PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi

pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. (21 Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pekan olahraga internasional;
• pekan olahraga nasional;
• pekan olahraga wilayah; dan
• pekan olahraga daerah.

(3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• kejuaraan olahraga tingkat internasional;
• ke.luaraan olahraga t_ingkat nasional;

c kejuaraan SK No 022623 A

PRESIDEN

• kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
• kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
• kejuaraan olahraga tingkat kabupatenlkota.

(4) Penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan

olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

(5) Ketentuan mengenai jenis pekan olahraga dan

kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (41diatur dengan Peraturan Menteri.

2 Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pekan olahraga tingkat internasional meliputi:

• pekan olahraga dunia (Olgmpic Games dan Paralgmpic Games);
• pekan olahraga Asia (Asian Games dan Asian Para Gamesl;
• pekan olahraga Asia Tenggara (South East Asian Games dan South East Asian Para Gamesl; dan
• pekan olahraga tingkat internasional lainnya. 3 Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga

tingkat internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.

(2) Keikutsertaan

SK No 022624 A

PRESIDEN

,

(2) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga

tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam ruang lingkup kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

(3) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga

tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI.

4 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan

dengan tujuan:

• memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
• menjaring bibit olahragawan potensial; dan
• meningkatkanprestasiolahraga.

(2) Penyelenggaraan pekan olahraga nasional

harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.

(3) Pemerintah bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan pekan olahraga nasional.

(4) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

(5) Menteri dalam melaksanakan tanggung jawab

(41 sebagaimana dimaksud pada ayat menugaskan komite olahraga nasional selaku penyelenggara.

5 Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

SK No 022625 A

PRESIDEN

Pasal 1 1

(1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga

nasional sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:

• perencanaan;
• pengorganisasian;
• pelaksanaan; dan
• pengawasan.

(2) Komite olahraga nasional dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan evaluasi dan pelaporan.

(3) Tugas komite olahraga nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan:

• jumlah peserta;
• cabang olahraga yang dipertandingkan;
• persyaratan olahragawan; dan
• waktu penyelenggaraan. (41 Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite olahraga nasional wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas komite

olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

6 Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Komite olahraga nasional melalui musyawarah

olahraga nasional menetapkan paling banyak 3 (tiga) calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional.

(2) Calon

SK No 022626 A

PRESIDEN

(21 Calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) pemerintah provinsi atau gabungan pemerintah provinsi.

(3) Penetapan calon tuan rumah pelaksana pekan

olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan memperhatikan:

• kemampuan dan potensi pemerintah provinsi calon tuan rumah pelaksana;
• ketersediaan prasarana dan sarana serta kemampuan pemeliharaan dan perawatannya;
• dukungan masyarakat setempat; dan
• pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di masing-masing provinsi. (41 Penetapan calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional berupa gabungan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus mempertimbangkan:
• letak geograhs wilayah provinsi berdekatan;
• ketersediaan prasarana dan sarana antar dan lintas daerah;
• potensi sumber daya masing-masing daerah; dan
• dapat bekerja sama.

(5) Komite olahraga nasional mengajukan 3 (tiga)

calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional yang telah ditetapkan sebagai calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional kepada Menteri.

(6) Menteri menetapkan 1 (satu) tuan rumah

pelaksana pekan olahraga nasional.

(7) Pemerintah

SK No 022627 A

PRESIDEN

,

(71 Pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.

(8) Ketentuan mengenai mekanisme

pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Di dalam Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Pekan Olahraga Rekreasi Nasional

(1) Penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi

nasional bertujuan untuk:

• memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatan kesehatan;
• meningkatkankebugaran;
• meningkatkan kegembiraan; dan
• meningkatan hubungan sosial.

(2) Pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

(3) Pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh komunitas olahraga rekreasi dari setiap provinsi.

(4) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi.

(5) Dalam

SK No 022628 A

PRESIDEN

REPUBLIK !NDONESIA

(5) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga

rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4lr, Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi olahraga rekreasi.

(6) Menteri menetapkan pemerintah provinsi

sebagai tuan rumah pelaksana pekan olahraga rekreasi nasional dengan memperhatikan:

• kemampuan dan potensi pemerintah provinsi calon tuan rumah pelaksana;
• ketersediaan prasarana dan sarana;
• dukungan masyarakat setempat;
• pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tuan rumah pelaksana; dan
• usulan dari organisasi olahraga rekreasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai

penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

8 Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kejuaraan olahraga di tingkat internasional

bertujuan untuk:

• meningkatkanprestasiolahraga;

• mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar bangsa;

• memberikanpengalamanbertanding;

• meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan

• menumbuhkan .

SK No 022629 A

PRESIDEN

• menumbuhkan semangat dan kebanggaan nasional.

(2) Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan

olahraga wilayah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga kabupatenlkota bertujuan untuk:

• meningkatkanprestasiolahraga;
• menjaring bibit olahragawan potensial;
• memassalkanolahraga;
• memberikan pengalaman bertanding; dan
• memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) harus memberikan dampak pengembangan

potensi ekonomi dan industri olahraga.

Pasal II

1. Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

SK No 022630 A

PRESIDEN

• 10 Agar setiap orang rrrcngctahuinya, memerin[.ahkan pcngundangan Peraturan Pcmcrintah ini dengan penempatannya dalam t-cmbaran Negara Republik Indoncsia.

Ditctapkan di .Jakarta pada tzrnggal 24 ,lanuari 2O2O

INDONESIA,

rtd

l)iundan gkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari2O2O

REPUBI,IK INDONtrSIA

rrd

LSM]JARAN NEGARA RI.'PSBLTI( tI\iDONESIA TAHUN 202O NOI\4OR 27

linan scsuai dcngan aslinya

um dan Perundang-undangern,

vanna Djanran

SK No010661 A

FRESIDEN