PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 diperoleh dari sumber-sumber : a. Penerimaan perpajakan; b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Penerimaan hibah. (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 214.713.400.000.000,00 (dua ratus empat belas triliun tujuh ratus tiga belas miliar empat ratus juta rupiah). (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp90.181.781.000.000,00 (sembilan puluh triliun seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah). (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 256.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah). (5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp305.151.181.000.000,00 (tiga ratus lima triliun seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah). 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan Rp 207.028.880.000.000,00 (dua ratus tujuh triliun dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Ayat (3)… Ayat (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan Rp 12.598.600.000.000,00 (dua belas triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah). Ayat (4) Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp 219.627.480.000.000,00 (dua ratus sembilan belas triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp 214.713.400.000.000,00 (dua ratus empat belas triliun tujuh ratus tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) terdiri atas : Jenis Penerimaan (dalam rupiah) Semula Menjadi: a. Pajak dalam negeri 207.028.880.000.000,00 202.568.900.000.000,00 Pajak penghasilan 88.815.340.000.000,00 87.200.000.000.000,00 (PPh) Non migas PPh Minyak Bumi 15.681.900.000.000,00 16.113.900.000.000,00 dan Gas Alam Pajak pertambahan 70.099.820.000.000,00 67.800.000.000.000,00 nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) Pajak bumi dan 5.924.200.000.000,00 6.030.600.000.000,00 bangunan (PBB) Bea perolehan hak 2.205.000.000.000,00 1.500.100.000.000,00 atas tanah dan bangunan (BPHTB) Cukai 22.352.880.000.000,00 22.469.100.000.000,00 Pajak lainnya 1.949.740.000.000,00 1.455.200.000.000,00 b. Pajak perdagangan 12.598.600.000.000,00 12.144.500.000.000,00 internasional Bea masuk 12.249.000.000.000,00 11.839.200.000.000,00 Pajak/pungutan 349.600.000.000,00 305.300.000.000,00." ekspor PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• Angka 3… Angka 3 "Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan Rp63.195.450.000.000,00 (enam puluh tiga triliun seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). Ayat (3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara semula direncanakan Rp10.351.392.000.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Ayat (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya semula direncanakan Rp8.700.000.000.000,00 (delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah). Ayat (5) Penerimaan Negara Bukan Pajak semula direncanakan sebesar Rp82.246.842.000.000,00 (delapan puluh dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) berubah menjadi Rp90.181.781.000.000,00 (sembilan puluh triliun seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) terdiri atas : Jenis Penerimaan (dalam rupiah) Semula Menjadi Penerimaan negara bukan pajak 82.246.842.000.000,00 90.181.781.000.000,00 a. Penerimaan sumber 63.195.450.000.000,00 68.001.930.000.000,00 daya alam Pendapatan minyak 44.013.330.000.000,00 47.678.990.000.000,00 bumi Pendapatan minyak 44.013.330.000.000,00 47.678.990.000.000,00 bumi Pendapatan gas alam 14.524.320.000.000,00 16.346.500.000.000,00 Pendapatan gas alam 14.524.320.000.000,00 16.346.500.000.000,00 Pendapatan 1.340.000.000.000,00 1.428.900.000.000,00 pertambangan umum Pendapatan iuran 46.700.000.000,00 105.000.000.000,00 tetap Pendapatan royalti 1.293.300.000.000,00 1.323.900.000.000,00 Pendapatan kehutanan 3.026.000.000.000,00 2.358.540.000.000,00 Pendapatan dana 2.043.200.000.000,00 1.645.200.000.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• reboisasi 0342 Pendapatan… Pendapatan provisi 922.500.000.000,00 708.120.000.000,00 sumber daya hutan Pendapatan iuran 60.300.000.000,00 5.220.000.000,00 hak pengusahaan Hutan Pendapatan perikanan 291.800.000.000,00 189.000.000.000,00 Pendapatan perikanan 291.800.000.000,00 189.000.000.000,00 b. Bagian pemerintah atas 10.351.392.000.000,00 1 0.907.401.000.000,00 laba BUMN Bagian pemerintah 10.351.392.000.000,00 10.907.401.000.000,00 atas laba BUMN c. Penerimaan negara bukan 8.700.000.000.000,00 11.272.450.000.000,00 pajak lainnya Penjualan hasil 853.549.000.000,00 37.150.700.000,00 produksi, sitaan Penjualan hasil 1.396.300.000,00 10.317.500.000,00 pertanian, kehutanan dan perkebunan 0512 Penjualan hasil 9.113.300.000,00 8.810.300.000,00 peternakan dan perikanan Penjualan hasil 827.459.375.000,00 714.900.000,00 tambang Penjualan hasil 4.010.000.000,00 7.069.600.000,00 sitaan/rampasan dan harta peninggalan 0515 Penjualan obat-obatan 370.175.000,00 271.800.000,00 dan hasil farmasi lainnya Penjualan informasi, 1.672.400.000,00 2.494.400.000,00 penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya Penjualan dokumen- 1.399.350.000,00 1.960.700.000,00 dokumen pelelangan Penjualan lainnya 8.128.100.000,00 5.511.500.000,00 Penjualan aset 24.346.611.000,00 43.930.300.000,00 Penjualan rumah, 110.500.000,00 4.559.800.000,00 gedung, bangunan, dan tanah Penjualan kendaraan 1.264.789.000,00 182.700.000,00 bermotor Penjualan sewa beli 22.000.000.000,00 35.836.300.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Penjualan aset lainnya 971.322.000,00 3.351.500.000,00 yang berlebih/rusak/ dihapuskan 0530 Pendapatan… Pendapatan sewa 10.640.664.000,00 12.650.500.000,00 Sewa rumah dinas, 2.756.586.000,00 6.069.800.000,00 rumah negeri Sewa gedung, bangunan, 5.510.178.000,00 3.322.300.000,00 gudang Sewa benda-benda 428.000.000,00 1.220.300.000,00 bergerak Sewa benda-benda tak 1.945.900.000,00 2.038.100.000,00 bergerak lainnya Pendapatan jasa I 1.468.622.725.000,00 1.102.632.700.000,00 Pendapatan rumah 54.034.766.000,00 32.745.800.000,00 sakit dan instansi kesehatan lainnya Pendapatan tempat 1.553.785.000,00 1.177.100.000,00 hiburan/taman/museum Pendapatan surat 367.974.500.000,00 146.880.900.000,00 keterangan,visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB Pendapatan jasa

  44.546.900.000,00 pertanahan Pendapatan hak dan 583.117.900.000,00 318.881.900.000,00 perijinan Pendapatan sensor/ 6.702.692.000,00 4.168.900.000,00 karantina/pengawasan/ pemeriksaan Pendapatan jasa tenaga, 331.681.782.000,00 429.047.300.000,00 jasa pekerjaan, jasa Informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi Pendapatan jasa Kantor 65.000.000.000,00 32.868.000.000,00 Urusan Agama Pendapatan jasa bandar 58.557.300.000,00 92.315.900.000,00 udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian Pendapatan jasa II 492.049.000.000,00 1.506.869.700.000,00 Pendapatan jasa 27.920.288.000,00 1.083.097.900.000,00 lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan jasa 140.000.000.000,00 8.803.600.000,00 penyelenggaraan telekomunikasi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Pendapatan iuran 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 lelang untuk fakir miskin Jasa catatan sipil

  111.600.000,00 0555 Pendapatan… Pendapatan biaya 2.505.000.000,00 2.505.000.000,00 penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa Pendapatan uang 2.022.912.000,00 11.347.700.000,00 pewarganegaraan Pendapatan bea lelang 100.000.000.000,00 32.367.600.000,00 Pendapatan biaya 80.000.000.000,00 20.314.600.000,00 pengurusan piutang negara dan lelang negara Pendapatan jasa 136.100.800.000,00 344.821.700.000,00 lainnya Pendapatan rutin 173.392.345.000,00 387.500.300.000,00 dari luar negeri Pendapatan dari 23.792.345.000,00 23.792.300.000,00 pemberian surat perjalanan Republik Indonesia Pendapatan dari jasa 149.600.000.000,00 363.708.000.000,00 pengurusan dokumen konsuler Pendapatan bunga

  760.967.200.000,00 Pendapatan bunga

  266.400.000.000,00 atas investasi dalam obligasi-BPPN Pendapatan bunga lainnya

  494.567.200.000,00 Pendapatan kejaksaan 20.033.000.000,00 26.755.200.000,00 dan peradilan Legalisasi tanda tangan 100.000.000,00 162.200.000,00 Pengesahan surat di 50.000.000,00 122.800.000,00 bawah tangan Uang meja (leges) dan 1.068.000.000,00 1.110.400.000,00 upah pada panitera badan pengadilan Hasil denda/denda 10.000.000.000,00 16.544.800.000,00 tilang dsb. Ongkos perkara 8.030.000.000,00 8.030.000.000,00 Penerimaan kejaksaan 785.000.000,00 785.000.000,00 dan peradilan lainnya Pendapatan pendidikan 1.505.187.344.000,00 1.433.327.100.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Uang pendidikan 1.241.561.969.000,00 1.160.783.200.000,00 Uang ujian masuk, 4.427.575.000,00 13.346.000.000,00 kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 0713 Uang… Uang ujian untuk 2.477.450.000,00 2.477.500.000,00 menjalankan praktek Pendapatan pendidikan 256.720.350.000,00 256.720.400.000,00 lainnya Penerimaan lain-lain 4.152.179.311.000,00 5.960.666.300.000,00 Pendapatan dari 1.365.300.000,00 101.042.000.000,00 penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan Penerimaan kembali 1.051.200.000,00 14.097.900.000,00 belanja pegawai pusat Penerimaan kembali

  67.779.200.000,00 belanja pensiun Penerimaan kembali 27.500.000,00 11.540.800.000,00 belanja rutin lainnya Penerimaan kembali 286.600.000,00 3.841.400.000,00 belanja pembangunan rupiah murni Penerimaan kembali

• 3.776.400.000,00 belanja pembangunan LN Penerimaan kembali

  6.300.000,00 belanja pembangunan hibah Pendapatan dari 925.700.000,00 1.317.883.100.000,00 penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu Penerimaan kembali 711.500.000,00 7.771.900.000,00 belanja pegawai pusat Penerimaan kembali

  1.134.500.000,00 belanja pegawai DO Penerimaan kembali 7.600.000,00 4.277.500.000,00 belanja pensiun Penerimaan kembali 51.500.000,00 937.120.000.000,00 belanja rutin lainnya Penerimaan kembali 155.100.000,00 366.606.900.000,00 belanja pembangunan rupiah murni PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Penerimaan kembali

  967.100.000,00 belanja pembangunan pinjaman LN Penerimaan kembali

  5.200.000,00 belanja pembangunan hibah 0830 Pendapatan… Pendapatan laba

  800.000,00 bersih BBM Pendapatan penjualan

  800.000,00 bahan bakar minyak Pendapatan pelunasan 4.100.200.000.000,00 4.100.200.000.000,00 piutang Pendapatan pelunasan 4.100.200.000.000,00 4.100.200.000.000,00 piutang Pembetulan pembukuan

  4.500.000,00 tahun anggaran berjalan Pembetulan pembukuan

  11.900.000,00 tahun anggaran yang lalu Pendapatan lain-lain 49.688.311.000,00 441.524.000.000,00 Penerimaan kembali 755.000.000,00 175.401.100.000,00 persekot/uang muka gaji Penerimaan denda 3.917.000.000,00 16.193.600.000,00 keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penerimaan kembali/ 2.284.801.000,00 5.457.900.000,00 ganti rugi atas Kerugian yang diderita oleh negara Pendapatan atas denda

  220.400.000,00 administrasi BPHTB Pendapatan anggaran 42.731.510.000,00 244.251.000.000,00 lainnya Angka 4

(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari : a. Penerimaan sumber daya alam; b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara; c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya. (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 68.001.930.000.000,00 (enam puluh delapan triliun satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). (3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp10.907.401.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus tujuh miliar empat ratus satu juta rupiah). (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp11.272.450.000.000,00 (sebelas triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). (5) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 terdiri dari: a. Anggaran belanja pemerintah pusat; b. Dana perimbangan; c. Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• (2) Anggaran... (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 247.796.440.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta rupiah). (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 94.038.429.400.000,00 (sembilan puluh empat triliun tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). (4) Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp3.770.060.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar enam puluh juta rupiah). (5) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp345.604.929.400.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut :

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengeluaran rutin semula direncanakan Rp193.740.949.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Ayat (3) Pengeluaran pembangunan semula direncanakan Rp52.299.100.000.000,00 (lima puluh dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus juta rupiah), terdiri dari pembiayaan pembangunan sebesar Rp26.469.100.000.000,00 (dua puluh enam triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta rupiah), dan pembiayaan proyek sebesar Rp25.830.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun delapan ratus tiga puluh miliar rupiah). Ayat (4) Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp193.740.949.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp200.382.104.000.000,00 (dua ratus triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus empat juta rupiah) terdiri atas : Sektor/… Sektor/Subsektor (dalam rupiah) Semula Menjadi SEKTOR INDUSTRI 24.531.936.000,00 24.406.000.000,00 01.1 Subsektor Industri 24.531.936.000,00 24.406.000.000,00 SEKTOR PERTANIAN, 849.143.498.000,00 915.465.000.000,00 KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 02.1 Subsektor Pertanian 321.213.073.000,00 313.796.000.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan 499.015.323.000,00 573.868.000.000,00 02.3 Subsektor Kelautan 28.915.102.000,00 27.801.000.000,00 dan Perikanan SEKTOR PENGAIRAN 29.576.084.000,00 28.090.000.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan 28.709.585.000,00 27.267.000.000,00 dan Pengelolaan Pengairan 03.2 Subsektor Pengembangan 866.499.000,00 823.000.000,00 dan Pengelolaan Sumber- sumber Air SEKTOR TENAGA KERJA 153.484.441.000,00 178.017.000.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja 153.484.441.000,00 178.017.000.000,00 SEKTOR PERDAGANGAN, 158.585.777.521.000,00 162.484.540.000.000,00 PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan 9.380.306.000,00 9.333.000.000,00 Dalam Negeri 05.2 Subsektor Perdagangan 77.264.269.000,00 76.659.000.000,00 Luar Negeri 05.4 Subsektor Keuangan 158.455.380.503.000,00 162.357.117.000.000,00 05.5 Subsektor Koperasi 43.752.443.000,00 41.431.000.000,00 dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah SEKTOR TRANSPORTASI, 435.149.299.000,00 435.081.000.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana 19.075.004.000,00 18.117.000.000,00 Jalan 06.2 Subsektor Transportasi 41.641.202.000,00 41.732.000.000,00 Darat 06.3 Subsektor Transportasi 214.388.981.000,00 214.846.000.000,00 Laut 06.4 Subsektor… 06.4 Subsektor Transportasi 79.928.117.000,00 80.099.000.000,00 Udara 06.5 Subsektor Meteorologi, 80.115.995.000,00 80.287.000.000,00 Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan SEKTOR PERTAMBANGAN 322.965.598.000,00 354.979.663.000,00 DAN ENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 309.169.263.000,00 339.113.878.000,00 07.2 Subsektor Energi 13.796.335.000,00 15.865.785.000,00 SEKTOR PARIWISATA, POS, 130.374.350.000,00 163.864.556.000,00 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 08.1 Subsektor Pariwisata 62.198.444.000,00 68.418.288.000,00 08.2 Subsektor Pos, 68.175.906.000,00 95.446.268.000,00 Telekomunikasi dan Informatika SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH 51.916.887.000,00 55.285.292.000,00 09.1 Subsektor Otonomi Daerah 49.385.181.000,00 52.348.292.000,00 09.2 Subsektor Pengembangan 2.531.706.000,00 2.937.000.000,00 Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat SEKTOR SUMBER DAYA 492.153.711.000,00 512.093.000.000,00 ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Sumber Daya 13.055.872.000,00 13.299.000.000,00 Alam dan Lingkungan Hidup 10.2 Subsektor Tata Ruang 479.097.839.000,00 498.794.000.000,00 dan Pertanahan SEKTOR PENDIDIKAN, 4.561.849.632.000,00 4.484.018.975.000,00 KEBUDAYAAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 4.004.571.348.000,00 3.937.705.000.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan 433.937.876.000,00 425.781.000.000,00 Luar Sekolah 11.3 Subsektor Kebudayaan 94.613.765.000,00 90.370.000.000,00 Nasional 11.4 Subsektor Pemuda dan 28.726.643.000,00 30.162.975.000,00 Olah Raga

12. SEKTOR… SEKTOR KEPENDUDUKAN 692.608.349.000,00 748.017.017.000,00 DAN KELUARGA 12.1 Subsektor Kependudukan 692.608.349.000,00 748.017.017.000,00 dan Keluarga SEKTOR KESEJAHTERAAN 333.432.998.000,00 362.807.218.000,00 SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 13.1 Subsektor Kesejahteraan 63.475.059.000,00 68.553.064.000,00 Sosial 13.2 Subsektor Kesehatan 269.957.939.000,00 294.254.154.000,00 SEKTOR PERUMAHAN DAN 47.649.141.000,00 45.256.000.000,00 PERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan 102.579.000,00 98.000.000,00 14.2 Subsektor Pemukiman 47.546.562.000,00 45.158.000.000,00 SEKTOR AGAMA 1.392.249.080.000,00 1.326.592.000.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan 272.036.225.000,00 259.208.000.000,00 Kehidupan Beragama 15.2 Subsektor Pembinaan 1.120.212.855.000,00 1.067.384.000.000,00 Pendidikan Agama SEKTOR ILMU PENGETAHUAN 646.836.758.000,00 639.333.795.000,00 DAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Pelayanan 2.563.966.000,00 2.463.000.000,00 dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 16.2 Subsektor Penelitian dan 446.791.221.000,00 430.221.000.000,00 Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 16.3 Subsektor Kelembagaan, 23.751.576.000,00 22.496.000.000,00 Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• 16.4 Subsektor Statistik 173.729.995.000,00 184.153.795.000,00 SEKTOR HUKUM 1.533.642.633.000,00 1.563.814.866.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan 1.330.320.258.000,00 1.370.229.866.000,00 Hukum Nasional 17.2 Subsektor Pembinaan 203.322.375.000,00 193.585.000.000,00 Aparatur Hukum SEKTOR APARATUR 5.559.848.207.000,00 5.703.385.432.000,00 NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor… 18.1 Subsektor Aparatur 5.145.671.293.000,00 5.300.041.432.000,00 Negara 18.2 Subsektor Pendayagunaan 414.176.914.000,00 403.344.000.000,00 Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK DALAM 2.523.847.745.000,00 2.532.566.000.000,00 NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI 19.1 Subsektor Politik 94.109.150.000,00 89.140.000.000,00 Dalam Negeri 19.2 Subsektor Hubungan 2.391.312.350.000,00 2.406.880.000.000,00 Luar Negeri 19.3 Subsektor Informasi 38.426.245.000,00 36.546.000.000,00 dan Komunikasi SEKTOR PERTAHANAN DAN 15.373.911.632.000,00 17.824.491.186.000,00 KEAMANAN 20.2 Subsektor Pertahanan 9.874.838.861.000,00 12.164.862.000.000,00 20.3 Subsektor Keamanan 5.499.072.771.000,00 5.659.629.186.000,00 Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar Rp 52.299.100.000.000,00 (lima puluh dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus juta rupiah) berubah menjadi Rp47.414.336.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun empat ratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) terdiri atas : Lampiran berikut lihat fisik Angka 6

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Dana bagi hasil; b. Dana alokasi umum; c. Dana alokasi khusus. (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 24.266.224.400.000,00 (dua puluh empat triliun dua ratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 69.114.125.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun seratus empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah). (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 658.080.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh juta rupiah). (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

Ayat (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 semula direncanakan Rp 301.874.322.000.000,00 (tiga ratus satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara semula direncanakan Rp344.008.801.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun delapan miliar delapan ratus satu juta rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp42.134.479.000.000,00 (empat puluh dua triliun seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Ayat (2) a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan Rp23.500.779.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). b. Pembiayaan luar negeri bersih semula direncanakan Rp 18.633.700.000.000,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Ayat (3) Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp 23.500.779.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berubah menjadi Rp24.189.848.400.000,00 (dua puluh empat triliun seratus delapan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas : (dalam rupiah) Semula Menjadi

a. Perbankan dalam negeri 0,00 197.048.400.000,00 b. Privatisasi 3.952.179.000.000,00 4.444.200.000.000,00 c. Penjualan aset program 19.548.600.000.000,00 19.548.600.000.000,00 restrukturisasi perbankan d. Obligasi… d. Obligasi negara (neto) 0,00 0,00

• Penerbitan obligasi 3.930.500.000.000,00 3.930.500.000.000,00 negara Dikurangi dengan :
• Pelunasan obligasi 3.930.500.000.000,00 3.930.500.000.000,00 negara Pembiayaan luar negeri neto semula direncanakan sebesar Rp 18.633.700.000.000,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) terdiri atas : (dalam rupiah) Semula Menjadi

a. Penarikan pinjaman 62.600.500.000.000,00 29.310.200.000.000,00 luar negeri (bruto)

• Penarikan pinjaman 36.770.500.000.000,00 9.346.000.000.000,00 program
• Penarikan pinjaman 25.830.000.000.000,00 19.964.200.000.000,00 proyek Dikurangi dengan : b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 43.966.800.000.000,00 13.046.300.000.000,00." Angka 8

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2002 diperkirakan sebesar Rp197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) direncanakan akan dibiayai dari sisa anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya. 9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 menjadi sebagai berikut :

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun 2002 berakhir. Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2002. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 99 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 I. UMUM Berbagai perkembangan internal dan eksternal memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002. Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Di sisi pendapatan negara, rasio realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) terhadap PDB, atau lebih rendah dari yang diasumsikan yaitu 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen) terhadap PDB. Lebih rendahnya perkiraan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan pajak penghasilan nonmigas, pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak lainnya, dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen) terhadap PDB, lebih tinggi dari yang diasumsikan sebesar 4,9% (empat koma sembilan persen) terhadap PDB. Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu dari 11,5% (sebelas koma lima persen) terhadap PDB menjadi 11,7% (sebelas koma tujuh persen) terhadap PDB. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi suku bunga SBI 3 (tiga) bulan dan sedikit melemahnya perkiraan realisasi nilai tukar rupiah dari yang diasumsikan semula. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan akan lebih rendah dari yang direncanakan, yaitu dari 3,1% (tiga koma satu persen) terhadap PDB menjadi 2,8% (dua koma delapan persen) terhadap PDB. Lebih rendahnya perkiraan realisasi pengeluaran tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan proyek, yaitu dari 1,5% (satu koma lima persen) terhadap PDB menjadi 1,2% (satu koma dua persen) terhadap PDB. Sedangkan realisasi anggaran belanja Untuk… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• untuk daerah diperkirakan sedikit lebih rendah dari yang direncanakan semula, yaitu dari 5,8% (lima koma delapan persen) terhadap PDB menjadi 5,7% (lima koma tujuh persen) terhadap PDB. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Berbagai langkah strategis yang ditempuh demi terjaganya ketahanan fiskal, seperti optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, serta langkah-langkah efisiensi dan penerapan disiplin dalam alokasi belanja negara, telah memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman. Hal ini tercermin dari realisasi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,4% (dua koma empat persen) terhadap PDB, lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN 2002 yaitu 2,5% (dua koma lima persen) terhadap PDB. Di sisi pembiayaan dalam negeri, realisasi pembiayaan nonperbankan dalam negeri diperkirakan tetap berada pada kisaran yang ditargetkan yaitu 1,4% (satu koma empat persen) terhadap PDB. Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri neto yang semula direncanakan sebesar 1,1% (satu koma satu persen) terhadap PDB, realisasinya diperkirakan menurun menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) terhadap PDB. Dengan adanya perubahan tersebut, dalam Tahun Anggaran 2002 realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan berubah menjadi Rp305.151.181.000.000,00 (tiga ratus lima triliun seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah), realisasi Anggaran Belanja Negara diperkirakan berubah menjadi Rp 345.604.929.400.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 40.453.748.400.000,00 (empat puluh triliun empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Defisit tersebut dibiayai dari pembiayaan nonperbankan dalam negeri sebesar Rp 23.992.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah), pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), serta pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp 197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 2002 diperkirakan terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp 197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang tercermin dari penggunaan dana perbankan dalam negeri yang bersumber dari akumulasi sisa anggaran lebih (SAL). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• Sesuai… Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 perlu diatur dengan Undang-undang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1