Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALU

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;.

  1. Wilayah adalah "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah;

  1. Kota Administratif Palu adalah sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan

Kota Administratif Palu;

  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala adalah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

PRESIDEN

  1. Propinsi…

  2. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah adalah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah

Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-undang.

BAB 2 — PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pasal 3

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu meliputi wilayah :

  • Kota Administratif palu;

  • Sebagian wilayah Kecamatan Tawaeli terdiri dari :

  1. Desa Mamboro;

  2. Desa Taipa;

  3. Desa Kayumalue Ngapa;

  4. Desa Kayumalue Pajeko;

  5. Desa Mpanau;

PRESIDEN

  1. Desa...

  2. Desa Lambara;

  3. Desa Baiya;

  4. Desa Pantoloan.

(2) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) terdiri dari wilayah Kecamatan-kecamatan sebagai

berikut :

  • Kecamatan Palu Utara;

  • Kecamatan Palu Timur;

  • Kecamatan Palu Selatan;

  • Kecamatan Palu Barat.

(3) a. Pusat Pemerintahan Kecamatan Palu Utara berkedudukan di

Desa Lambara;

  • Pusat Pemerintahan Kecamatan Palu Timur berkedudukan di

Kelurahan Besusu;

  • Pusat Pemerintahan Kecamatan Palu Selatan berkedudukan di

Kelurahan Birobuli;

  • Pusat Pemerintahan Kecematan Palu Barat berkedudukan di

Kelurahan Lere.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Palu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Donggala dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PRESIDEN

Pasal 5…

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamdya Daerah Tingkat II Palu, maka Kota

Administratif Palu dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Donggala dihapus.

Pasal 6

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu mempunyai batas-batas

sebagai berikut :

  • sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banawa dan

Kecamatan Tawaeli Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala serta

Teluk Palu;

  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi Kabupaten

Daerah Tingkat II Donggala;

  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marawola dan

Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Daerah Tingkat II

Donggala;

  • Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Banawa dan

Kecamatan Marawola Kabupaten Tingkat II Donggala.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan

dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Undang-undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu secara

pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

oleh Menteri Dalam Negeri.

PRESIDEN

BAB III…

BAB 3 — PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat

II Palu, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, dibentuk

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah

Tingkat II Palu, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Dinas-dinas

Daerah, dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

BAB 4 — URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 10

(1) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Palu,

diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai

kewenangan pangkal yang meliputi :

  • Pengaturan...

  • Pengaturan dan penyelenggaraan kewenangan untuk

mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat

di daerah yang bersangkutan;

  • Kesehatan;

  • Pendidikan Dasar;

  • Pertanian Tanaman pangan;

  • Pekerjaan Umum;

  • Tata Kota dan Pertamanan;

  • Kebersihan;

  • Pendapatan;

  • Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

  • Pemadam Kebakaran;

  • Perikanan;

(2) Penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

PRESIDEN

BAB 5 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Pejabat

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palu untuk pertama kalinya

diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pasal 12…

Pasal 12

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Palu terdiri dari :

  • Anggota-anggota yang diangkat dari wakil-wakil Organisasi

Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan

suara hasil Pemilihan Umum Tahun 1992 yang dilaksanakan di

daerah tersebut;

  • Anggota yang diangkat dari golongan karya ABRI.

(2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya

Daerah Tingkat II Palu, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I SUlawesi Tengah dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Donggala mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat II Palu :

PRESIDEN

  • Pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;

  • Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak

lainnya yang menjadi milik atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala yang berada

dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu dan dianggap

perlu untuk diserahkan;

  • Badan-...

  • Badan-badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Donggala yang tempat kedudukannya terletak di

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu dan dianggap perlu

untuk diserahkan.

  • Hutang-piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Donggala yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Palu;

  • Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang

karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II

Palu.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun

terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

Pasal 14

(1) Pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal

kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu selama 3

(tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

(2) Jumlah modal pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

PRESIDEN

ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala tetap berlaku bagi Kotamadya

Daerah Tingkat II Palu, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan

Undang-undang ini.

BAB VI…

BAB 6 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan

perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan

Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Pasal 18

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 1994

INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 1994

NEGARA

,

PRESIDEN

ttd.

MOERDIONO

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Donggala pada umumnya serta Kota Administratif Palu pada

khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan

kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan

dan kemajuan dimaksud di masa mendatang;

  • bahwa Kota Administratif Palu dalam perkembangannya telah

menunjukkan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan

peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan

pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;

  • bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan

dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga

memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi

wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;

  • bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif

Palu dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;

  • bahwa…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka

pembentukan Kota Administratif Palu menjadi Kotamadya Daerah

Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945;

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

  1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp.

tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran

Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2687);

  1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Negara Nomor

3282);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan…

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 5/1975 — PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN
Referensi Silang (10)
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang...
UU 13/1964 — Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang...
UU 2/1964 — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...
UU 16/1969 — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang...
UU 5/1975 — PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969...
UU 2/1985 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
UU 29/1959 — Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang...
PP 18/1978 — Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978...
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang... [Pasal 2]
UU 5/1974 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang... [Pasal 55]