Peraturan Badan Nomor 56-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
4. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh

Manajer Investasi. 5. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk: a. Laporan Aset Dan Liabilitas Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. Laporan Operasi Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; c. Laporan Perubahan Aset Bersih Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. Laporan Portofolio Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran 4 IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; e. Laporan Informasi Operasi Dan Rasio-Rasio Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan f. Laporan Komitmen Dan Kontinjensi Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan: a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan setiap hari paling lambat pukul 10.00 Waktu INDONESIA Barat pada hari kerja berikutnya; b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f disampaikan setiap akhir bulan paling lambat pada hari kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya; dan c. laporan disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib memastikan kelengkapan data laporan yang tersedia pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan akurasi perhitungan data laporan Reksa Dana yang disampaikan.

Dalam hal Reksa Dana tertutup, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh: a. Manajer Investasi; b. Bank Kustodian yang ditunjuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana sesuai dengan kontrak; atau c. Direksi Reksa Dana berbentuk Perseroan.

(1) Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib menyampaikan informasi keuangan kepada Manajer Investasi pada setiap awal hari kerja yang

memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya. (2) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan data harian.

Pada saat membeli kembali saham atau Unit Penyertaan, Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan dengan informasi: a. tanggal pembelian kembali; b. nilai aktiva bersih Reksa Dana yang digunakan untuk menghitung jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dibeli kembali; c. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum pembelian kembali; d. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dibeli kembali; e. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki setelah pembelian kembali; f. rincian hasil bruto dari pembelian kembali, terdiri atas:

1. jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan nilai pengembalian investasi dari akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan;

2. jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun pendapatan investasi yang direalisasikan;

3. jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun laba rugi yang belum direalisasi;

4. jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun laba rugi yang sudah direalisasi; dan

5. biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari pembelian kembali, yang diperkenankan sesuai dengan kontrak investasi kolektif; dan g. dalam hal terdapat indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf f, perlakuan perpajakan juga termasuk yang diinformasikan.

Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib mengirim laporan kepada setiap pemegang saham atau Unit Penyertaan dengan ketentuan: a. paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang saham atau Unit Penyertaan; b. paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember; dan c. laporan memuat paling sedikit informasi:

1. nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang saham atau Unit Penyertaan;
2. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
3. tanggal, nilai aktiva bersih Reksa Dana, dan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali pada setiap transaksi selama periode;
4. tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang menerima dividen;
5. rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
6. rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh pemegang saham atau Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, yaitu: a) total penghasilan selama periode tertentu, baik didistribusikan atau tidak didistribusikan; b) rincian bagian penghasilan yang telah didistribusikan pada pemegang saham atau Unit Penyertaan secara tunai; c) uraian bagian penghasilan yang telah didistribusikan sebagai bagian dari penjualan kembali saham atau Unit Penyertaan; d) rincian dari penghasilan termasuk perhitungan pajaknya dan besarnya pajak yang telah dibayar; dan e) rincian penghasilan yang belum didistribusikan.

Transaksi Efek wajib dibukukan pada tanggal terjadinya transaksi, dengan ketentuan: a. Efek yang dibeli:

1. didebit pada akun investasi dengan harga beli, setelah ditambah biaya transaksi dan dicatat pada baris nomor 1, 2 , 3 atau 4 ; dan
2. dikredit pada akun utang pembelian Efek dan dicatat pada baris nomor 12, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Efek yang dijual:

1. dikredit pada akun investasi sebesar harga jual setelah dikurangi biaya transaksi dan dicatat pada nomor 1, 2 , 3 atau 4 ; dan
2. didebit pada akun Piutang Penjualan Efek dan pada baris nomor 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. c. komisi perantara pedagang efek dibukukan pada buku pembantu dan dicatat pada baris nomor 25 dan 26 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. investasi dalam instrumen pasar uang termasuk Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dicatat pada baris nomor 1 tercantum dalam Lampiran I dengan portofolio terinci sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; e. dalam instrumen utang lainnya termasuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya satu tahun atau lebih, termasuk obligasi dan utang yang dapat dikonversi, dicatat pada baris nomor 2 tercantum dalam Lampiran I dengan portofolio terinci sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; f. investasi dalam saham dicatat dalam baris nomor 3 tercantum dalam Lampiran I dengan portofolio terinci sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; g. investasi dalam waran dan right mencakup waran dan right yang belum jatuh tempo dan Efek lainnya dicatat dalam baris nomor 4 tercantum dalam Lampiran I

dengan portofolio terinci sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; h. laba rugi bersih periodik yang belum didistribusikan dibukukan dalam akumulasi laba rugi sampai dengan tahun sebelumnya dan dicatat pada baris nomor 18 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan i. apabila Reksa Dana melakukan pembelian saham dalam suatu Penawaran Umum, pembukuan transaksi sebelum tanggal penjatahan didebit pada Aset Lain- Lain-uang muka pembelian Efek dan dicatat pada baris nomor 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dikredit pada kas.

Akun Investasi dari Reksa Dana wajib disesuaikan dengan nilai pasar wajar setiap hari kerja, yang didasarkan pada evaluasi nilai setiap Efek seperti yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dengan ketentuan sebagai berikut: a. penyesuaian harian atas nilai akun investasi didebit atau dikredit pada masing-masing akun investasi dan pada akun yang dilaporkan pada baris nomor 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai laba rugi bersih yang belum direalisasikan; dan b. buku pembantu dibuat untuk setiap Efek yang memperlihatkan harga beli setelah ditambah biaya

transaksi.

(1) Pendapatan bunga dari Efek yang bersifat utang wajib diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba rugi bersih yang belum direalisasikan dengan ketentuan: a. kolektibilitas tagihan bunga diragukan dan/atau gagal bayar dibuat penyisihan atas tagihan bunga yang diragukan; b. potongan harga pembelian dari nilai pokok Efek yang bersifat utang tanpa kupon bunga diakui secara harian sebagai pendapatan bunga; c. perbedaan antara harga beli dan harga jual Efek yang bersifat utang yang diperoleh dengan perjanjian pembelian kembali yang tidak dapat dibatalkan diperlakukan sebagai pendapatan bunga dan diakui secara harian; d. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga tidak termasuk bunga yang masih harus diterima, dibukukan sebagai berikut:

1. bunga yang masih harus dibayar sebagai tambahan atas harga beli didebit pada piutang bunga dan dikredit pada kas;
2. bunga kupon berjalan diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba rugi investasi bersih, dan dilaporkan pada baris nomor 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
3. bunga yang diterima (dijual) didebit pada kas dan dikredit pada piutang bunga; dan e. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga termasuk bunga yang masih harus diterima, tidak diakui setiap hari, tapi dibukukan pada tanggal obligasi tanpa bunga, dengan cara

yang serupa dengan dividen yang diterima atas saham. (2) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada baris nomor 7 dan 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Pendapatan dividen wajib:

1. dicatat pada tanggal tanpa dividen untuk Efek yang diperdagangkan di bursa atau pada tanggal dividen dibagikan kepada pemegang saham terdaftar untuk Efek yang tidak diperdagangkan di bursa; dan
2. dibukukan pada piutang dividen dan dilaporkan pada baris nomor 6 dan 22 tercantum dalam Lampiran I dan pada baris nomor 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Dalam hal kolektibilitas piutang dividen diragukan dan atau gagal bayar wajib dibuat penyisihan atas piutang dividen yang diragukan.

Laba rugi bersih yang direalisasi dari transaksi penjualan Efek wajib ditentukan berdasarkan metode biaya rata-rata, yang meliputi: a. biaya-biaya, komisi dan biaya transaksi; dan b. perbedaan antara biaya rata-rata Efek yang dijual dan harga jual bersih dibukukan pada akun khusus laba rugi yang sudah direalisasikan dan dilaporkan pada baris nomor 21 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pada baris nomor 11 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Setiap pendapatan investasi yang direalisasi dan yang belum direalisasi dilaporkan pada baris nomor 20, 21, dan 22 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mencakup sub akun terinci yang mencatat jumlah pendapatan investasi yang direalisasikan atau belum direalisasikan yang menjadi hak setiap pemegang saham atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana.

Biaya pengelolaan, biaya Kustodian, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana terbuka wajib dibebankan secara harian.

Akun individual saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan wajib dibuat untuk setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka, dengan ketentuan: a. dalam hal penerbitan saham atau Unit Penyertaan, jumlah harga bersih penjualan saham atau Unit Penyertaan dikredit pada rekening masing-masing pemodal pada akun Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan dan dilaporkan pada baris nomor 16 tercantum dalam Lampiran I dan pada baris nomor 7 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. dalam hal pembelian kembali saham atau Unit Penyertaan, jumlah yang wajib didebit pada rekening masing-masing pemodal pada akun Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan sama dengan saldo rekening sebelumnya dikalikan rasio pembelian

kembali; c. total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan dilaporkan pada baris nomor 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan d. perbedaan antara total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dengan nilai yang didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, didebit dengan menggunakan rasio yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke masing-masing akun pendapatan yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing-masing pemodal.

(1) Pembagian uang tunai kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan wajib:

1. dikredit pada akun kas; dan
2. didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, akun pendapatan investasi yang direalisasikan, dan akun pendapatan investasi yang belum direalisasikan untuk masing-masing pemodal dengan proporsi saldo akun setiap individu dibandingkan dengan total distribusi untuk setiap individu pemodal. (2) Pembagian uang tunai dilaporkan pada baris nomor 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dicerminkan dalam saldo yang dilaporkan pada baris nomor 5, 16, 20, 21 dan 22 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Sepanjang ditentukan dalam kontrak investasi kolektif, atau anggaran dasar Reksa Dana terbuka, nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dapat dinaikkan atau diturunkan dengan memodifikasi secara proporsional jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham atau Unit Penyertaan.

Jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka wajib dicatat paling sedikit 3 (tiga) angka desimal.

Berkaitan dengan pembagian uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kustodian wajib memberikan konfirmasi kepada pemodal tentang rincian yang sama atas hasil bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g.

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor X.D.1 yang merupakan lampirannya; dan b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor VIII.G.8 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY