Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

6. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/ kelurahan.

10. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

11. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

12. Kampanye Pemilu Kada yang selanjutnya disingkat kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

13. Tim pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal Pasangan Calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau bersamaan dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

14. Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Kada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu Kada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

16. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh Pasangan Calon atau tim Kampanye berkenaan dengan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004.

17. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.

18. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Pengawas Pemilu Kada dalam melaksanakan pengawasan dana kampanye, berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu Kada; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan terlaksananya kampanye Pemilu Kada secara berintegritas melalui: a. penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye secara legal, transparan, dan akuntabel; b. perlakuan yang adil terhadap pasangan calon dan/atau tim kampanye dalam penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye; dan c. ketaatan penyelenggara Pemilu Kada dalam menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai dana kampanye.

(1) Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada untuk Pemilu Kada Provinsi dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. (2) Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada di wilayah provinsi. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota.

Pengawasan dana kampanye dilakukan dengan memetakan dan memperhatikan titik rawan pelanggaran antara lain: a. ketidaktaatan pasangan calon terhadap ketentuan RKDK, yakni:

1. tidak memiliki RKDK;
2. tidak menempatkan sumbangan dana kampanye dalam RKDK; dan
3. tidak menyampaikan RKDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan. b. ketidaktaatan pasangan calon dalam penerimaan dana kampanye, yakni:
4. menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, yakni: a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi yang tidak jelas identitasnya; dan c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
5. menerima sumbangan yang melebihi batas: a. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyumbang perseorangan; dan b. Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari penyumbang badan hukum swasta.
6. tidak mencatatkan dan/atau melaporkan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa sebagai dana kampanye; dan
7. sumbangan yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang tidak dilaporkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. c. ketidaktaatan pasangan calon dalam pencatatan dan pembukuan dana kampanye, dalam hal:
8. membukukan sumbangan dana kampanye 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan dan menutup pembukuan setelah 1 (satu) hari sesudah kampanye;
9. mencatatkan semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye;
10. melakukan konversi ke dalam bentuk rupiah terhadap sumbangan berupa barang, jasa dan mata uang asing; dan
11. mencatatkan konversi tersebut berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima terhadap sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa.

d. ketidaktaatan pasangan calon dalam pelaporan dana kampanye, meliputi:

1. kesesuaian antara penerimaan dengan pencatatan dan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon yang meliputi, antara lain: a) identitas penyumbang; b) besaran sumbangan; c) bentuk sumbangan; dan d) waktu penerimaan sumbangan.
2. kesesuaian antara jumlah penerimaan dana kampanye yang dilaporkan dalam laporan penerimaan dana kampanye dengan jumlah penggunaan dana kampanye yang dilaporkan dalam laporan penggunaan dana kampanye;
3. kesesuaian antara jumlah pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan dengan hasil penilaian atas belanja dana kampanye dilapangan;
4. Pasangan calon/tim kampanye pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang tidak melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir;
5. Pasangan calon/tim kampanye pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, tidak menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir; dan
6. ketepatan waktu pelaporan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: a) penyampaian laporan penerimaan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir; dan b) penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara. e. ketidaktaatan dalam pelaksanaan audit dana kampanye, meliputi:
7. penetapan kantor akuntan publik oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, yakni: a. MENETAPKAN kantor akuntan publik yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengaudit laporan dana kampanye; b. MENETAPKAN kantor akuntan publik yang akan melakukan audit dana kampanye melampaui waktu dimulainya proses audit; dan c. MENETAPKAN kantor akuntan publik tanpa memperhatikan rekomendasi dari Institut Akuntan Publik INDONESIA (IAPI).
8. pelaksanaan audit dana kampanye oleh kantor akuntan publik, yakni: a. kantor akuntan publik tidak menjalankan audit berdasarkan

pedoman audit sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. kantor akuntan publik melibatkan jasa pihak ketiga; c. kantor akuntan publik tidak melaporkan hasil audit kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan d. kantor akuntan publik tidak memberikan tembusan laporan dana kampanye kepada Pengawas Pemilu. 3. pengumuman laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye, yakni: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota tidak mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye melalui media massa, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon; dan b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota tidak mengumumkan laporan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. f. keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi Pengawas Pemilu dan masyarakat terhadap laporan dan hasil audit dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

1. tidak membuka akses informasi kepada Pengawas Pemilu terhadap laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye;

2. tidak membuka akses bagi publik untuk mendapatkan dokumen laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye; dan

3. tidak memelihara laporan dana kampanye pasangan calon. g. penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yakni:

4. tidak menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon yang menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan;

5. tidak menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon kepada pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber- sumber yang dilarang;

6. tidak menjatuhkan sanksi pembatalan penetapan sebagai kantor akuntan publik pelaksana audit dalam hal kantor akuntan publik memberikan informasi tidak benar mengenai persyaratan;

7. tidak menjatuhkan sanksi berupa pembatalan pembayaran jasa dalam hal kantor akuntan publik memberikan informasi tidak benar mengenai persyaratan; dan

8. tidak menjatuhkan sanksi kepada kantor akuntan publik yang tidak menyerahkan hasil audit dana kampanye 15 (lima belas) hari setelah laporan dana kampanye diterima dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup pengawasan dana kampanye meliputi kepatuhan pasangan calon dan/atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap ketentuan:

1. Kepatuhan pasangan calon terhadap ketentuan : a. RKDK, yakni:

1. kepemilikan RKDK pasangan calon; dan 2) penyampaian RKDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. b. penerimaan dana kampanye, yakni:
2. sumber sumbangan;
3. bentuk sumbangan; dan 3) batasan jumlah sumbangan. c. pencatatan dan pembukuan dana kampanye; d. penggunaan dan pengelolaan dana kampanye; e. pelaporan dana kampanye, yakni:
4. laporan penerimaan;
5. laporan pengeluaran; dan 3) batasan waktu pelaporan.

2. Kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap ketentuan a. audit dana kampanye, yakni:

1. penetapan kantor akuntan publik;
2. batasan waktu pelaksanaan audit dana kampanye; dan 3) pengumuman hasil audit dana kampanye. b. keterbukaan akses informasi dan kemudahan akses bagi Pengawas Pemilu terhadap laporan dan hasil audit dana kampanye; dan c. penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dana kampanye.

Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada difokuskan antara lain pada: a. ketaatan pasangan calon untuk memiliki RKDK; b. ketaatan pasangan calon untuk menyampaikan RKDK ke KPU Provinsi dan KPU Kabupten/Kota; c. ketepatan waktu penyerahan rekening dana kampanye ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; d. ketaatan pasangan calon terhadap ketentuan sumber penerimaan dana kampanye dan penerimaan serta penggunaan dana kampanye; e. bentuk sumbangan yang diterima oleh pasangan calon, yakni uang, barang dan/atau jasa; f. batasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan atau kelompok yang diterima oleh pasangan calon; g. ketaatan pasangan calon untuk mencatat semua sumbangan yang diterima dalam pembukuan khusus dana kampanye; h. kebenaran laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon; i. ketaatan pasangan calon terhadap ketentuan penerimaan dan penggunaan dana kampanye; j. ketepatan waktu penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh pasangan calon kepada KPU; k. ketaatan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap ketentuan tentang penetapan kantor akuntan publik yang akan melaksanakan audit laporan dana kampanye; l. ketaatan kantor akuntan publik terhadap ketentuan audit dana kampanye pasangan calon; m. keterbukaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye kepada publik; n. keterbukaan akses bagi Pengawas Pemilu untuk memperoleh laporan dana kampanye pasangan calon dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; o. ketaatan kantor akuntan publik untuk memberikan tembusan hasil audit dana kampanye kepada Pengawas Pemilu; dan p. penjatuhan sanksi kepada pelanggar ketentuan dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Strategi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada, dapat dilakukan dengan cara: a. menyelenggarakan pertemuan dengan pasangan calon dan tim kampanye untuk melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan tentang dana kampanye; b. mendapatkan salinan laporan dana kampanye pasangan calon dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing- masing; c. melakukan penelitian dan pemeriksaan silang terhadap laporan dana kampanye pasangan calon Pemilu Kada; d. menggali informasi dari penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait; e. menjalin kerjasama dengan pemantau Pemilu dan pihak-pihak terkait; f. merespon informasi awal dari masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran dana kampanye Pemilu Kada; g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada; dan h. Pengawas Pemilu Kada dapat meminta pasangan calon untuk memberikan surat kuasa memeriksa RKDK.

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap dana kampanye Pemilu Kada. (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan:

1. kemungkinan subjek atau pelaku pelanggaran, antara lain Penyelenggara Pemilu beserta jajarannya, pasangan calon dan/atau tim kampanye, penyumbang dana kampanye, kantor akuntan publik serta para pemangku kepentingan lainnya;

2. modus pelanggaran difokuskan pada kepatuhan terhadap peraturan, manipulasi laporan sumbangan dan penggunan dana kampanye, serta kewajaran kemampuan ekonomi pemberi sumbangan dibandingkan dengan besaran sumbangan yang diberikan; dan

3. latar belakang ekonomi politik dan sosial pasangan calon dan partai pendukung pasangan calon. c. memilih sasaran pengawasan pada bentuk sumbangan, sumber dana, batasan sumbangan dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran; d. meminta dan mencari informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilu Kada kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya; dan e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka memaksimalkan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan hal-hal berikut; a. mendorong secara aktif peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada; b. menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi dalam rangka memperluas aspek pengawasan dana kampanye; c. menjalin kemitraan dengan Komisi Informasi Publik baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka kemudahan mendapatkan akses dokumen dana kampanye; d. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye; e. membangun sinergi dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam mendukung pendidikan politik, serta pengawasan dana kampanye yang tertib, transparan dan legal; dan f. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal menggunakan Formulir Model C KWK-1 Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dikeluarkan oleh Ketua Panwaslu Kada sesuai tingkatan. (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Pemilu Lapangan dikeluarkan/ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan.

(1) Pengawas Pemilu sebelum melakukan pengawasan dana kampanye wajib mempelajari kalender pengawasan dana kampanye; dan (2) Pengawas Pemilu wajib mengisi checklist Pengawasan dana kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan dana kampanye Pemilu Kada. (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat temuan dugaan pelanggaran dan/atau bukan pelanggaran dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-3 Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan berupa temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian penanganan pelanggaran disertai bukti awal. (4) Penerusan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-4 Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran kode etik profesi oleh akuntan publik maka Panwaslu Kada meneruskan kepada Institut Akuntan Publik INDONESIA (IAPI). (2) Dalam hal ditemukan dugaan pelangggaran tindak pidana pencucian uang dalam laporan dana kampanye maka Panwaslu Kada berkoordinasi dan meneruskan kepada Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Bawaslu. (3) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan dalam pelaporan dana kampanye, maka Panwaslu Kada berkoordinasi dan meneruskannya kepada Kepolisian.

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dana kampanye, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada. (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. (3) Mekanisme kerja sama untuk pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib mengkaji temuan dugaan pelanggaran yang didapat dari pelaksanaan pengawasan dana kampanye. (2) Laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 April 2012 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN