PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUATENGAH

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah adalah Gubernur sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Tengah.

3. Pemerintah ...

SK No 146915 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pemerintah Daerah Kabupaterr/ Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupatenj kota.

2. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPR Papua Tengah adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.

4. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut MRP Provinsi Papua Tengah adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang AsH Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

6. Orang AsH Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku ash di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

BABII ...

SK No 146916 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BABII

PEMBENTUKAN,CAKUPANWILAYAH,

BATASDAERAH,DANIBU KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasa12 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Provinsi Papua Tengah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasa13

(1) Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah

Provinsi Papua yang terdiri dari:

• Kabupaten Nabire;
• Kabupaten Puncak Jaya;
• Kabupaten Paniai;
• Kabupaten Mimika;
• Kabupaten Puncak;
• Kabupaten Dogiyai;
• Kabupaten Intan Jaya; dan
• Kabupaten Deiyai.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Cakupan pulau di Provinsi Papua Tengah tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga Batas Daerah

Pasa14

(1) Provinsi Papua Tengah mempunyai batas daerah:

• sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Teluk Cendrawasih;

• sebelah ...

SK No 146917 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Asmat;
• sebelah selatan berbatasan dengan Laut Aru; dan
• sebe1ah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.

(2) Provinsi Papua Tengah memiliki kewenangan pengelo1aan

sumber daya alam di laut provinsi, dengan ketentuan dan tata cara penarikan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah yang berkoordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(4) Penegasan batas daerah Provinsi Papua Tengah secara pasti

di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasa15

(1) Dengan terbentuknya Provinsi Papua Tengah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua

Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya.

(3) Pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi

Papua Tengah wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah.

Bagian Keempat ...

SK No 146918 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat Ibu Kota

Pasa16 Ibu Kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire.

Pendanaan pertama kali pelaksanaan fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1) Pembentukan perangkat daerah diprioritaskan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasa112 Cukup je1as.

Pasal 13 ...

SK No 146964A

PRESJDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasa113 Cukup jelas.

Pasa114 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "manajernen aparatur sipil negara" antara lain penugasan, pengalihan, mutasi, dan Zatau rekrutmen serta pengawasan sistem merit. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja OAPpaling banyak 80% (delapan puluh persen). Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.

Pasal15 Cukup jelas.

(1) DPR Papua Tengah terdiri atas anggota yang:

• dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• diangkat dari un sur OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota DPR Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024.

(3) Penetapan hasil seleksi anggota DPR Papua Tengah yang

diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggota DPR Papua Tengah yang terpilih melalui pemilihan umum.

BABV

MRPPROVINSIPAPUATENGAH

Penjabat Gubernur Papua Tengah untuk pertama kalinya mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI

APARATURSIPILNEGARA,ASET, DANDOKUMEN

(1) Gubernur Papua bersama Penjabat Gubernur Papua Tengah

mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Bupati ...

SK No 146921 A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Bupati Nabire, Bupati Puncak Jaya, Bupati Paniai, Bupati

Mimika, Bupati Puncak, Bupati Dogiyai, Bupati lntan Jaya, dan Bupati Deiyai bersama Penjabat Gubernur Papua Tengah mengatur dan melaksanakan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur.

(4) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diprioritaskan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja OAPyang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

(5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Gubernur.

(6) Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pernerintah Provinsi Papua Tengah difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalarn Negeri.

(7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Aset dan dokurnen sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan

ayat (2)meliputi:

• barang rnilik daerah Provinsi Papua yang bergerak dan tidak bergerak darr/ atau yang dikuasai atau dirnanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berada dalarn wilayah Provinsi Papua Tengah;

• barang milik daerah Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai yang bergerak dan tidak bergerak yang telah diserahkan dan dirnanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

• badan ...

SK No 146922 A

PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA

• badan usaha milik daerah Provinsi Papua yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Papua Tengah;
• utang piutang Provinsi Papua yang kegunaannya untuk Provinsi Papua Tengah; dan
• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Papua Tengah.

(9) Dalam hal penyerahan aset dan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan atau be1um selesai dilaksanakan oleh Gubernur Papua, Bupati Nabire, Bupati Puncak Jaya, Bupati Paniai, Bupati Mimika, Bupati Puncak, Bupati Dogiyai, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Deiyai berdasarkan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri wajib menye1esaikan penyerahan aset dan dokumen.

SAB VII

ALOKASITRANSFERKE DAERAHDANHIBAH

(1) Provinsi Papua Tengah berhak mendapatkan alokasi transfer

ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan

Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Tengah dan kabupaten di Provinsi Papua Tengah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1) Kesanggupan memberikan hibah dinyatakan dengan nota kesepakatan hibah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 17 ...

SK No 146947A

PREsrOEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasa117 Cukup jelas.

Pasal18 Cukupjelas.

Pasal19 Cukup jelas.

Pasa120 Cukup je1as.

Pasa121 Cukup jelas.

Pasal22 Cukup jelas.

Pasa123 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6804

SK No] 46948 A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN J

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA TENGAH

PETA WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

L~\ KAB.SMMI

t"

(f) !{')b_l-__~~~~ ___J~~:+-_i~~~~~~ ~~ ~L __~ 1c~ ~~~.~.~~~~----_::~'~'~~~ 0)"' N

PROVINSIPAPUA

j ,KAS. YAHUKIMO " n "- .. "I \ IV', : ,r 'f.......'"-.""1.......... 7._ ._,J'. '--.

KAB.ASMAT

Le u t Aru

KETERANGAN :

• Ibuk<ll8Kaoopatan BatagWilayah WliayahAdmlnlslrasl

Undang-undangNo. 12Tahun1969tentangPembennrkanPropmsiOtonommenaoratccn SPECIMEN ~ @ Bala$NQg~ra DKob.OQiY(1i 1. Kabupaten.KabupatenOtonomdi PropinsiIrianBar;;li DKab.Dogiyoi 2. Undang-undang No. 45 Tahun 1999 lenlang Pembenlukan Prcpinsl tnen Jaya Tengah, Propinsi IriAnJaya Barat, Kahupaleu Paniai, KilOIIPAf(lnMimikA, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kola "..0_1)""l<ol"klur '1>( o Kab.Inl<lnJoyo sororq Jalanudn n""',,K""""""'9""Peng<'tlotsal1Sumbar DKub.Mimilrn Undllng-umlaflgNo.7 Tahw'l2{108lfm1angPnmbefllukaflKHDUpa1uf1 PunC<lkdi PmvinsiPapufl ~,':,:jamdi Laul SKALA 1:3.600.000 Uf1dfl~9-unda~(jNO.8Tilhun2D081<!!'[ilf1(j Pcmool'tukanKabupatcnDogiyaidi ProvmsiPapua CKab.N.bi~ DKab,PMiai Undang-undangNo.54Papua Tallunzonetemaoo PembentukanKabupatenIntanJaya di Provinsi DK.'b,Put'rC<l" Und<lflg·undangNo.55Tahun2008tentarq PembemukanxebuoetenDeiyaidi ProvinsiPapua Undang·undang No.23Tahun2014tentanqPemerintshanDaereh DKab,Pu!'!C<IkJayo Undllfl!}-und'lflg Nn. 2 T;lhun 2{l21[l!nt;lng P",rullHnHII Kl!du;l "tfl5 Umlang-lImlllJlg N<l, 21 Prcyeksl Mercator SUMBER DATA: Tal,un2001Icnt;:mgotcrcmr Khusus.bagi Prol"i,lsiPapua SistemGrid orencue (Geografis) 141Tahun2017tentallgPellegasallBalasDaerah peraturanMenteriDalall1NegeriNo, PemWilayah 9 pcta RupabumiIlldonosiaskate 1:5D.000terbitanBadanIllformasincospasrer, Datum Hcrtscnter WGS-84 AdminislmsiPraYinsiPapua'Ienqahskala1:550.000 sertahasilkampilasidaribertlag<Ji sumberdalakewilayahtlnmelaluiprosesgeneralisasi

PROVINSIPAPUATENGAH

A KABUPATENNASIRE IO.DISTRIKGURAGE 8.orSTRIKI<EBO 9. DISTRIKKUALA.KENCANA 15.DISTRII<SINI\K8hR"T G. KABUPATENINTANJAYA 10lSTIlIKNhllllll; 11.DlS-TItIKIIIIMIJI.I HI.n!SIRIKlI'MRAGAPlJAA 9,DISTR1KYATAMO 16. DISTRIK MAGE'ABIJME 1.DI$TRIKSUGAPA. OtSTR1KNAPAN 2. 12.DISTRIKMUARA Il,OISTRIKMIMIKABARATJAUH 17 DlSTRII<'r')(lUMUhl< 1O.D1STRIKrl(Anmr 2. QtSTRIKHOMEYO 30tSTRtKYAUR 13.DISTRIKtLAMBURAWI 12.D!STRIK MIMIKA BARATTENGAH DISTRIKWEGEEI.1UKA 18.DISTRIKtLAOAIJTARA 11. OtS1RtKUWA>A 4. 1~.DlsrIIIKKWAMKINAIMI.tIl 12,DtSTRIKWEGEEBINO 19.DISTRII<MABUGt ~g~IGA ~:~:i:~ IS.DISTRIKlUMO l:l.11IS·IIIIKI"UGODMll I•. DISTRIK HOYA 2tI.DISTI<IKOMUKI"

5,OISTR1KAGISIGA

[ltSTRtK SIRIWO 5.0ISTRIKWANGGARe 16.DISTRIKMOLANtKIME IG.DISTRIKIWIloKA IJISrI<lK LhMIlLWI 21. ~,lllStHiK IUIAOII'A [ltSTRtK 1.1AI<IMI 7 DISTRIKDOKOI.lE IG.DlSTRtK NAKAMA 16.DlSTRIKWANIA DISTRIKONERt 22. 17 '{,lllStHIKU(lIMIiA 8.0ISTRII(TElUI(UMAR 18.0ISTRII<KALOME 16.DISTRIKTELlJKDEYA I"'.DISTRIKAMAI< n.DISTRIK,o,MU~GKALPIA 8,OISTR1KTOMOSIOA e.DtSTRtI(TELUl(l<tM] I"(.D!SHlIKYAGi\l 19.DISTRIKWANwt lC.DISTRIKALAMA 24.0ISTRII<GOME"UTl\tlll 11.DISTRIKWAr'OCA ao'1'1 DI5TRII<YAMONFRIDISTRII<WAEGI te.Ig.D1STRIKBAYABIRUDlSTR1K YOUTAO! E. KABUPATENPUNCAK 25. OISTRIKERELMAKIloWIA H, KABUPATENDEIYAI

1. IlISTR!KTlGI DtSTRIK !)EI'r'AI MIYO 20. F. KABUPhTENDOGtYAI 21,DtSTRIKOOOOMO :~:g:~:~ ~~~~~BARAT 22.DISTRIKNIOGA2).DISTRII<GUBUME IlISTlllKTMihNDMIlAK 7.4 22, DtSTRtKA· ....EtDA DISTRIKBOI'tOBAOO 1.11\1"111 ~. 1.0ISTRIKKAMIJ01$1RIK ~IOU 25.DISTRIKDACAI ~:~:!f~m~:~g~E~.D!STRIKOOUFO 2,DISTRIKTIOITIMURa.4.lIISTllIKTIGIIll\11AT :1.~:~+~:~ 3.DISTRIKPIYAIYE ~.D!STR!KF>OGOM,o, DISTRIKKIYAGE 5,OISTR1KKIIPIRAYA 26

D1STRIKSINA.K 6.

6.DISTRIKMAPIIloSARAT  2.  DISTRIKILU  ?,!}ISTRIKAGIMIIGA  II.J:l!STRIKG{}l.tF
],OtSTRIKPAN1AITIMIJR  DlS'n~IK  KIII.III  SI'I.IITAN  7.  l.IJISlllIKf"I\WI  D!STRIKDERVOS  3,OISTF!IKMIMtKAT1MUR  9.  2,f)ISTRIK  PANlA) RARAT  8.0ISTRIKKAI.1IJT1MUR  4.  DISTRIKMEWOLUK  10.  D1STR!K  BEOGABARA.T  4.  OISTRIK  MIMIKA  BARAT  3,OISTRIKARAOtDE  O.DISTRII(MAPIA.TENGAH  II.  OISI ~II< IILOCl{l  IIMUt~  5.  DISTRII<YAMO  <>.DISIHIKJIIA  4.  OlSTR1KBOGABAIOIlo  1O.0IS111IKDUGIYIII  s.  OltHRIK  NUME  1~.IJ!sIII!K  UGAMANIM  6.  OISTF!IKJllA
1. DISfRlKTDREF!E  13.DISTRtK  KE!.t8RU  7.DISTRIKMIMIKol.Tlt.lURJAUH  "DISTRIKDUI.!ADAMA
8.DISTRIKTtNGG1NAMBUT  14.D!STRIKBtNA  e.  OISTRII<  MtMtKA  TENGAH  1,OISTF!IKSIRIWO
II  DISTRIKPA{;AlfMF.

dengan a.linya  PRESlDEN REPUBIJK INDONESIA,

SEKRETARIAT NEOARA

INDONESIA  ttd.


JOKO WIDODO


---


PRESIDEN

REPUBLIK  INDONESIA


LAMPlRAN  II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI PAPlJA TENGAH


DAFTAR PULAU DAN KOORDINAT


NO.  NAMAPULAU  KOORDINAT


Kabupaten  Nabire

] .  Pulau Aamone  03°01'35.57" S 134°49'39.58" T

1. Pulau Abe  03°05'20.51" S  135°33'41.37" T

1. Pulau Ahiba  03°05'39.12" S  135°37'19.72" T

1. Pulau Ajawawa  02°52'44.13" S  134°51'26.95" T

1. Pulau Anggrameos  02°42' 15.00" S  134°49'59.99" T

1. Pulau Bon  02°59'25.00" S  134°51'25.99" T

1. Pulau Botre  02°52'55.24" S 134°51'23.01" T

1. Pulau Botre Keeil  02°52'56.46" S 134°51'20.31" T

1. Pulau Bumbui  02°54'41.27" S  134°48'13.41" T

1. Pulau Deniaje  02°58' 16.00" S  134°50'30.00" T

1. Pulau Hariti  03°05'08.99" S  135°37'09.99" T

1. Pulau Here  03°05'51.00" S  135°35'56.00" T

1. Pulau Here Uti  03°05'39.71" S  135°36'13.21" T

1. Pulau Hinabua  02°54'50.06" S  134°49'40.48" T

1. Pulau Iwowaje  03°09'46.00" S  134°53'26.99" T

1. Pulau Kabuai  02°32'48.00" S 134°53'02.00" T

1. Pulau Kaririai  02°52'46.08" S 134°4Q'21.00"T

1. Pulau Kikir  03°02'29.34" S  134°51'26.39" T

1. Pulau Kumburi  03°00'33.99" S  135°03'24.00" T

1. Pulau Kunure  03°05'46.64" S  135°36'2l.21" T

1. Pulau Kuwam  02° 16'34.00" S  134°51'54.00" T

1. Pulau Madiana  02°53'06.40" S  134°51'14.92" T

1. Pulau Mangga  03°09'51.76" S  134°53'38.03" T

1. Pulau Manimaj e  03°03'37.55" S  134°50'22.31" T


SK No 146809A


---


PRESJDEN

REPUBLIK  INDONESIA

NO.  NAMAPULAU  KOORDINAT


1. Pulau Marua  03° 14'38.20" S 134°51'55.62" T

1. Pulau Mora  02°55'36.99" S 135°42'16.99" T

1. Pulau Mowirin  03·04'58.79" S 135°34'57.08" T

1. Pulau Nu Burl  03°17'23.47" S 135°05'36.63" T

1. Pulau Nu Mini  03°06'02.13" S 135°35'10.00" T

1. Pulau Nuta Barita  03°06'07.99" S 135°09'25.99" T

1. Pulau Nuta Utita  02"56' 10.00" S 135°43'48.00" T

1. Pulau Pepaya  03°12'55.00" S 135°04'50.99" T

1. Pulau Purure  02°59' 17.12" S 134°51'00.33" T

1. Pulau Rage  03°02' 12.13" S 134°50'18.31" T

1. Pulau Ratewa  02°56'55.14" S 135°45'14.70" T

1. Pulau Roene  03°05'57.00" S 135°37'32.99" T

1. Pulau Rori  03°02'57.99" S 134°51'42.00" T

1. Pulau Roriegi  02°52'45.00" S 134°49'27.00" T

1. Pulau Rorobo  02°23'43.00" S 134°57'42.99" T

1. Pulau Runggawor  03°03' 10.00" S 134°51'46.00" T

1. Pulau Sariwe  03°02'43,00" S 135°47'04.99" T

1. Pulau Si  03°09' 11.99" S 135°39'28.00" T

1. Pulau Warahire  03°06'16.99" S 135°32'48.99" T

1. Pulau Waru  03°05' 12.15" S 135°35'18.49" T

Kabupatcn  Mimika

1. Pulau Arnamapare  04°50'52.00" S 136°46'53.00" T

46,  Pulau Anjing  04°54'45.07" S 136°52'55.27" T

1. Pulau Awatiri  04°53' 14.97" S 136°47'14.34" T

1. Pulau Bidadari  04°53'48,82" S 136°47'45.94" T
1. Pulau Puriri  04°54'41.94" S 136°49'11.48" T

1. Pulau Yapero  05°02' 11.05" S 137°11'19.47" T

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,.:::f?~~~  sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA

iIIr",--..  INDONESIA  ttd.
dan

JOKO WIDODO

Penjabat Gubernur Papua Tengah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BABVIII

PEMBINAAN,PENGAWASAN,DANEVALUASI

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Provinsi Papua Tengah dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak, Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Deiyai sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

(3)Menteri ...

SK No 146924 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan dan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait.

(4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan

pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perkembangan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

BABIX

KETENTUANPERALIHAN

Pasal19

(1) Sebelum terbentuknya DPR Papua Tengah untuk pertama

kali, Penjabat Gubernur Papua Tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah

anggota MRP Provinsi Papua Tengah untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah.

(3) Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(4) Penetapan Peraturan Gubernur Papua Tengah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa120 Ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR Papua Tengah dan penetapan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Tengah diatur lebih lanjut dalam undang- undang mengenai pemilihan umum.

Pasal 21 ...

SK No 146962 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal21

(1) Ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di

Provinsi Papua Tengah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi.

(2) Pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Tengah

untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan:

• calon pegawai negeri sipil OAPyang berusia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;

• pegawai honorer OAPyang terdaftar kategori II di Badan Kepegawaian Negara menjadi calon pegawai negeri sipil yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

• pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasa122

(1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang In! harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga terdiri dari jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam Otonomi Khusus.

Pasa123 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

SK No 146926 A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan istrasi Hukum,

SK No 146788A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANO-UNDANOREPUBLIKINDONESIA

NOMOR15 TAHUN2022

TENTANO

PEMBENTUKANPROVINSIPAPUATENGAH

I. UMUM Dalarn rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun masyarakat Indonesia yang adil, makrnur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah baru di wilayah Papua tersebut perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai,Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Pengaturan mengenai Provinsi Papua Tengah perlu diatur dalam undang-undang tersendiri untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai,Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.Selain itu adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalarnan, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan adanya pemekaran provinsi di Provinsi Papua Tengah serta mernperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berada di wilayah pedalaman dan terisolir, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lainnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai,Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang pernerintahan, pernbangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Papua Tengah, perlu ada penyesuaian wilayah yang masih termasuk dalam Provinsi Papua. Oleh karena itu, perlu disusun pembentukan daerah baru melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Pembentukan ...

SK No ]46944 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pembentukan daerah baru merupakan salah satu materi penting dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam Undang-Undang tersebut, pembentukan daerah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa melalui daerah persiapan sebagaimana diatur umumnya dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of controls pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan saran a dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASALDEMIPASAL