SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan adalah aparatur Pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

(1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris

Jenderal.

(2) Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera.

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

(2) Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan

teknis administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1), Sekretariat Jenderal menyelenggarakan

fungsi :

• koordinasi…

PRESIDEN

• koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
• penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
• pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumah- tanggaan;
• pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga;
• pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2), Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi :

• koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
• pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
• pembinaan pelayanan teknis kegiatan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
• pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pengambilan putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

ORGANISASI

(1) Sekretariat Jenderal terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima)

Biro.

(2) Masing-masing Biro terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat)

Bagian.

(3) Masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

Sub Bagian.

Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Panitera.

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 8…

PRESIDEN

(1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk Pusat untuk

melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian.

(2) Pusat terdiri atas 2 (dua) Bidang, Sub Bagian Tata Usaha dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon Ia.

(2) Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon

IIa.

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural

eselon IIIa.

(4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa.

(5) Panitera dan pejabat di lingkungan Kepaniteraan adalah

pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Sekretaris Jenderal dan Panitera diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi.

(2) Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dan Pejabat lainnya

di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.

(3) Pejabat fungsional Panitera diangkat dan diberhentikan oleh

Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera.

Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah Pegawai Negeri Sipil.

Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

BAB V…

PRESIDEN

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004

INDONESIA,

ttd.