Peraturan Badan Nomor 34-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Reksa Dana Target Waktu

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

2. Reksa Dana Target Waktu adalah Reksa Dana yang memiliki jangka waktu tertentu dan kebijakan investasi yang menyesuaikan dengan jangka waktu tersebut.

3. Target Waktu adalah tahun dimana kebijakan investasi Reksa Dana Target Waktu memiliki tingkat risiko paling rendah dan tidak lagi berubah.

4. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

5. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

6. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

8. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

(1) Reksa Dana Target Waktu memiliki jangka waktu tertentu sampai dengan Target Waktu yang ditetapkan. (2) Kebijakan investasi Reksa Dana Target Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jangka waktu sampai dengan Target Waktu yang ditetapkan. (3) Kontrak investasi kolektif Reksa Dana Target Waktu wajib memuat klausula yang menjelaskan bahwa Reksa Dana Target Waktu dapat berakhir secara otomatis pada saat mencapai Target Waktu yang ditetapkan atau terus dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kebijakan investasi terakhir.

Ketentuan mengenai kebijakan investasi Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tidak berlaku bagi Reksa Dana Target Waktu.

(1) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana, pedoman kontrak investasi kolektif Reksa Dana, pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum Reksa Dana, pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, dan pelaporan Reksa

Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif berlaku bagi Reksa Dana Target Waktu berbentuk kontrak investasi kolektif, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan, pedoman kontrak pengelolaan, pedoman anggaran dasar, pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum Reksa Dana, pedoman kontrak penyimpanan kekayaan, dan tata cara permohonan izin usaha Reksa Dana berbentuk perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Reksa Dana berbentuk perseroan berlaku bagi Reksa Dana Target Waktu berbentuk perseroan, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Reksa Dana Target Waktu merupakan Reksa Dana yang portofolio investasinya sebagian besar berupa Efek luar negeri, komposisi portofolio investasi Reksa Dana Target Waktu atas Efek luar negeri mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Syariah.

Nama Reksa Dana Target Waktu wajib mencantumkan angka tahun yang ditetapkan sebagai Target Waktu.

Penawaran umum Unit Penyertaan Reksa Dana Target Waktu dapat bersifat terus-menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang ditawarkan.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Target Waktu wajib: a. menyusun jadwal perubahan kebijakan investasi untuk periode sejak Reksa Dana Target Waktu diterbitkan sampai dengan Target Waktu yang ditetapkan dan mencantumkannya dalam:

1. kontrak investasi kolektif bagi Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif;
2. kontrak pengelolaan bagi Reksa Dana berbentuk perseroan; dan
3. Prospektus Reksa Dana Target Waktu; dan b. melakukan pengelolaan investasi Reksa Dana Target Waktu sesuai dengan jadwal perubahan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(1) Jadwal perubahan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dibuat dalam bentuk grafik dan/atau tabel yang dilengkapi dengan narasi atau keterangan penjelasan. (2) Grafik dan/atau tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggambarkan persentase alokasi investasi yang direncanakan pada setiap jenis Efek untuk setiap bagian periode sejak Reksa Dana diterbitkan sampai dengan Target Waktu yang ditetapkan. (3) Persentase alokasi investasi yang direncanakan pada setiap jenis Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dalam bentuk angka absolut atau berupa rentang angka dengan ketentuan bahwa selisih antara angka tertinggi dan angka terendah tidak boleh lebih besar dari 20% (dua puluh persen). (4) Bagian periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam hal Manajer Investasi MENETAPKAN persentase alokasi investasi yang direncanakan pada setiap jenis Efek untuk setiap bagian periode dalam bentuk angka absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Target Waktu dapat melakukan investasi pada setiap jenis Efek dimaksud dengan persentase alokasi yang lebih besar atau lebih kecil dari persentase alokasi yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa selisih antara persentase alokasi yang terjadi dengan persentase alokasi yang telah ditetapkan tidak boleh lebih besar dari 10% (sepuluh persen) pada setiap saat.

(1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Target Waktu wajib mencantumkan keterangan tambahan dalam Prospektus Reksa Dana Target Waktu yang paling sedikit memuat hal sebagai berikut: a. keterangan mengenai sifat dan fitur Reksa Dana Target Waktu, termasuk penjelasan mengenai kebijakan investasi yang berubah sesuai dengan jadwal perubahan kebijakan investasi yang telah ditetapkan; b. keterangan bahwa Reksa Dana Target Waktu:

1. tidak memberikan jaminan tercapainya imbal hasil;
2. dapat mengalami kerugian; dan/atau
3. dapat kehilangan imbal hasil ataupun pokok investasi walaupun investasi telah mendekati, pada, atau setelah Target Waktu; c. keterangan yang menyatakan bahwa tahun yang ditetapkan sebagai Target Waktu bagi Reksa Dana Target Waktu merupakan tahun acuan bagi investor,

yang umumnya menggambarkan perkiraan waktu bagi investor untuk pensiun, menarik investasinya, atau tidak lagi menambah investasinya; d. ilustrasi dalam bentuk grafik dan/atau tabel mengenai jadwal perubahan kebijakan investasi dan dilengkapi dengan narasi atau keterangan yang menjelaskan ilustrasi tersebut; dan e. keterangan yang menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Target Waktu sehubungan dengan kebijakan investasi yang ditetapkan. (2) Selain keterangan tambahan dalam Prospektus Reksa Dana Target Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Target Waktu MENETAPKAN akan terus mengelola Reksa Dana Target Waktu walaupun Reksa Dana Target Waktu telah mencapai Target Waktu yang ditetapkan, Manajer Investasi wajib mencantumkan keterangan tambahan dalam Prospektus Reksa Dana Target Waktu yang menjelaskan bahwa Reksa Dana Target Waktu dapat berakhir secara otomatis pada saat mencapai Target Waktu yang ditetapkan atau terus dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kebijakan investasi akhir yang telah diungkapkan.

Ketentuan mengenai Reksa Dana Target Waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penerbitan produk Reksa Dana Target Waktu yang akad, cara pengelolaan, dan portofolionya sesuai dengan prinsip syariah.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY