Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999 tentang BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA

(1) Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BPKB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) BPKB dipimpin oleh seorang Kepala.

BPKB mempunyai tugas mengkaji dan membudayakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKB menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi; b. pembudayaan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi; c. pengelolaan sumber daya BPKB bagi terlaksananya tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. BAB II …

(1) Susunan organisasi BPKB terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Pengkajian Kehidupan Bernegara; d. Deputi Bidang Sosialisasi dan Pembudayaan Kehidupan Bernegara. (2) Di lingkungan BPKB dapat dibentuk Kelompok Tenaga Ahli.

Kepala Mempunyai tugas: a. memimpin BPKB sesuai dengan tugas yang telah digariskan dalam peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah, serta membina sumber daya BPKB agar berdaya guna dan berhasil guna; b. MENETAPKAN kebijkasanaan pengkajian dan pembudayaan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi; c. melaksanakan kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi polotik dan kemasyarakatan, dan lembaga lainnya.

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BPKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan di lingkungan BPKB; b. pengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengkajian dan pembudayaan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan demokrasi; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata leksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPKB; e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPKB.

Deputi Bidang Pengkajian Kehidupan bernegara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi Bidang Pengkajian Kehidupan Bernegara mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian Pencasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Deputi Bidang Pengkajian Kehidupan Bernegara menyelenggarakan fungsi; a. pengkajian Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi; b. pelaksanaan kerja sama di bidang pengkajian Pancasila dengan instansi pemerintah, organisasi politik dan kemasyarakatan, dan lembaga lainnya.

Deputi Bidang Siosialisasi dan Pembudayaan Kehidupan Bernegara adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BPKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi Bidang Sosialisasi dan Pembudayaan Kehidupan Bernegara mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi dan pembudayaan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Sosialisasi dan pembudayaan Kehidupan Bernegara menyelenggarakan fungsi: a. sosialisasi dan pembudayaan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi; b. pelaksanaan kerja sama di bidang sosialisasi dan pembudayaan Pancasila dengan instansi pemerintah, organisasi politik dan kemasyarakatan, dan lembaga lainnya.

(1) Kelompok Tenaga Ahli terdiri dari beberapa orang, yang karena kapasitas dan kepakarannya, diberi tugas memberikan telaahan dan masukan kepada Kelapa.

(2) Kelompok ... (2) Kelompok Tenaga Ahli adalah di luar struktur eselon jabatan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Kepala.

(1) Semua unsur d lingkungan BPKB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPKB maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah dan/atau instansi lain. (2) Semua pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bahayanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai engan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Di lingkungan BPKB dibentuk Dewan Penyantun sebagai lembaga non-struktural. (2) Dewan Penyantun mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada BPKB. (3) Dewan Penyantun terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

BAB V …

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKB dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKB dibebankan pada anggaran belanja negara yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BPKB ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII …

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal :.... 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE