Peraturan Badan Nomor 51-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
2. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak: a. sebagai entitas (company rating); dan/ atau b. berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat (instrument rating).

Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapat izin usaha dari

Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan pemeringkatan melalui analisis yang mendalam (in-depth analysis), dilakukan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib: a. bersikap objektif, dan independen dalam melaksanakan kegiatan pemeringkatan; b. memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam setiap tahapan pada proses pemeringkatan termasuk jangka waktu penyelesaiannya, dengan ketentuan prosedur dan metodologi pemeringkatan wajib memenuhi kondisi paling sedikit:

1. tepat, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian;
2. telah diuji kehandalannya; dan
3. penerapannya wajib sesuai dengan objek pemeringkatan dan jenis industrinya; c. menerapkan dan menaati prosedur dan metodologi sebagaimana dimaksud dalam huruf b secara konsisten; d. menerapkan tahapan proses pemeringkatan yang mencakup paling sedikit:
4. pemaparan atas metodologi pemeringkatan kepada pengguna jasa, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek melakukan pemeringkatan karena permintaan, baik permintaan dari pihak yang diperingkat maupun permintaan pihak lain;
5. pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang menjadi sumber pemeringkatan baik kualitatif maupun

kuantitatif termasuk dari atau melalui manajemen Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; 3. proses analisa dan penetapan Peringkat; 4. proses keberatan oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; 5. publikasi hasil Peringkat; dan 6. pemantauan hasil Peringkat; e. melakukan kaji ulang secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali terhadap prosedur dan metodologi pemeringkatan serta penerapannya, untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan objektivitas proses pemeringkatan; f. bertanggung jawab atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan; g. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dikeluarkannya hasil Peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; h. menjamin keberlanjutan dan ketersediaan analis dalam setiap proses pemeringkatan; i. memastikan analisnya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; j. melakukan keterbukaan prosedur dan metodologi pemeringkatan dengan pihak yang diperingkat, investor, partisipan pasar lainnya dan masyarakat; k. memantau entitas (company rating) dan/atau Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat (instrument rating) secara terus menerus sesuai dengan prosedur standar operasi pemeringkatan; l. mengkaji ulang secara berkala hasil Peringkat yang telah dikeluarkan; m. mengkaji ulang hasil Peringkat yang telah dikeluarkan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Peringkat;

n. memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh dalam rangka proses pemeringkatan adalah relevan dan dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang dapat dipercaya; o. mendistribusikan secara tepat waktu setiap hasil Peringkat sesuai dengan perjanjian pemeringkatan; p. mengungkapkan hasil pemutakhiran atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkannya sesuai dengan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalam hal terdapat informasi yang material yang menyebabkan perubahan hasil Peringkat; q. mempunyai sistem yang memastikan bahwa informasi yang bersifat rahasia yang diterima dari Pihak yang diperingkat, Pihak yang Efeknya diperingkat dan/atau Pihak lain, tidak diketahui dan/atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menggunakan informasi rahasia hanya untuk tujuan yang berkaitan dengan aktivitas pemeringkatan atau aktivitas lainnya yang sesuai dengan perjanjian dengan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat; s. mempunyai Komite Pemeringkat dan pejabat kepatuhan; t. MENETAPKAN secara jelas keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat kepatuhan; u. memiliki persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Pemeringkat secara tertulis. Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Pemeringkat ini wajib disusun untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hasil pemeringkatan; v. memastikan bahwa pejabat kepatuhan dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan objektif;

w. memiliki persyaratan dan kualifikasi analis secara tertulis dan menerapkannya untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas proses pemeringkatan; x. MENETAPKAN kompetensi analisnya; y. menjamin bahwa analisnya melakukan analisa yang memadai dan pemantauan yang cermat; dan z. menjamin bahwa seluruh analis Perusahaan Pemeringkat Efek meningkatkan kemampuan yang terkait dengan pemeringkatan melalui pelatihan yang memadai. (2) Dalam hal hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengakibatkan perlu dilakukan perubahan prosedur dan metodologi pemeringkatan, maka Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan perubahan dan menyampaikan prosedur dan metodologi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan. (3) Kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf l dan huruf m tidak berlaku jika: a. pemeringkatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang hanya menghasilkan 1 (satu) kali pemeringkatan; dan/atau b. pemeringkatan yang dilakukan tanpa permintaan Pihak tertentu, dimana Perusahaan Pemeringkat Efek telah menyatakan bahwa Perusahaan Pemeringkat Efek tersebut telah menghentikan kegiatan pemeringkatan atas Pihak atau Efek tertentu.

Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang: a. memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal; b. memberikan kepastian dan/atau jaminan baik secara implisit maupun eksplisit atas hasil Peringkat tertentu

sebelum selesainya proses pemeringkatan; c. melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan, kecuali kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; d. memberikan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan/atau untuk tujuan lain selain untuk keperluan kegiatan pemeringkatan kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan dari Pihak yang memiliki data dan/atau informasi rahasia tersebut atau dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau untuk kepentingan peradilan; e. menentukan hasil Peringkat berdasarkan hal lain selain faktor-faktor yang relevan dengan objek pemeringkatan; f. memberikan rekomendasi mengenai struktur Produk Keuangan Terstruktur (structured finance product) yang sedang diperingkatnya; g. melakukan pemeringkatan suatu objek pemeringkatan apabila:

1. Efek yang akan diperingkat diterbitkan oleh Pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Perusahaan Pemeringkat Efek, komisaris, atau direkturnya mempunyai kepentingan atas Efek dan/atau entitas yang akan diperingkat dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum melakukan kegiatan pemeringkatan dan/atau selama Perusahaan Pemeringkat Efek melakukan pemeringkatan; atau
3. karyawan yang melakukan analisis pemeringkatan mempunyai kepentingan atas Efek dan/atau entitas yang akan diperingkat. h. MENETAPKAN syarat atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh Pihak yang meminta untuk diperingkat,

agar menghasilkan Peringkat tertentu; dan/atau i. memberikan kompensasi kepada analis yang melakukan pemeringkatan dengan mendasarkan pada besarnya biaya pemeringkatan yang dibayar oleh Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat.

(1) Komite Pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf s wajib: a. memiliki wewenang dan tanggung jawab secara jelas; b. bertindak secara independen dan objektif; dan c. menerapkan sistem pengambilan keputusan mengenai hasil peringkat berdasarkan asas setiap anggota komite pemeringkat hanya memiliki satu suara. (2) Pejabat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf s wajib: a. bertindak secara independen dan objektif; b. membuat rekomendasi yang dianggap perlu dalam hal ditemukan atau diketahui terjadinya pelanggaran pedoman perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek, atau tindakan melawan hukum dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek; dan c. menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan tentang pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan mengadministrasikan laporan tersebut serta tindakan yang telah dilakukan terhadap pelanggaran dimaksud.

Setiap karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga aset dan catatan-catatan yang dimiliki Perusahaan Pemeringkat Efek dari kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan.

Setiap karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang: a. memberikan dan/atau menyebarluaskan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan/atau untuk tujuan lain selain untuk keperluan kegiatan pemeringkatan kepada siapapun kecuali dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau untuk kepentingan peradilan; b. meminta dan menerima uang, hadiah, atau bantuan dari setiap pihak yang menjalin kerjasama bisnis dengan Perusahaan Pemeringkat Efek; dan c. berpartisipasi atau mempengaruhi proses penetapan Peringkat, jika karyawan tersebut:

1. pernah menjadi karyawan atau mempunyai hubungan usaha dengan pihak yang diperingkat atau pihak yang Efeknya diperingkat yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan/atau
2. mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak yang diperingkat selama proses pemeringkatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

Analis yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeringkatan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk Perusahaan Pemeringkat Efek, yaitu: a. melakukan kegiatan pemasaran jasa pemeringkatan; b. melakukan kegiatan penjualan hasil penelitian analis yang berkaitan dengan pemeringkatan; dan/atau c. berpartisipasi atau berdiskusi tentang fee atau pembayaran dengan setiap pihak yang diperingkat; dan/atau d. kegiatan lain yang berkaitan dengan pemasaran produk Perusahaan Pemeringkat Efek.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf

g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-155/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek beserta Peraturan Nomor V.H.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY