Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBERIAN UANG KEHORMATAN

Pasal 1

Kepada Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur dan Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Propinsi Timor Timur masa bakti Tahun 1999-2004, diberikan uang kehormatan.

Pasal 2

Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

  • Bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulan.
  • Bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Propinsi Timor Timur sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan.

Pasal 3

Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, diberikan selama 2. (dua setengah) tahun atau 50 % (lima puluh persen), termasuk yang sudah diberikan selama 3 (tiga) bulan terdahulu.

PRESIDEN

Pasal 4…

Pasal 4

(1) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal

2, hanya diberikan kepada Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur dan Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Propinsi Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdomisili di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam hal Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Timor Timur dan Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Propinsi Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah meninggal dunia, maka uang kehormatan dimaksud diberikan kepada janda, duda, atau anak dari Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

Pendataan Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur dan Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Propinsi Timor Timur, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Mekanisme penyaluran pemberian uang kehormatan kepada Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur dan Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Propinsi Timor Timur yang berhak, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

PRESIDEN

Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2002

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan terpisahnya Propinsi Timor Timur dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membawa implikasi di bidang pemerintahan, antara lain masalah kedudukan Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Propinsi Timor Timur hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

  • bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan Uang Kehormatan kepada Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Propinsi Timor Timur yang tetap setia dan berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden ini;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Propinsi Timor Timur;
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Propinsi Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-…
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur;

Referensi Silang (5)
UU 7/1976 — Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke Dalam...
UU 3/1999 — PEMILIHAN UMUM
UU 4/2000 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG
UU 4/1999 — SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH