Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU

(1) Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG No. 4 tahun 1950 dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I masing-masing dengan nama dan batas-batas sebagai berikut, a. Daerah...

a. Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Kabupaten-kabupaten,

1. Agam
2. Padang/Pariaman
3. Solok
4. Pasaman
5. Sawahlunto/Sijunjung
6. Limapuluh Kota
7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan,
8. Kerinci Hulu,
9. Kerinci Tengah dan
10. Kerinci Hilir, dan
11. Tanah Datar, kesemuanya termaksud dalam UNDANG-UNDANG No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25), Kotapraja- kotapraja,
12. Bukit Tinggi dan 10.Padang, termaksud dalam UNDANG-UNDANG No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara,tahun 1956 No. 20), 11.Sawahlunto 12.Padangpanjang 13.Solok dan 14.Payakumbuh,...

14.Payakumbuh, termaksud dalam UNDANG-UNDANG No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19), b. Daerah tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah- wilayah Kabupaten-kabupaten,

1. Batanghari dan
2. Merangin, termaksud dalam UNDANG-UNDANG No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25),
3. Wilayah Kecamatan-kecamatan,
4. Kerinci Hulu
5. Kerinci Tengah dan
6. Kerinci Hilir, dan
7. Kotapraja Jambi termaksud dalam UNDANG-UNDANG No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20), c. Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah- wilayah Kabupaten-kabupaten,
8. Bengkalis
9. Kampar
10. Inderagiri, dan
11. Kepulauan Riau, termaksud dalam UNDANG-UNDANG No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25),
12. Kotapraja Pakanbaru, termaksud dalam UNDANG-UNDANG No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19). (2) Apabila...

(2) Apabila dalam ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG Darurat ini selanjutnya tidak ditegaskan mana daerah yang bersangkutan maka yang dimaksud dengan istilah "Daerah" ialah "Daerah tingkat I Sumatera Barat", "Daerah tingkat I Jambi" dan/atau "Daerah tingkat I Riau".

(1) Pemerintah Daerah-daerah tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi. (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) dengan keputusan PRESIDEN dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah Daerahnya. (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah tingkat I Riau, Jambi dan Sumatera-Barat masing-masing terdiri dari 30 anggota. (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Daerah-daerah tingkat I Riau, Jambi dan Sumatera-Barat masing-masing terdiri dari 5 orang, dalam jumlah mana tidak termasuk Kepala Daerahnya. Bab II…

Bab II Tentang urusan rumah tangga daerah

(1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan penambahan kewenangan pangkal dari Daerah, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus hal-hal yang dahulu diserahkan kepada pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan- PERATURAN PEMERINTAH tentang pelaksanaan penyerahan urusan- urusan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah yang sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini masih berlaku terus, dengan ketentuan bahwa di mana dalam Peraturan-PERATURAN PEMERINTAH itu masih disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera-Tengah" harus diartikan "Daerah tingkat I Riau", "Daerah tingkat I Jambi" atau "Daerah tingkat I Sumatera- Barat". (2) Penambahan kewenangan pangkal dari Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4) UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 1957 tentang pokoko-pokok pemerintahan daerah.

A. Urusan tata usaha daerah (1) Daerah dengan Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala-sesuatu yang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerahnya, antara lain, a. menyusun...

a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat serta pembagiannya menurut yang diperlukan, b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan daerah. (2) Penyusunan urusan-urusan daerah termaksud dalam UNDANG-UNDANG Darurat ini dilakukan menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan. (3) Guna melancarkan jalannya pekerjaan, maka daerah menjalankan atau mengusahakan supaya dijalankan semua petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan. (4) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan dapat mengetahui jalannya hal-hal yang dijalankan oleh daerah, dengan mengirimkan laporan berkala kepada Menteri yang bersangkutan tentang hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban daerah. (5) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya kepala atau pemimpin dinas-dinas teknis masing-masing memenuhi panggilan dari Menteri yang bersangkutan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan kepala atau pemimpin urusan daerah itu masing-masing. B. Urusan...

B. Urusan kehutanan a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus pemangkuan hutan- hutan dalam wilayah daerahnya, yang tidak ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagai hutan-hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata-air, pemeliharaan tanah dan produksi kayu dan hasil hutan lainnya yang tertentu. b. (1)Pemerintah Daerah mengadakan peraturan daerah tentang pengambilan kayu dan hasil hutan lainnya dari hutan-hutan yang pemangkuannya diserahkan kepada Daerah. (2)Atas pengambilan kayu dan hasil hutan lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dipungut retribusi menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang ditetapkan dengan Mengingat peraturan-peraturan umum mengenai retribusi daerah. c. (1)Pemerintah Daerah mengadakan peraturan daerah tentang perlindungan hutan yang pemangkuannya diserahkan kepada Daerah. (2)Dalam peraturan perlindungan hutan dimaksud dalam ayat (1) diadakan ketentuan-ketentuan untuk mencegah dan membanteras kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh, a. penyakit dan hama-hama tumbuh-tumbuhan b. kebakaran dan daya-alam lainnya c. perbuatan manusia dan d. kelakuan hewan. (3) Untuk...

(3) Untuk kepentingan perlindungan hutan dimaksud dalam ayat (1), pemerintah Daerah dapat menunjuk wilayah-wilayah tertentu, di mana tiap-tiap pemilik kayu dalam bentuk bahan mentah diwajibkan membuktikan, bahwa ia memperoleh kayu itu secara yang sah. Cara pembuktian ini diatur oleh pemerintah Daerah. (4)Demikian pula oleh pemerintah Daerah dapat ditentukan bahwa untuk pengangkutan kayu atau hasil hutan lainnya yang tertentu ke dalam, ke luar, melalui atau di dalam lingkungan wilayah dimaksud dalam ayat (3) diharuskan memakai surat keterangan pengangkutan. Cara pemberian dan pemakaian surat keterangan pengangkutan tersebut diatur oleh pemerintah Daerah. d. Penghasilan yang diperoleh dari hutan-hutan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagai hutan-hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata-air, pemeliharaan tanah dan produksi kayu dan hasil hutan lainnya yang tertentu, dapat diserahkan kepada Daerah dan daerah-daerah tingkat bawahan yang ada dalam wilayah Daerah itu menurut ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH. e. Yang dimaksud dengan hutan dalam UNDANG-UNDANG Darurat ini ialah semua hutan Negara, termasuk juga hutan-hutan dari bekas swapraja-swapraja. f. (1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan sepenuhnya yang diminta oleh Kementerian Pertanian dalam penyelidikan- penyelidikan teknis kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di dalam hutan-hutan yang pemangkuannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Demikian...

(2)Demikian pula apabila mengenai penyelenggaraan pemangkuan hutan-hutan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dimaksud dalam sub d. (3)Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibiayai oleh Kementerian Pertanian. g. Dalam menjalankan hak, kewenangan, tugas dan kewajiban di lapangan urusan kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Darurat ini, pemerintah Daerah mengindahkan petunjuk-petunjuk yang dapat diadakan oleh Menteri Pertanian. h. Pemerintah Daerah dapat menyerahkan sebagian dari tugas kewajibannya di lapangan urusan kehutanan dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Darurat ini kepada pemerintah daerah-daerah swatantra tingkat bawahan yang ada dalam wilayah Daerahnya. C. Pengambilan benda tambang tidak tersebut dalam Pasal 1 "Indische Mijnwet" (1) Pemerintah Daerah diberi hak menguasai benda-benda tambang (delfstoffen) yang tidak disebut dalam Pasal 1 ayat (1) "Indische Mijnwet", Staatsblad 1899 No. 214 jo. Staatsblad 1919 No. 4 yang terdapat di tanah-tanah Negeri bebas (Vrij Landsdomein). (2) Dalam menjalankan kewenangan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan tentang syarat-syarat umum mengenai pemberian izin mengambil benda-benda tambang dimaksud, yang dimuat dalam Staatsblad 1926 No. 219 (sejak beberapa kali diubah dan ditambah). (3) Semua...

(3) Semua surat-surat izin tentang pengambilan benda-benda tambang yang telah dikeluarkan sebelumnya berlaku UNDANG-UNDANG Darurat ini, sepanjang dapat dipandang masih berlaku, sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini tetap berlaku dan dapat ditarik kembali atau diganti dengan surat izin baru oleh Dewan Pemerintah Daerah. (4) Dewan Pemerintah Daerah tidak memberi izin tentang pengambilan benda-benda tambang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada siapa saja, atau menarik kembali izin yang lama, apabila tentang hal-hal itu belum diperoleh pertimbangan dari Kepala Jawatan Per tambangan, kecuali mengenai izin yang diberikan kepada penduduk asli untuk mengambil benda-benda tambang itu dari tempat-tempat yang luasnya tidak lebih dari 3 hectare, yang dikerjakan dengan kekuatan tenaga manusia dan dipakai untuk keperluannya sendiri. (5) Pada waktu mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini, maka bagi Daerah, tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan tentang hal penyerahan hak-hak kekuasaan pemberian izin pengambilan benda- benda tambang dimaksud kepada "Hoofden van gewestelijk Bestuur" di luar Jawa yang dimaksud dalam Staatsblad 1926 No. 137 dan sepanjang mengenai keputusan Gubernur Jenderal dahulu tanggal 26 Januari 1935 No. 21, dimuat dalam Staatsblad 1935 No. 42, maka peraturan ini tidak berlaku lagi bagi Daerah yang bersangkutan, sesudah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh Daerah itu. D. Perhubungan...

D. Perhubungan dan lalu lintas jalan Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban tentang urusan lalu-lintas jalan, sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeers-ordonnantie" dan "Wegverkeers verordening" Staatsblad 1933 No. 86 dan Staatsblad 1936 No. 431 sebagaimana bunyinya Staatsblad- staatsblad tersebut sekarang, setelah diubah dan ditambah. E. Penangkapan ikan di pantai Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai penangkapan ikan di pantai yang menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dari "Kustvisscherij-ordonnantie" Staatsblad 1927 No. 144, sejak telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Staatsblad 1940 No. 25, dahulu dapat diatur dengan "gewestelijke keuren" F. Izin perusahaan yang menimbulkan gangguan Dewan Pemerintah Daerah menjalankan kekuasaan yang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) sub b "Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926), sejak telah diubah dan ditambah, dahulu dijalankan oleh "Gouverneur". G. Hal sumor bor (1) Daerah diberi hak untuk mengatur hal-hal tentang pembikinan sumur bor oleh pihak lain dari Negara yang ditetapkan dalam ordonnantie tanggal 10 Agustus 1912 Staatsblad No. 430 yang sejak telah ditambah dan diubah. (2) Pada...

(2) Pada waktu mulai berlakunya peraturan-daerah dimaksud dalam ayat (1) maka ordonnantie Staatsblad No. 430 tahun 1912 tersebut, berhenti berkekuatan bagi wilayah Daerah yang bersangkutan. (3) Dewan Pemerintah Daerah tidak memberikan izin untuk pembikinan sumur-bor, dengan tiada pertimbangan dari Jawatan Geologie. H. Hal penguburan mayat (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah tingkat bawahan dalam wilayah daerahnya, Daerah diberi hak mengatur hal-hal yang dahulu telah diatur dalam ordonnantie tentang penguburan mayat, tanggal 15 Desember 1864 (Staatsblad 1864 No. 196) sebagaimana bunyinya ordonnantie ini sesudah diubah dan ditambah. (2) Jika Daerah mempergunakan haknya yang tercantum dalam ayat (1), maka bagi Daerah yang bersangkutan itu, ordonnantie tersebut berhenti berkekuatan pada waktu peraturan-daerah yang ditetapkan oleh Daerah itu, mulai berlaku. Bab III…

Bab III Tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan, kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada Daerah

Tentang pegawai-pegawai Daerah (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam Pasal 53 UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat, a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah, b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada daerah. (2) Dengan Mengingat peraturan-peraturan yang ada mengenai pegawai Negara, maka dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diserahkan atau diperbantukan kepada Daerah. (3) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah swatantra lain, diatur oleh Menteri yang bersangkutan sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (4) Pemindahan…

(4) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah di dalam wilayah Daerahnya, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan. (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ketentuan dalam ayat (1) sub b di atas diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah. (6) Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan- peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut UNDANG-UNDANG Darurat ini, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya. (2) Barang-barang inventaris, dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik. (3) Segala...

(3) Segala hutang piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal- soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat. (4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang bersangkutan, menyerahkan kepada Daerah, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan itu. Bab IV Tentang keuangan Daerah

Pemerintah Daerah mengatur keuangan daerahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 56 sampai dengan 61 UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan menurut UNDANG-UNDANG No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturan- aturan kelanjutan dan pelaksanaannya. Bab V…

Bab V Ketentuan Peralihan

Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang berdasarkan UNDANG-UNDANG Darurat ini termasuk tugas kewajiban Daerah, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan dari Daerah yang bersangkutan, dan dapat dicabut, ditambah atau diubah oleh Daerah itu.

(1) Peraturan-peraturan daerah dari Propinsi Sumatera-Tengah dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG No. 4 tahun 1950 yang sejak telah diubah dan ditambah dan yang masih berlaku pada waktu mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan-peraturan dari Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah-pemerintah Daerah itu masing-masing untuk wilayahnya sendiri-sendiri. (2) Keputusan-...

(2) Keputusan-keputusan lain dari pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Tengah sepanjang mengenai ketiga Daerah-daerah tingkat I dimaksud dalam ayat (1) mulai pada waktu berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini dijalankan terus oleh masing-masing pemerintah Daerah itu hingga keputusan-keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau diganti dengan keputusan lain.

(1) Pegawai-pegawai Propinsi Sumatera-Tengah yang hingga saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa belanja untuk pegawai-pegawai tersebut harus ditanggung oleh pemerintah daerah Daerah yang bersangkutan, hingga tentang hal status pegawai-pegawai itu dapat ditentukan oleh pemerintah-pemerintah Daerah tingkat I Sumatera- Barat, Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat I Jambi bersama- sama. (2) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi Sumatera-Tengah dan sampai pada saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini dipekerjakan di bagian wilayah yang termasuk Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, sesudah berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini diperbantukan terus kepada Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat. (3) Kesulitan-...

(3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (2) oleh Menteri yang bersangkutan.

(1) Barang-barang milik Propinsi Sumatera-Tengah yang berada dalam wilayah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, begitu pula segala penghasilan dan beban- beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari Propinsi Sumatera-Tengah sepanjang mengenai daerah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, setelah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini menjadi milik, penghasilan dan beban-beban Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah-pemerintah Daerah-daerah masing-masing ini wajib dan harus membayar segala tagihan- tagihan yang oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera Tengah dahulu belum dapat dilunasi. (2) Barang-barang bergerak milik Propinsi Sumatera-Tengah termasuk barang-barang inventaris yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah tingkat I Riau, Daerah tingkat I Jambi dan Daerah tingkat I Sumatera-Barat diserahkan kepada pemerintah Daerah masing- masing yang bersangkutan. (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diputus oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 13…

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran daerah Propinsi Sumatera-Tengah dan pembentukan Daerah-daerah tingkat I Sumatera- Barat, Riau dan Jambi ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Bab VI Ketentuan Penutup

UNDANG-UNDANG Darurat ini dinamakan "UNDANG-UNDANG Darurat tentang pembentukan Daerah tingkat I Sumatera-Barat, Jambi dan Riau".

UNDANG-UNDANG Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar...

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SUKARNO) MENTERI DALAM NEGERI, ttd (SANOESI HARDJADINATA) Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM) LEMBARAN NEGARA NOMOR 75 TAHUN 1957