkan fakta; h. tidak menyebarluaskan pengetahuan, teknik, taktik dan dokumen Intelijen kepada pihak lain yang tidak berkepentingan; i. tidak menyalahgunakan simbol dan atribut Intelijen Negara; j. tidak membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan Intelijen Negara; k. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak berpolitik praktis; dan

l. segala hal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sikap, ucapan, tindakan dan perilaku Personel Intelijen Negara yang bertentangan dan tidak selaras dengan Kode Etik Intelijen serta nilai-nilai dasar Personel Intelijen Negara.

(1) Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen dibentuk berdasarkan adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Intelijen yang disampaikan oleh atasan langsung dan/atau inspektorat masing-masing Penyelenggara Intelijen Negara. (2) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh atasan langsung atau inspektorat secara berjenjang kepada Pimpinan masing-masing Penyelenggara Intelijen Negara. (3) Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan masing-masing Penyelenggara Intelijen Negara. (4) Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat ad hoc.

(1) Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota. (2) Dalam hal keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, jumlahnya harus ganjil.

(3) Pangkat dan Jabatan Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen tidak boleh lebih rendah dari Personel Intelijen Negara yang diduga melanggar Kode Etik Intelijen. (4) Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen setelah dibentuk harus menyelesaikan pemeriksaan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. (5) Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan serta memberikan penilaian terhadap Personel Intelijen Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Intelijen.

(1) Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen diambil secara musyawarah mufakat. (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (4) Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen bersifat final dan mengikat.

(1) Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen wajib menyampaikan rekomendasi hasil putusan sidang Kode Etik Intelijen kepada masing-masing Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara sebagai bahan masukan dalam memberikan sanksi moral, sanksi administrasi dan/atau hukuman disiplin. (2) Rekomendasi hasil putusan sidang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengambilan

keputusan.

(1) Personel Intelijen Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik Intelijen dikenakan sanksi moral, sanksi administratif dan/atau dikenakan hukuman disiplin. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Atasan yang berhak menghukum pada masing-masing Penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pernyataan Secara Tertutup; atau b. Pernyataan Secara Terbuka.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Penyelenggara Intelijen Negara dapat membuat Kode Etik Intelijen masing-masing.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2016

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA