DEWAN HAK CIPTA
Pasal 1
Dewan Hak Cipta yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Dewan adalah wadah non struktural yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2
Dewan mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan tentang hak cipta
Penjelasan Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan mempunyai fungsi:
- membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijaksanaan Pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta;
- memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
- memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya;
- memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
www.hukumonline.com
DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023
www.hukumonline.com
- memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.
Penjelasan Pasal 3 Huruf a Dalam usaha memberikan perundungan hak cipta, maka diperlukan tindakan dan langkah dari Pemerintah. Untuk itu kepada Dewan Hak Cipta diberi fungsi membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ataupun dalam perumusan kebijaksanaan tentang tindakan dan langkah yang harus diambil. Termasuk dalam pengertian ini adalah langkah-langkah pengaturan mengenai pemberian imbalan dan penerjemahan ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia dan badan asing. Huruf b Pertimbangan dan pendapat tersebut khususnya yang menyangkut kemungkinan dijadikannya milik negara hak cipta atas suatu karya demi kepentingan nasional. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dengan sepengetahuan pemegangnya, hak cipta dapat dijadikan milik negara demi kepentingan nasional. Dalam hal demikian, keputusan untuk menjadikan milik negara tersebut harus dilakukan dengan Keputusan Presiden. Pertimbangan dan pendapat tersebut dapat pula diberikan Dewan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perumusan kebijaksanaan ataupun penyusunan peraturan perundang- undangan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Hak Cipta. Huruf c Cukup jelas Huruf d Dalam hal ini Dewan dapat membantu pencipta untuk memahami upaya-upaya yang dimungkinkan. dalam rangka mempertahankan hak cipta, baik nasional atau internasional, maupun untuk membantu memberi pertimbangan kepada pencipta dalam hal membuat perjanjian mengenai hak cipta. Huruf e Dalam penyelesaian perselisihan mengenai hak cipta yang dimintakan pertimbangan dan pendapat kepada Dewan, apabila dipandang perlu Dewan dapat mendengar orang-orang, badan, atau pihak- pihak yang ada hubungannya dengan perselisihan tersebut.
Pasal 4
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1989
(1) Keanggotaan Dewan terdiri dari wakil-wakil Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, dan wakil dari organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta.
(2) Susunan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- Ketua merangkap anggota : Menteri Kehakiman;
www.hukumonline.com
DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023
www.hukumonline.com
Wakil Ketua merangkap : Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen anggota Pendidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;
Wakil Sekretaris anggota : Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;
Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota terdiri dari wakil-wakil Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, dan wakil-wakil organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta.
Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Wakil dari organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang bersangkutan dengan hak cipta adalah wakil dari bidang ilmu, sastra, dan seni, seperti misalnya antara lain wakil dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
Pasal 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1989
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan sehari-hari ditetapkan adanya Pelaksana
Harian yang terdiri dari:
Ketua : Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;
Sekretaris : Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;
Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih diantara anggota Dewan.
(2) Keanggotaan Pelaksana Harian ditetapkan oleh Ketua Dewan.
Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 6
(1) Sekretaris memimpin sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh
Direktorat Paten dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.
www.hukumonline.com
DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023
www.hukumonline.com
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas memberikan dukungan dan
pelayanan staf dan ketatausahaan kepada Dewan dan Pelaksana Harian.
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 7
(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman untuk masa 3 (tiga) tahun lamanya, dan sesudah itu anggota Dewan dapat dipilih kembali untuk berturut-turut selama-lamanya 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Pencalonan anggota Dewan dilakukan sebagai berikut:
- Menteri Kehakiman berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan untuk menetapkan calon-calon yang akan mewakili Pemerintah dalam Dewan;
- masing-masing organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta mengajukan kepada Menteri Kehakiman calon anggota Dewan yang diusulkan.
(3) Menteri Kehakiman memilih calon-calon anggota Dewan yang diajukan oleh organisasi
menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta untuk selanjutnya bersama calon yang akan mewakili Pemerintah diusulkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan kepada Presiden.
Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 8
(1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan harus dipenuhi syarat-syarat:
- warga negara Republik Indonesia;
- bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia;
- setia kepada Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- mempunyai keahlian, kecakapan, pengalaman di bidang hak cipta dan mempunyai rasa tanggung jawab;
- tidak pernah dijatuhi pidana yang berkaitan dengan hak cipta.
www.hukumonline.com
DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023
www.hukumonline.com
(2) Organisasi yang dapat mengajukan wakil untuk dicalonkan sebagai anggota Dewan
harus memenuhi syarat-syarat :
- berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945;
- bersifat independen, tidak bernaung di bawah organisasi lain, dan bersifat nasional.
(3) Organisasi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya
boleh mencalonkan seorang wakil untuk diangkat menjadi anggota Dewan.
Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Guna membatasi jumlah anggota Dewan, maka satu organisasi tidak boleh mengirimkan lebih dari seorang wakil sebagai calon anggota.
Pasal 9
Keanggotaan dalam Dewan berakhir, karena:
- meninggal dunia;
- mengundurkan diri, baik karena kesehatannya atau sebab-sebab yang tidak memungkinkannya menjalankan tugas sebagai anggota Dewan;
- diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman;
- berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
Penjelasan Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10
(1) Apabila terdapat lowongan dalam keanggotaan Dewan yang disebabkan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1, angka 2, dan angka 3 maka Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau organisasi yang bersangkutan dapat mengusulkan calon anggota untuk mengisi kekosongan tersebut.
(2) Menteri Kehakiman setelah menerima usul calon anggota sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meneliti syarat keanggotaan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1).
(3) Menteri Kehakiman setelah meneliti dan mempertimbangkan calon anggota
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengusulkan nama calon tersebut kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota Dewan.
(4) Masa jabatan anggota tersebut dalam Pasal ini berakhir sampai berakhirnya masa
jabatan anggota Dewan yang diganti.
Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas
www.hukumonline.com
DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023
www.hukumonline.com
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 11
Tata kerja Dewan ditetapkan oleh Dewan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Dewan.
Penjelasan Pasal 11 Cukup Jelas.
Pasal 12
Biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kehakiman.
Penjelasan Pasal 12 Cukup Jelas.
Pasal 13
Ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman selaku Ketua Dewan.
Penjelasan Pasal 13 Cukup Jelas.
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal 14
www.hukumonline.com
DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023
www.hukumonline.com
Cukup Jelas.
Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 6 Maret 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd. SOEHARTO
Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 6 Maret 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 18
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3325
www.hukumonline.com
DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dipandang perlu
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217). Ini merupakan Dasar Hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 yang telah mengalami perubahan.