RENCANA AKSI NASIONAL
Pasal 1
(1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking)
Perempuan dan Anak, selanjutnya disebut RAN-P3A, adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
(2) RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam
melaksanakan penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan
anak.
Pasal 2
Hakekat dan tujuan RAN-P3A adalah untuk:
- menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan
terhadap korban Perdagangan (trafiking) orang, khususnya terhadap
perempuan dan anak;
- mewujudkan …
PRESIDEN
- mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun
represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan
penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (trafiking) orang
khususnya terhadap perempuan dan anak;
- mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan
perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan
anak;
Pasal 3
Pelaksanaan RAN-P3A dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan
dalam suatu program 4(lima) tahunan yang akan ditinjau dan
disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.
Pasal 4
(1) Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A dibentuk suatu Gugus
Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.
(2) Gugus …
PRESIDEN
(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
tugas:
- Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan
(trafiking) perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi
masing-masing;
Advokasi dan sosial RAN-P3A pada pemangku kepentingan;
Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil
serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan
RAN-P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan
dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah-
langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya
penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
- Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan
Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak kepada Presiden
dan masyarakat.
(3) Susunan …
PRESIDEN
(3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus
bangsa merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa
wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga
dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum,
ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku,
agama, ras, dan golongan;
- bahwa berdasarkan norma-norma agama, moral, serta norma
hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan
(trafiking) perempuan dan anak merupakan kejahatan berat
terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar-
akarnya;
- bahwa praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di
Indonesia sudah sedemikian memprihatinkan, sehingga telah
menimbulkan kerisauan dan kecemasan kita sebagai negara yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,
dan untuk itu, perlu penanganan segera dan serius dengan
melibatkan semua pihak;
- bahwa …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- bahwa penanganan secara sistematis, komprehensif,
berkesinambungan, dan terpadu sangat dibutuhkan, sehingga
perlu pedoman suatu rencana aksi sebagai derivasi dan
penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan nasional maupun hukum internasional
terhadap upaya-upaya untuk menghapuskan perdagangan
(trafiking) perempuan dan anak;
- bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d, dipandang perlu
menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
(trafiking) Perempuan dan anak dengan Keputusan Preisden;
Pasal 4 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3143);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3668);
- Undang-…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886);
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 28
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4235);
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak
Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
M E M U T U S K A N : …
PRESIDEN