Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,697)

PERMEN 40-permentan-pd-400-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 40-permentan-pd-400-9-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

PERMENPERIN 40-m-ind-per-4-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 40-m-ind-per-4-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB

PERMEN 40-m-ind-per-4-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 40-m-ind-per-4-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB

PERMENDAG 40-m-dag-per-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 40-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang VERIFIKASI ATAS PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN

PERMEN 40-m-dag-per-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 40-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang VERIFIKASI ATAS PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN

PERMENAG 40/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERMEN 40/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERPRES 40/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA PERPRES 14-2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

PP 40/2009 Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN

UU 40/2009 Berlaku

KEPEMUDAAN

PERATURAN_BKPM 4-p-2009/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 4-p-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERBAN 4-p-2009/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 4-p-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERMENHAN 4/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

PERMENAG 4/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG

PERMEN_ESDM 4/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang ATURAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

PERDA 4/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

PERDA 4/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG DAN PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA TANGERANG

PERATURAN_LSN 4/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

PERATURAN_BNPB 4/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2009 tentang PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK

PERATURAN_POLRI 4/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2009 tentang DEWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN_LPSK 4/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2009 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERDA 4/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG DAN PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA TANGERANG

PERBAN 4/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2009 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERMEN 4/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2009 tentang ATURAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

PERPRES 4/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

INPRES 4/2009 Berlaku

DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

KEPPRES 4/2009 Berlaku

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

PERPPU 4/2009 Berlaku

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

PP 4/2009 Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMENPERIN 39-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 39-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB

PERMEN 39-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 39-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB

PERMENDAG 39-m-dag-per-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 39-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERMEN 39-m-dag-per-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 39-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERMENAG 39/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT

PERMEN 39/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT

PERPRES 39/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PP 39/2009 Berlaku

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UU 39/2009 Berlaku

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PERMENTAN 38-permentan-pp-340-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-permentan-pp-340-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 27/Permentan/PP.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

PERMEN 38-permentan-pp-340-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-permentan-pp-340-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 27/Permentan/PP.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

PERMENPERIN 38-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SECARA WAJIB

PERMEN 38-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SECARA WAJIB

PERMENDAG 38-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

PERMEN 38-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

PERMENAG 38/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG

UU 38/2009 Berlaku

UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos

PERMEN 38/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG

PERPRES 38/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2009 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AZERBAIJAN ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS)

KEPPRES 38/2009 Berlaku

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PP 38/2009 Berlaku

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN