Peraturan Menteri Keuangan (3,116)

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

210/PMK.05/2022 NOMOR

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN KERJA

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN

TATA LAKSANA MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFICATION VISIT

JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN DAN CUKAI

PENETAPAN TARIF BEA MASUK

TATA CARA PENGELOLAAN DANA REHABILITASI MANGROVE

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRAN

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK

TATA CARA PEMOTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA

PEDOMAN PELATIHAN JARAK JAUH

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA PADA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN

TATA LAKSANA PEMASUKAN, PERPINDAHAN, DAN PENGELUARAN BARANG

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN

PELAKSAAN SISTEM SAKTI

Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN.

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD.

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934);

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

TATA CARA PELIBATAN PEMERINTAH PUSAT DAN/ ATAU PEMERINTAH

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU

Batas Dibawa Tahun CUKAI EKSPOR DAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

HARi DAN JAM KERJA SERTA PENEGAKAN DISIPLIN

JENIS DAN TARIF ATAS J ENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN

PENCABUTAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 219/PMK.01/2017

TATA CARA PEMBAYARAN ATAS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL