Semua Peraturan (45,692)
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1957 tentang MEMBEBASKAN DARI PENAGIHAN SEJUMLAH UANG UNTUK KEPALA RUMAH SAKIT DI SLAWI-SEMARANG
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 8) TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang ANGGOTA ANGKATAN PERANG BERDASARKAN IKATAN DINAS SUKARELA (MILITER SUKARELA)
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1957 tentang MENYATAKAN R. ADBULGANI NON AKTIF DAN MENGANGKAT PERDANA MENTERI MR. ALI SASTROMIDJOJO SEBAGAI MENTERI LUAR NEGERI AD INTERIM DI SAMPING JABATANNYA
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1957 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM IV
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1957 tentang MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 19 TAHUN 1957) TENTANG TUNJANGAN KEJURUAN
PERSETUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGARAN
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957 tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 62) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT PADA PENGADILAN TENTARA DI BANDUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang PERATURAN PANGKAT-PANGKAT MILITER DALAM ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA
PEMASUKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA DARI ANGKATAN LAUT PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI JAKARTA, BANDUNG, PEKALONGAN, SEMARANG DAN YOGYAKARTA
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1957 tentang PEMBEKUAN BADAN-BADAN KOORDINASI KEAMANAN DAERAH DAN KOORDINASI KEAMANAN KABUPATEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 23) TENTANG DEWAN KEAMANAN
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1955
Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN BIRO IRIAN
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI JAKARTA
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1957 tentang MENAMBAH PANGKAT-PANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955)
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Keputusan Presiden Nomor 218 Tahun 1957 tentang PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR PAKET POS ANTARA REPUBLIK INDONESIA KOLONI HONGKONG
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1957 tentang PEMBERHENTIAN LETNAN KOLONEL A. BUSTOMI SEBAGAI HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI JAKARTA
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1957 tentang PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1957
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1957 tentang PENGHAPUSAN TAGIHAN SISA PERSEKOT LEBARAN TAHUN 1953 TERHADAP BEBERAPA PEKERJA TETAP BALAI PENYELIDIKAN PETERNAKAN DI MOJOKERTO
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1957 tentang PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN UANG MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI KETUA KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1957 tentang PENUGASAN KEPADA PANITIA NEGARA UNTUK MENINGKATAKAN KESEJAHTERAAN ATAU DI TRANSMIGRASIKAN BAGI GEROMBOLAN YANG MENYERAH KEPADA NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1957 tentang BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT DESA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN 5 TAHUN
PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1957 tentang MULAI 1957 DIADAKAN PERUBAHAN DALAM TAP BERLAKUNYA LARANGAN MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADI/BERAS LEBIH DARI 1 TON UNTUK LAMPUNG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK PAMITRAN
Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK LAREES
Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK BKL
Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK TOKO TAN
Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1957 tentang DELEGASI INDONESIA KE TENTH SESSION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR SOUTH EAST ASIA REGIONAL COMMITTEE DI RANGOON
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957 tentang BANK TANI DAN NELAYAN
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1957 tentang MULAI 1957 DIADAKAN PERUBAHAN DALAM MASA BERLAKUNYA LARANGAN MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADI/BERAS LEBIH DARI 1 TON JAWA DAN MADURA
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1955) TENTANG DEWAN KEAMANAN
Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA DARI ANGKATAN LAUT PADA PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM 6
Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1957 tentang DELEGASI INDONESIA KE PERAYAAN KEMERDEKAAN NEGARA FEDERASI MALAYA
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1957 tentang MUTASI JABATAN PADA DIREKTUR KABINET PRESIDEN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, LUAR NEGERI, PERLA DAN PELAJARAN
Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA DARI ANGKATAN LAUT PADA PENGADILAN TENTARA DI JAKARTA, PEKALONGAN, SEMARANG, YOGYAKARTA, SURABAYA, MAKASSAR DAN AMBON
Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1957 tentang PANJI PEMBANGUNAN