Pasal 4

(1) Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A dibentuk suatu Gugus

Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden.

(2) Gugus …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai

tugas:

• Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan

(trafiking) perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah

dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi

masing-masing;

• Advokasi dan sosial RAN-P3A pada pemangku kepentingan;

• Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil

serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan

RAN-P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan

dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

• Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah-

langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya

penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;

• Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan

Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak kepada Presiden

dan masyarakat.

(3) Susunan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan Presiden ini.