Peraturan Badan Nomor 8-pojk-04-2022 Tahun 2022 tentang PELAPORAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran

umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 5. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa Efek sesuai dengan peraturan bursa Efek. 6. Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi. 7. Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya. 8. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 9. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya. 10. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan

terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka. 12. Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. 13. Entitas Utama adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan. 14. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu. 15. Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.

(1) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang memenuhi kriteria: a. dalam proses pemeriksaan namun sudah tidak memiliki pengurus dan kantor; dan/atau b. dalam tahap pemberesan aset nasabah atau pencabutan izin.

(1) Laporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek terdiri atas:

a. Laporan Berkala; dan b. Laporan Insidental. (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. laporan harian; b. laporan bulanan; c. laporan triwulanan; d. laporan tengah tahunan; dan e. laporan tahunan.

Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa laporan MKBD harian.

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. laporan kegiatan Perantara Pedagang Efek; b. laporan MKBD bulanan; c. laporan kegiatan berkala PPE-EBUS; dan d. laporan debitur.

Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa laporan layanan pengaduan.

Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat; b. laporan kecukupan permodalan terintegrasi; c. laporan profil risiko terintegrasi; d. laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi; e. laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek; dan f. laporan keuangan tengah tahunan, terdiri atas:

1. laporan keuangan tengah tahunan yang tidak disertai laporan akuntan;

2. laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan untuk penelaahan terbatas; atau

3. laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. laporan keuangan tahunan audited; b. laporan keuangan tahunan unaudited; c. laporan akuntan atas MKBD; d. laporan rencana literasi; e. laporan realisasi rencana literasi; f. laporan rencana inklusi; g. laporan realisasi rencana inklusi; h. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi; i. laporan hasil evaluasi komite audit; j. laporan penerapan tata kelola tahunan; k. laporan rencana bisnis; l. laporan realisasi rencana bisnis; m. laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain; n. laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; o. laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; p. laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan; q. laporan keberlanjutan; r. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan;

s. laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko; dan t. laporan data dan informasi pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat; b. laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat; c. laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat; d. laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan; e. laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan; f. laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek; g. revisi terhadap laporan penerapan tata kelola; h. laporan perubahan data Perusahaan Efek berkaitan dengan:

1. identitas perseroan, yang paling sedikit nama, alamat kantor pusat dan operasional, atau logo;
2. anggaran dasar perseroan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
4. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
5. perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai

Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek patungan; 6. keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional yang berubah dan sistem pengendalian internal Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; 7. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai; 8. penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek; 9. penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan/atau 10. prosedur dan standar operasi perseroan; i. laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris; j. laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS; k. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek; l. laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek; m. laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi; n. laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek; o. laporan hasil RUPS; p. laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali; dan q. laporan penyesuaian rencana bisnis.

Pihak yang menyampaikan laporan MKBD harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

(1) Pihak yang menyampaikan: a. laporan kegiatan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; dan b. laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa Perantara Pedagang Efek. (2) Pihak yang menyampaikan laporan MKBD bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan PED. (3) Pihak yang menyampaikan laporan kegiatan berkala PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha PPE-EBUS.

Pihak yang menyampaikan laporan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

(1) Pihak yang menyampaikan: a. laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan

b. laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. (2) Pihak yang menyampaikan: a. laporan kecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; b. laporan profil risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c; dan c. laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Entitas Utama berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan. (3) Pihak yang menyampaikan laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa Penjamin Emisi Efek.

(1) Pihak yang menyampaikan: a. laporan keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a; b. laporan keuangan tahunan unaudited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b; c. laporan hasil evaluasi komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i; d. laporan penerapan tata kelola tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j; e. laporan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k; f. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l; g. laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m;

h. laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf p; i. laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf q; dan j. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf r, berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. (2) Pihak yang menyampaikan: a. laporan akuntan atas MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c; dan b. laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf s, berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek. (3) Pihak yang menyampaikan: a. laporan rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d; b. laporan realisasi rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e; c. laporan rencana inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f; dan d. laporan realisasi rencana inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, berupa Perantara Pedagang Efek. (4) Pihak yang menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Entitas Utama berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan.

(5) Pihak yang menyampaikan: a. laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n; dan b. laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o, berupa Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek dan PED. (6) Pihak yang menyampaikan laporan data dan informasi pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf t berupa Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

(1) Pihak yang menyampaikan: a. laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; b. laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b; dan c. laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat. (2) Pihak yang menyampaikan: a. laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d; dan b. laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Entitas Utama berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan. (3) Pihak yang menyampaikan laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f berupa dewan komisaris Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. (4) Pihak yang menyampaikan: a. revisi terhadap laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; b. laporan perubahan data Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h; c. laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i; d. laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j; e. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k; f. laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat

dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m; g. laporan hasil RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o; h. laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p; dan i. laporan penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q, berupa Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. (5) Pihak yang menyampaikan laporan penambahan dan pemutusan kerjasama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l berupa Perantara Pedagang Efek. (6) Pihak yang menyampaikan laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n berupa Penjamin Emisi Efek.

(1) Penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Laporan Berkala dan Laporan Insidental dapat

disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia namun terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Insidental dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud. (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk laporan harian MKBD kepada: a. Otoritas Jasa Keuangan; b. Bursa Efek INDONESIA; dan c. Lembaga Kliring Penjaminan, yang dilaporkan ke dalam sistem penerima pelaporan MKBD dikecualikan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan mengikuti ketentuan teknis pada sistem penerima pelaporan MKBD.

Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan MKBD harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya paling lambat pada pukul 08.30 WIB.

(1) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya. (2) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menyampaikan laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan laporan debitur. (3) Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan PED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib menyampaikan laporan MKBD bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan posisi akhir hari kerja terakhir bulan sebelumnya paling lambat pada pukul 08.30 WIB hari kerja bulan berikutnya. (4) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat setiap hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menyampaikan laporan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir.

(1) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan Juni dan Desember apabila pada bulan Juni atau Desember tidak terdapat penutupan lokasi atau tidak terjadi perubahan alamat. (2) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat: a. pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; b. pada akhir bulan ke-2 (kedua) setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan c. pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai

laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. (3) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat: a. tanggal 15 bulan Agustus untuk laporan posisi akhir bulan Juni; dan b. tanggal 15 bulan Februari untuk laporan posisi akhir bulan Desember. (4) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib menyampaikan: a. laporan profil risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c; dan b. laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. (5) Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang dibuat secara berkala setiap bulan Juni dan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

(1) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan audited

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan audited. (2) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan unaudited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-1 (kesatu) setelah tanggal laporan keuangan tahunan unaudited. (3) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat setiap tanggal 15 bulan ke-2 (kedua) pada tahun berikutnya. (5) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan November. (6) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari. (7) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib

menyampaikan laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (8) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf p kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi Perusahaan Efek yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan b. paling lambat pada tanggal 31 Januari bagi Perusahaan Efek yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis. (9) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf q kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Emiten atau perusahaan publik; b. paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya dalam hal disampaikan terpisah dengan penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Emiten atau perusahaan publik; atau c. paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Emiten atau perusahaan publik.

(10) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyampaikan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf r kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik. (11) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib menyampaikan laporan akuntan atas MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (12) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf s kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 28 Februari. (13) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib menyampaikan: a. laporan rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d; dan b. laporan rencana inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan laporan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (14) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang tidak memiliki kewajiban penyampaian laporan rencana bisnis wajib menyampaikan:

a. laporan rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d; dan b. laporan rencana inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 bulan November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. (15) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib menyampaikan: a. laporan realisasi rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e; dan b. laporan realisasi rencana inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (16) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang tidak memiliki kewajiban penyampaian laporan realisasi rencana bisnis wajib menyampaikan: a. laporan realisasi rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e; dan b. laporan realisasi rencana inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya. (17) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. (18) Perantara Pedagang Efek dan PED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) wajib menyampaikan laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian

uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan Desember. (19) Perantara Pedagang Efek dan PED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) wajib menyampaikan laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. (20) Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) wajib menyampaikan laporan data dan informasi pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf t kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Juli setiap tahunnya dengan periode data 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

(1) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum melakukan kegiatan di lokasi lain. (2) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib menyampaikan laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan

laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama: a. 7 (tujuh) hari setelah perubahan; atau b. 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan Juni dan Desember, dalam hal pada bulan Juni atau Desember tidak ada laporan perubahan. (3) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi: a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukan Entitas Utama; b. perubahan Entitas Utama; c. perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau d. pembubaran Konglomerasi Keuangan. (4) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dewan komisaris Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) wajib menyampaikan laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan yang dapat

membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran. (6) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan revisi terhadap laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (7) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan perubahan data Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan tersebut. (8) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah masa jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris berakhir dengan sendirinya, mengundurkan diri atau diberhentikan. (9) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.

(10) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan lain dimaksud dilaksanakan. (11) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu dalam hal terdapat perubahan. (12) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS disertai dengan ringkasan risalah atau risalah RUPS. (13) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama: a. 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan pemegang saham atau PSP disertai dengan daftar pemegang saham; atau b. 7 (tujuh) hari kerja sejak batalnya permohonan persetujuan OJK disertai dengan daftar pemegang saham. (14) Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib menyampaikan laporan penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q kepada

Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan. (15) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) wajib menyampaikan laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerja sama tersebut. (16) Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) wajib menyampaikan laporan harian MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap melakukan kegiatan penjaminan, secara harian selama periode kegiatan penjaminan emisi Efek yang dimulai sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses penjatahan.

Dalam hal terdapat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 yang batas waktunya jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(1) Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyampaikan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan pertama kali sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi

Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan perusahaan publik. (2) Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyampaikan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal 31 Januari 2024. (3) Penjamin Emisi Efek yang memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis wajib menyampaikan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan pertama kali pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis tahun 2024 sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah. (4) Penjamin Emisi Efek yang tidak memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis wajib menyampaikan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal 31 Januari 2024. (5) PED yang memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis, wajib menyampaikan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan pertama kali pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis tahun 2024 sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah. (6) PED yang belum memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis wajib menyampaikan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal 31 Januari 2024.

(1) Perantara Pedagang Efek yang merupakan Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan periode 2022. (2) Perantara Pedagang Efek yang merupakan Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal 30 April 2023 dalam hal penyampaian laporan

keberlanjutan disampaikan terpisah dengan penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Perantara Pedagang Efek yang bukan merupakan Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal 30 April 2023. (4) Penjamin Emisi Efek yang merupakan Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan periode 2024. (5) Penjamin Emisi Efek yang merupakan Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal 30 April 2025 dalam hal penyampaian laporan keberlanjutan disampaikan terpisah dengan penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penjamin Emisi Efek yang bukan merupakan Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal 30 April 2025. (7) PED wajib menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal 30 April 2025.

Dalam hal terdapat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang batas waktunya jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f angka 2 dan angka 3, laporan keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan laporan akuntan atas MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, laporan keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan laporan akuntan atas MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dalam bentuk cetak.

Bagi Perusahaan Efek yang merupakan Emiten atau perusahaan publik, kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan laporan keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau perusahaan publik.

Laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan laporan keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a

disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Periode pelaporan untuk laporan keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan laporan keuangan tahunan unaudited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib dimulai sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (2) Dalam hal Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menggunakan periode pelaporan selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan periode pelaporannya paling lambat pada tahun berikutnya setelah 1 (satu) tahun diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Dalam hal penyesuaian periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan periode penyajian laporan keuangan menjadi lebih panjang atau lebih pendek dari periode 1 (satu) tahun, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pengungkapan sebagaimana yang diatur pada Standar Akuntansi Keuangan.

(1) Laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, laporan keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan laporan keuangan tahunan unaudited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib disertai surat pernyataan tentang pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi dan salah satu anggota dewan komisaris yang mewakili dewan komisaris. (2) Semua anggota direksi dan anggota dewan komisaris Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Laporan akuntan atas MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c wajib disampaikan dengan ketentuan: a. disusun berdasarkan penugasan audit kepatuhan; b. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan audited; dan c. pemeriksaan atas perhitungan MKBD dilakukan oleh akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek wajib menatausahakan Laporan Berkala dan Laporan Insidental untuk kepentingan pengawasan.

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 36, dikenai sanksi

administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada masyarakat.

Ketentuan pelaporan yang berlaku bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5626); b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5627); c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5774); d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin

Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5868) dan ketentuan pelaksanaannya mengenai kegiatan lain bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat (Lembaran Negara

Tahun 2016 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6003) dan ketentuan pelaksanaannya mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan serta mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan; f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6036) dan ketentuan pelaksanaannya mengenai tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6103); h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha

Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6126); i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6162); j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara

Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6246) dan ketentuan pelaksanaannya mengenai pedoman pelaksanaan layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan; k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6285); l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6387); m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6372); n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017

Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6394); o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6589); p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6607); q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6670) dan ketentuan pelaksanaannya mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan manajemen risiko perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek; r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA

Tahun 2021 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6739), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, terkait ketentuan pelaporan bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-02/BL/2009 tentang Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY