DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri;
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Panglima Tentara Nasional Indonesia;
Gubernur seluruh Indonesia;
Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
Untuk :
PERTAMA : Memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai peraturan perundang- undangan.
KEDUA : Menciptakan suasana yang kondusif, aman, tenang, tertib dan damai, sehingga anggota masyarakat yang telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terjamin dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai hati nuraninya tanpa tekanan dari pihak manapun.
KETIGA ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KETIGA : Menteri Dalam Negeri agar mendorong seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Panglima Tentara Nasional Indonesia agar memerintahkan jajarannya untuk memberikan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai peraturan perundang-undangan.
KEENAM : Gubernur dan Bupati/Walikota agar memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat di daerah masing-masing untuk melaksanakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 sebagai wujud demokrasi dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia.
KETUJUH : Menjaga netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
KEDELAPAN : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
Instruksi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet,
ttd
Lambock V. Nahattands