Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1989 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTANG PENYEMPURNAAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

1. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

epkumham.go

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara terdiri dari :

a. Kepala;

b. Wakil Kepala;

c. Deputi Bidang I;

d. Deputi Bidang II;

e. Deputi Bidang III;

f. Deputl Bidang IV;

epkumham.go

g. Sekretariat;

h. Unit Pelaksana Teknis."

2. Mengubah ketentuan Pasal 26 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

a. Rumah Tangga;

b. Satuan Komunikasi Intelijen;

c. Kontra Intelijen;

d. Pendidikan dan Latihan;

e. Pusat Pengolahan Data.

3. Sesudah Pasal 32, ditambah ketentuan-ketentuan baru yang selanjutnya dijadikan Pasal 32a sampai dengan Pasal 32i yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32a

(1) Kontra Intelijen adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kontra intelijen yang berada di bawah dan bertangung jawab langsung kepada Pimpinan BAKIN. (2) Kontra Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Kontra Intelijen.

Pasal 32b

Kontra Intelijen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tindak pencegahan (counteroffensive) terhadap intelijen lawan.

Pasal 32c

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32b, Kontra Intelijen mempunyai fungsi : a. operasi secara tertutup untuk mendeteksi dan mematahkan kegiatan intelijen lawan; b. pemeliharaan peralatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 32d

(1) Pendidikan dan Latihan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan latihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan BAKIN. (2) Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Pendidikan dan Latihan.

Pasal 32e

Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok meningkatkan disiplin, kemampuan dan ketrampilan teknis bidang intelijen para anggota intelijen BAKIN dan pegawai

epkumham.go

instansi lain sesuai petunjuk Pimpinan BAKIN.

Pasal 32f

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32e, Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan pendidikan kesamaptaan, dasar intelijen dan analis intelijen (Intelijen Strategis) tingkat I; b. menyelenggarakan pendidikan kecabangan dalam bidang intelijen (Inteligence Ocupational Services); c. menyelenggarakan pendidikan analis intelijen (Intelijen Strategis) tingkat II; d. menyelenggarakan pendidikan yang bertipekan seminar; e. menyelenggarakan pendidikan penjenjangan/jabatan; f. menyelenggarakan pemeliharaan terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 32g

(1) Pusat Pengolahan Data adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan BAKIN.

(2) Pusat Pengolahan Duta dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Pengolahan Data.

Pasal 32h

Pusat Pengolahan Data mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data dengan peralatan komputer.

Pasal 32i

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32h, Pusat Pengolahan Data menpunyai fungsi : a. pengolahan data-data intelijen serta penyimpanannya; b. menyelenggarakan dukungan bahan dalam proses Penyusunan produk-produk intelijen BAKIN; c. menyelenggarakan pemeliharaan terhadap peralatan yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Mengubah ketentuan Pasal 33 ayat (4) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(4) Unit-unit Pelaksana Teknis Rumah Tangga, Satuan Komunikasi Intelejen, Kontra Intelejen, Pendidikan dan Latihan, dan Pusat Pengolahan Data membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bidang.

5. Mengubah ketentuan Pasal 36 ayat (4) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

epkumham.go

Pasal36 (4) Sekretaris, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan Eselon IIa.

6. Mengubah ketentuan pasal 37 ayat (2) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Sekretaris, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pejabat-pejabat lainnya yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAKIN."