PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu

kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi;

• bahwa pengaturan mengenai pengisian kekosongan

keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi memerlukan waktu yang cukup lama,

sehingga untuk menjaga keberlangsungan dan

kesinambungan upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan

percepatan dalam pengisian kekosongan keanggotaan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

mengatasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan

terjadinya . . .

terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250), diubah dengan menambahkan 2 (dua) pasal

di antara Pasal 33 dan Pasal 34 yakni Pasal 33A dan Pasal

33B, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 33A . . .

”Pasal 33A

(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah

kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat

anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi sejumlah jabatan yang kosong.

(2) Anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak

yang sama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi.

(3) Calon anggota sementara Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan

oleh Presiden.

(5) Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi menyangkut Ketua, maka

Ketua dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

(6) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(7) Sebelum . . .

(7) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan wakil ketua

Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru wajib

mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35.”

”Pasal 33B

Masa jabatan anggota sementara Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33A ayat (1) berakhir pada saat:

• anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang

digantikan karena diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

diaktifkan kembali karena pemberhentian sementara

tidak berlanjut menjadi pemberhentian tetap; atau

• pengucapan sumpah/janji anggota Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi yang baru setelah dipilih

melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (2).”

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merusak dan

merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka upaya

pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh aparat

penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus

dilanjutkan dan ditingkatkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang

mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari

kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri

atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya

adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur Pemerintah

dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh

masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi . . .

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui seleksi

dan penilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan

hasilnya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Mekanisme

tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara terjadinya

kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat

ini telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi. Apabila hal ini tidak segera dilakukan tindakan

yang cepat untuk mengisi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi pada gilirannya akan berdampak menurunnya

kapasitas Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh

karena itu, untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam

pemberantasan korupsi sesuai dengan semangat dan tuntutan reformasi

serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, Presiden

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 33A

Ayat (1)

Kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi dapat bersifat sementara atau

tetap. Kekosongan sementara jika Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara karena

ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan.

Kekosongan tetap jika Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi . . .

Korupsi berhenti atau diberhentikan karena meninggal

dunia, menjadi terdakwa karena melakukan tindak

pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus

menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat

melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, atau

dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5051