Semua Peraturan (45,692)
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1990 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANTIAGO, CHILI
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN PP 33-1977 TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1990 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI WINDHOEK, NAMIBIA
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1990 tentang UANG JASA PARA ANGGOTA DAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH UNTUK PERTAMINA
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1990 tentang UANG SIDANG MENTERI NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang USAHA PERIKANAN
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1990 tentang UANG SIDANG BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN MAHKAMAH AGUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN PP 22-1986 TENTANG KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XIX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1990 tentang UANG PAKET BAGI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT YANG TIDAK MERANGKAP PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. LEPPIN
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990 tentang POKOK POKOK ORGANISASI PERTAMINA
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KARYA MINA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KARYA MINA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TIRTA RAYA MINA
SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1990 tentang TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA,
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH, DAN ATAS PENYERAHAN SURAT KABAR SERTA MAJALAH
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1990/1991
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46,
Wetboeken en Wetten van Republiek Indonesia (1989)
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Kedududukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (1989)
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang USAHA PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK ISKANDAR MUDA
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN PALAWIJA
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO DI BIAK DAN SAM RATULANGI DI MANADO UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I
PERADILAN AGAMA
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1989 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTANG PENYEMPURNAAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1989 tentang PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATION ON TIN, 1988 BESERTA ANNEX MENGENAI THE TERMS OF THE INTERNATIONAL TIN STUDY GROUP
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1989 tentang PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATION ON COPPER, 1988 BESERTA ANNEX MENGENAI THE TERMS OF THE INTERNATIONAL COPPER STUDY GROUP
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1989 tentang PENGESAHAN RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS ON NIKEL, 1985 STANNEX MENGENAI THE TERMS OF REFERENCE FOR AND INTERNATIONAL NIKEL STUDY GROUP
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1989 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN PEOPLE REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE TAXATION AND THE OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOL DAN EXCHANGE OF NOTE YA
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang BUNGA DAN JASA GIRO DANA REBOISASI
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 1969 TENTANG DANA PENGASUHAN PUTRA PUTRI PEDALAMAN IRIAN BARAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1969
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang PERUBAHAN PP 14-1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989 tentang PENGANGKATAN MENTERI MUDA PERINDUSTRIAN SEBAGAI WAKIL KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang TIM KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL