PEMASUKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1957

TENTANG

PEMASUKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemasukan dan berlakunya Anggaran Belanja Negara;

Mengingat : Pasal-pasal 89, 90 ayat (2), 113 dan 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASUKAN DAN

BERLAKUNYA ANGGARAN BELANJA NEGARA.

Pasal 1.

Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu.

Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.

Pasal 2.

(1) Semua Undang-undang tentang penetapan anggaran umum mulai

berlaku pada tanggal 1 Januari dari tahun dinas yang berkenaan dengan anggaran itu.

(2) Semua Undang-undang itu dianggap mulai berlaku juga pada

tanggal tersebut dalam ayat (1 ), meskipun Undang-undang itu baru sesudah tanggal tersebut dimuat di dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

(3) Selama...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Selama Undang-undang tentang penetapan anggaran umum itu

belum dimuat dalam Lembaran -Negara Republik Indonesia, maka kebijaksanaan dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara didasarkan atas anggaran dari tahun sebelum tahun dinas yang bekenaan dengan anggaran itu.

Pasal 3.

Apabila dalam hal ada keperluan-keperluan yang timbul sekonyong- konyong yaitu dalam keadaan perang, adanya ancaman bahaya perang, peristiwa-peristiwa internasional sangat penting, bencana alam ataupun untuk menjamin suatu kepentingan negara yang mendesak, suatu pengeluaran tidak dapat ditunda, maka dapatlah pos pengeluaran tidak tersangka dengan persetujuan Menteri Keuangan dilampaui.

Tentang hal ini harus segera diberitakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pengawas Keuangan, sedangkan anggaran yang bersangkutan harus selekas-lekasnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4.

PERATURAN PERALIHAN.

1. Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1957 Pemerintah memajukan usul undang-undang penetapan anggaran umum untuk tahun dinas 1957.
2. Selama anggaran umum untuk tahun dinas 1957 belum ditetapkan dengan undang-undang, maka kebijaksanaan dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara untuk tahun 1957 didasarkan atas anggaran umum untuk tahun dinas 1956.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956

Agar...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd SUKARNO

Diundangkan pada tangal 23 Mei 1957. Menteri Kehakiman, ttd

G. A. MAENGKOM

Perdana Menteri, ttd

ALI SASTROAMIDJOJO

Menteri Keuangan a.i., ttd DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 54 TAHUN 1957

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF TENTANG PEMASUKAN

DAN BERLAKUNYA ANGGARAN BELANJA NEGARA

UMUM

Di dalam Undang-undang Dasar tidak terdapat ketentuan mengenai waktu yang pasti bilamana usul undang-undang anggaran umum harus dimasukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain daripada itu, tidak pula ada ketentuan-ketentuan yang mengatur apa yang harus dijadikan dasar kebijaksanaan Pemerintah dalam hal undang-undang penetapan anggaran umum belum dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menurut praktek sampai sekarang, maka kebijaksanaan dalam hal pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Negara, hanyalah didasarkan atas anggaran umum yang sudah ditetapkan dengan undang-undang untuk tahun sebelumnya.

Maka untuk mengatur hal-hal tersebut itulah diadakan rancangan undang-undang ini,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Di dalam pasal ini ditetapkan waktu yang tertentu tentang mengajukan usul undang-undang Anggaran umum oleh Pemerintah, yaitu sebelum tanggal 17 Agustus.

Pasal 2.

Di dalam pasal ini ditetapkan, apakah yang harus menjadi dasar kebijaksanaan Pemerintah dalam pembiayaan-pembiayaan pengeluaran Negara, jika undang-undang anggaran umum dari sesuatu tahun dinas belum dimuat dalam Lembaran Negara.

Dasarnya ialah, anggaran dari tahun dinas yang mendahului tahun dinas anggaran yang bersangkutan,

Tetapi untuk dapat menggunakan dasar itu, haruslah sudah ditetapkan undang- undang anggaran umum untuk tahun yang bersangkutan; hanyalah penempatannya di dalam Lembaran Negara belum terjadi.

Pasal 3…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Sudah jelas.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan ini, yang bersifat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok dalam pasal-pasal 1 dan 2, hanyalah berlaku untuk tahun 1957.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1285