regulation_id: "PP_7_1989" document_type: "PP" title_indonesian: "Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO DI BIAK DAN SAM RATULANGI DI MANADO UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I" year: "1989" number: "7" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/pp/pp-7-1989" frbr_uri: "/akn/id/act/pp/1989/7" official_source: "https://peraturan.go.id/id/pp-no-7-tahun-1989" source: "pasal.id"

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO DI BIAK DAN SAM RATULANGI DI MANADO UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

Sumber: https://pasal.id/peraturan/pp/pp-7-1989

Pasal I

pasal.id

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (2) "Susunan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota : Menteri Kehakiman; b. Wakil Ketua merangkap anggota : Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; c. Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;

d. Wakil Sekretaris : Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak

Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;

e. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota terdiri dari wakil-wakil Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, dan wakil-wakil organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta." 2. Pasal 5 ayat (1)

"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan sehari-hari ditetapkan adanya Pelaksana Harian yang terdiri dari:

a. Ketua : Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;

b. Sekretaris : Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;

c. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih diantara anggota Dewan."

Pasal II

pasal.id

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 12